by

KPI Terus Suarakan Pelaut Indonesia Secara Ekpelisit

JAKARTA-Komunitas Pelaut Senior anggota KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) berkualifikasi rating yang sudah lama purna layar yang belum pernah menulis surat pernyataan mengundurkan diri pada organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia (KPI).

Berulangkali dan akan terus menerus menyuarakan “Selamatkan KPI” atau “Save KPI” bukan saja untuk para sahabat pelaut yang anggota KPI, melainkan juga untuk para sahabat pelaut Indonesia yang bukan atau belum menjadi anggota KPI.

Landasan sebagai pijakan adalah Pembukaan / Mukadimah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KPI yang dalam satu alineanya menyebutkan “dengan ini membentuk KPI dari, oleh dan untuk pelaut Indonesia”. Secara eksplisit KPI yang dibentuk tahun 1976 adalah organisasi berbentuk serikat pekerja milik pelaut Indonesia. Dimana saat masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia), telah diterbitkan surat keputusan (SK) Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) semasa dijabat Laksda TNI Haryono Nimpuno tahun 1975 yang menetapkan sebagai wadah tunggal pelaut Indonesia, yang sampai saat ini belum pernah dicabut. Dan oleh sebab itu dalam struktur organisasi KPI, Dirjen Hubla secara eks officio adalah Pembina KPI.

Itu sebabnya di Permenhub tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, KPI sebagai serikat pekerja dapat membuat Perjanjian Kerja Sama atau Collective Bargaining Agreement (CBA) antara KPI sebagai serikat pekerja pelaut Indonesia dengan pihak perusahaan perkapalan yang membutuhkan awak kapal pelaut Indonesia, terutama untuk bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri. CBA itu kemudian disetujui oleh Direktur Kepelautan dan Kepelabuhanan (Dirkapel).

Dalam CBA tersebut ada sebuah pasal yang mewajibkan pihak perusahaan memberikan kontribusi berupa uang kepada KPI. Terdahulu saat CBA mulai dibuat, pihak perusahaan wajib memberikan kontribusi kepada KPI dengan hitungan 4 persen dari gaji pokok setiap awak kapal pelaut Indonesia yang dipekerjakan di kapal-kapalnya. Disetorkan ke satu bank yang ditunjuk KPI yang sudah menjadi kesepakatan.

Kemudian dalam pasal itu menyatakan untuk digunakan kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta untuk kesejahteraan pelaut dan keluarganya.

Jadi jelas. Tanpa ada pelaut Indonesia sebagai awak kapal yang bekerja di kapal-kapal asing, mustahil pihak perusahaan wajib memberikan kontribusi berupa uang kepada KPI.

Dan semakin jelas. Jika bukan karena alasan untuk digunakan kegiatan sosial serta kesejahteraan pelaut dan keluarganya, mustahil juga pihak perusahaan mengabulkan untuk setor kontribusi kepada KPI. Sehingga bisa saja di klem bahwa setoran uang kontribusi dari pihak perusahaan kepada KPI, sejatinya adalah juga miliknya pelaut Indonesia yang menjadi awak kapal di perusahaan tersebut atas dasar frasa : “digunakan untuk kegiatan sosial serta kesejahteraan pelaut dan keluarganya”. Bukan ansich untuk Pengurus Pusat (PP) atau pengurus daerah KPI, yang ada iuran anggota dan pendapatan lainnya untuk gaji mereka.

Sejak reformasi KPI di tahun 2001 dan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) KPI, sampai digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) KPI tahun 2017, atau selama kurun waktu lebih kurang 16 tahun. Yang dalam kepengurusan terdahulu sebelum reformasi KPI pernah ada audit independen, sejak tahun 2001 justru ditiadakan bahkan dalam struktur kepengurusan jabatan Sekretaris Jenderal dirangkap Bendahara Umum.

Laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi KPI disetiap periodik Musyawarah Nasional (Munas) atau Kongres. Tercatat Munas/Kongres VI KPI tahun 2004, Kongres VII KPI tahun 2007, Kongres VIII tahun 2014 dan KLB KPI tahun 2017, pertanggungjawaban keuangan organisasi KPI nyaris tidak bersih, transparan dan akuntabel. Sehingga kerap mendapat suara penolakan peserta atau menolak dengan catatan, sedangkan yang menerima hanya sebagian kecil peserta.

Menurut orat-oret hitungan kami, komunitas Pelaut Senior, selama 16 tahun hal setoran kontribusi pihak perusahaan kepada KPI, lebih kurang menyentuh sampai Rp. 800 milyar. Hitungan dari gaji pokok rata-rata yang menggunakan dolar AS dan jumlah perkiraan pelaut Indonesia yang anggap saja sekitar 40.000 pelaut. Insyaallah mendekati perhitungan orat-oret kami.

Belakangan didapat informasi yang belum tentu valid, konon hanya ada Rp. 350 milyar. Itupun yang diserahkan dari Presiden KPI hasil KLB 2017 ke Sekjen merangkap Bendum konon hanya sekitar Rp 135 milyar. Selisih yang tersisa di tangan Presiden KPI belum diketahui apakah sudah diserahkan sepenuhnya atau belum, wallahualam bhisowab.

Belum hasil petikan kutipan dana pembuatan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) terbitan BNP2TKI untuk pelaut Indonesia dan kutipan SID (Seafarer Identify Document) atau Dokumen Identitas Pelaut yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, puluhan milyar jumlahnya, konon tidak masuk Kas KPI.

Menurut banyak orang, organisasi serikat pekerja pelaut Indonesia yang bernama KPI-lah satu-satunya serikat pekerja yang terkaya ketimbang serikat pekerja lainnya.

Tapi ironisnya, organisasi KPI begitu tertutup dari ruang publik. Konon suka pelihara “preman” untuk menjaga kantor maupun oknum personal pengurus elitnya. Konon pula, kantornya kerap dijaga oleh oknum aparat kepolisian yang saat ada demo Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) pada awal tahun 2016 untuk menuntut KLB KPI, begitu banyak oknum polisi memagari kantor KPI Cikini, bahkan sempat-sempatnya meletuskan tembakan gas air mata ke tengah pelaut pendemo yang tertib dan damai itu.

Itulah sebabnya kenapa kami, komunitas Pelaut Senior, tak henti-hentinya menyuarakan perlunya persatuan, kesatuan dan kebersatuan para sahabat pelaut Indonesia untuk menyelamatkan, kemudian membenahi, dan memilih kepengurusan KPI sesuai tuntutan memenuhi regenerasi yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas.

Insyaallah dengan Bersatu Kita Kuat, KPI sebagai Rumah Besar Pelaut Indonesia yang sekian lamanya dihuni oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan pelaut, yang konon sudah tampil menjadi orang kaya baru (OKB), bisa kita rebut kembali.

Kami, komunitas Pelaut Senior, jujur, meski dikehendaki para sahabat, tidak ingin menjadi pengurus dan tidak akan pernah mau menerima ajakan atau tawaran untuk menjadi pengurus KPI. Biarlah generasi penerus yang memang mau aktif berorganisasi, berikan kesempatan untuk dipercaya mengurus organisasi KPI. Kami yakin, banyak potensi generasi pelaut penerus yang berkemampuan untuk mengelolanya secara profesional. Insyaallah KPI sebagai Indonesian Seafarers Union akan bisa sejajar eksistensinya dengan union-union di negara lain seperti union pelaut Philipina yang begitu kuat dan pemerintahnya perduli untuk memberikan pembinaan dan pembelaannya.

Semoga. Sehingga visi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi di periode 2014-2019 bisa dirasakan manfaatnya bagi kita Pelaut Indonesia, termasuk bisa sejahtera ketika Bapak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin yang mempunyai visi Indonesia Maju terpilih dalam Pilpres 17 April 2019 untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia ini untuk periode 2019-2024, karena semangat optimis yang terus diserukan. Aamiin Ya Robbal Alamin.

(PR) .

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed