by

KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT DENGAN PT. SSL, PEMKAB PALAS DINILAI TIDAK PRO RAKYAT

kantor-b

PALAS detikperistiwa.com–Terkait persoalan konflik agraria seluas sekitar 33 ribu hektare, yang terjadi antara masyarakat petani dari 6 kecamatan di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), yakni masyarakat dari Kecamatan Sosa, Barumun, Lubuk Barumun, Aeknabara Barumun, Barumun Tengah dan Kecamatan Huristak, dengan PT. Sumatera Silva Lestari (PT.SSL), Pemkab Palas dinilai belum berpihak kepada masyarakatnya.

Pasalnya, kasus sengketa tanah yang sudah menahun terjadi dan seolah dibiarkan oleh pemerintah daerah setempat ini, belakangan berujung dengan terjadinya penggusuran atas tanaman sawit milik masyarakat 6 kecamatan di atas lahan seluas 1.000-an hektare pada sekitar bulan oktober-nopember 2016 lalu, dengan alat berat perusahaan PT. SSL.

Tak tahan tanaman sawitnya yang di duga terus dirusak alat berat perusahaan, warga yang dirusak tanamannya telah melaporkan perusakan yang di duga dilakukan oleh pihak perusahaan kepada kepolisian resort tapanuli selatan meminta pihak kepolisian agar menghentikan kegiatan perusakan tanaman warga tersebut. Kendati kegiatan perusakan tanaman warga berhenti, masyarakat tetap meminta sikap tegas Pemkab Palas untuk dapat segera menangani persoalan ini secepatnya

“Tapi, setelah kami aksi ke Kantor Bupati Palas terkait masalah ini pada tanggal 29 nopember 2016, yang langsung diterima oleh Bapak Bupati Palas, H. Ali Sutan Harahap, saat itu beliau berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil pihak terkait untuk duduk bersama, agar menyelesaikan persoalan ini secepatnya,” ungkap Ketua DPD KNPI Kabupaten Palas, Risman Hasibuan didampingi Wasekjend, Zainal Hasibuan dan Ketua Lidik Krimsus, Dorlansyah Hasibuan, Selasa (10/1).

“Bukannya bentuk penyelesaian secepatnya atas masalah yang terjadi oleh pihak Pemkab Palas, malahan seorang petani bernama Muhammad Nasir Hasibuan warga Desa Paran Julu Kecamatan Aeknabara Barumun, yang sebelumnya telah melaporkan dugaan perusakan tanaman sawit miliknya yang di duga dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pihak penegak hukum, kini keberadaan petaninya yang ditahan di Mapoldasu atas dugaan penganiayaan terhadap karyawan perusahaan,” ungkapnya.

“Tentulah peristiwa hukum seperti ini yang kami sangat merasa kecewa sekali dengan sikap Pemkab Palas terkait hal ini, yang diduga lamban sekali terhadap penyelesaian masalah ini. Karena lambannya penyelesaian masalah ini di tingkat kabupaten, sehingga kami membawa persoalan ini ke tingkat pusat di Jakarta, agar bisa cepat penanganannya,” tegasnya.

Dikatakan Risman, di tingkat pusat, pihaknya sudah beraudiensi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mindo Sianipar, terkait konflik agraria ini. “Dari hasil audiensi tersebut, DPR RI akan segera menjadwalkan pertemuan RDP dengan pihak terkait termasuk menghadirkan Pemkab Palas dan pihak perusahaan,” ujarnya.

“Kepada masyarakat petani dan masyarakat adat di 6 kecamatan, kami menghimbau agar tetap menjaga kondusifitas dan jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengambil kesempatan dari permasalahan ini. Kepada Pemkab Palas kami kembali mendesak agar dapat bergandeng tangan dengan masyarakat ada,” imbuhnya.

“Diminta kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo, agar mendengar jeritan hati masyarakat adat Kabupaten Palas dan kepada Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kami minta sikap tegas Bapak, agar jajaran Poldasu dapat bersikap netral dalam persoalan konflik agraria ini,” pinta Risman.

Sebelumnya, Bupati Palas H. Ali Sutan Harahap menyatakan, siap mendampingi dan akan merekomendasikan pencabutan Izin PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL), sesuai tuntutan ribuan warga dari 6 Kecamatan saat berunjuk rasa di halaman Kantor SKPD Terpadu Sigala-gala, Selasa (29/11). “Sepanjang kewenangan saya, saya siap mendampingi dan mengeluarkan surat rekomendasinya,”.

Begitu statement Bupati Palas di ruang dinasnya, saat berdialog dengan 14 orang utusan pengunjuk rasa dari 6 kecamatan. Saat itu, Wabub Palas drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu CHt, Asisten I Gunung Tua Hamonangan Daulay, Kapolsek Barumun AKP Sammailun Pulungan. Koordinator pengunjuk rasa Erwin Hamonangan Pane, Haris Simbolon, Risman Hasibuan, dan Mardan Hanafi serta perwakilan warga lainnya, turut menyaksikan pernyataan bupati.

Bupati Palas menjelaskan, tuntutan warga merupakan kewenangan provinsi, namun walaupun demikian pemda siap mendampingi warga. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dilakukan pengkajian dan dimusyawarahkan bersama, baik dengan tokoh masyarakat, DPRD dan Muspida serta pihak kehutanan Provsu.

Dialog tersebut, menghasilkan beberapa kesepakatan. Dimana, Pemkab Palas akan segera menyurati kehutanan Provsu dan mengundang pihak Muspida serta pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi tuntutan warga.Kemudian Pemda Palas akan mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin operasi PT. SSL dan SRL, dan sepakat bersama-bersama untuk melakukan pendataan kembali tanah yang bersengketa, serta menghentikan sementara kegiatan perusahaan yang di sampaikan langsung Bupati Palas ke pihak PT SSL melalui celulernya di hadapan 14 orang utusan pengunjuk rasa itu. (maulana Syafii)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed