by

TAHUN 2016, REALISASI PBB DI KECAMATAN SOSA TERCAPAI 70%

bbbbb

PALAS detikperistiwa.com–-Selama kurun waktu tahun 2016 yang lalu, pemerintah Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas (Palas) berhasil merealisasikan pengumpulan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari para wajib pajak yang tersebar di daerah ini terkumpul sebanyak Rp. 206 juta, atau terealisasi sebesar 70% dari yang ditargetkan sebanyak Rp. 295 juta.

Hasil kinerja pengumpulan PBB pada tahun 2016 ini membawa Kecamatan Sosa meraih peringkat terbaik ketiga. Hasil ini, tentunya mengalami peningkatan dari hasil pengumpulan PBB di tahun 2015 lalu yang hanya tercapai sebanyak 65% dari yang ditargetkan dan waktu itu, pihak Kecamatan Sosa dinobatkan sebagai peringkat kelima sebagai kordinator pengumpulan PBB se-Palas.

“Dari pengalaman tahun 2015 lalu, saat itu kita sebagai kordinator pengumpul PBB di Kecamatan Sosa meraih peringkat kelima. Makanya di tahun 2016, kita genjot kinerja pengumpul PBB, agar bisa tercapai 100%. Tapi, kemampuan kita baru sebatas mencapai 70%,” sebut Camat Sosa, H. Asnan Lubis, kepada wartawan, Senin (3/1).

“Untuk kinerja sebagai kordinator pengumpul PBB di tahun 2017 ini, kita akan berupaya semaksimal mungkin agar di akhir tahun 2017 nanti, realisasi pengumpulan PBB di Kecamatan Sosa akan terus digenjot agar tercapai target 100%. Kita mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar kinerja itu bisa kita raih nanti,” harapnya.

Sementara itu, lanjutnya, jntuk pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 di Kecamatan sosa terkumpul sebesar Rp. 53 juta atau tercapai sebanyak 80,05% dari target PAD yang dibebankan, yakni sebesar Rp. 68 juta.

“Sumber PAD kita di sini hanya bersumber dari pengelolaan Pasar Ujung Batu. Karena, untuk sumber-sumber PAD yang lain, seperti retribusi reklame, ijin gangguan HO, restoran dan sebagainya, itu sudah dikelola oleh Dispenda Palas. Kita di kecamatan hanya sebatas membantu menunjukkan kepada petugas retribusi dari kabupaten,” ungkapnya.

Sedangkan untuk retribusi galian C, lanjutnya, otu sudah menjadi kewenangan Dispenda Provinsi. “Jadi, sumber PAD kita di sini, ya dari pengelolaan pasar tradisional itu aja,” pungkasnya. (Maulans Syafii).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed