by

DPR BAHAS UU ITE SUPAYA TIDAK MUDAH MENUTUP MEDIA

abdul-kharis-almasyhari-1

JAKARTA detikperistiwa.com–Ketua Komisi I DPR melakukan diskusi News orang Hoax di Media Center Gedung DPR Senayan, bersama Ketua Dewan Pers dan Menkominfo, Selasa (10/1), wakil rakyat  berkeinginan nanti setelah lahir UU ITE, sehingga tidak terlalu mudah untuk menutup media.

Terkait soal UU ITE,  Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis menjelaskan, DPR ketika merevisi UU tersebut justru berangkat dari keinginan supaya tidak terlalu mudah menutup media, ia juga berkeinginan masyarakat mendapat informasi yang benar, bahkan tidak menikmati’berita-berita bohong atau hoax.

“Masyarakat Indonesia harus mendapat berita yang benar, tanpa ada unsur kebohongan,” sebut Abdul Kharis   dan politisi PKS ini mengingatkan, menyampaikan berita bohong sama saja berbuat dosa  tidak ada satupun agama ang mengajarkan kebohongan.

Abdul Kharis juga mengatakan, awalnya masyarakat Indonesia mempercayai media mainstraim. Namun dalam perkembangannya kepercayaan itu mulai bergeser, mulai berkurang trustnya pada media mainstraim. Masing-masing masyarakat menerima berita hoax sesuai seleranya.

Jadi, lanjut Abdul Kharis, jangan sampai masyarakat justru menikmati berita bohong. Sebetulnya, media dengan wartawan profesional, memiliki kompetensi disambut gembira masyarakat, karena itu perlu diketahui mana media dengan wartawan yang profesional mana yang tidak. “Jadi tidak perlu dikuatirkan,” ujarnya.

Masih di tempat yang sama, diutarakan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, banyak media saat ini memberitakan suatu yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan. “Dalam satu masalah yang sama. Judul Boleh Beda, sumber boleh beda, tapi pokok permasalahan atau permasalahan tidak boleh beda,” ujar Yosef.

Sementara itu Yosef menghimbau kepada setiap narasumber supaya wajib menanyakan wartawan yang akan mewancarainya. “Bukan hanya menunjukkan ID Card, tapi khusunya media online cek dulu medianya, lihat redaksinya lihat penanggung jawabnya, lihat PT nya, email, telp dll wajib diketahui. Kalau hanya id card aja kadang tukang tambal ban bisa saja membuat id card palsu,” jelasnya.

Untuk itu ke depannya kata Yosef, pihak dewan pers akan memberlakukan sistem bercode untuk media yang sudah terverifikasi. “Kalau tidak ada barcode jangan dilayanin wawancara. Kalau medianya tidak terverifikasi jangan mau diwawancarai. Kalau ada berita hoax dan bermasalah hukum, maka narasumber tidak bisa menuntut ke dewan pers, dan si medianya tidak akan kita lindungi,” pungkasnya.

Tidak itu saja, perushaan media itu harus dinaungi PT khusus Pers serta harus ada penanggung jawab dan alamat redaksi yang jelas. ”Kemerdekaan pers memang diberikan, tapi harus ada pengaturan yang tegas yang dibuat komunitas pers,  disahkan  Dewan Pers,” tegas Yosep

”Jika tidak, maka media bersangkutan tidak boleh terima iklan atau kerja sama yang dananya bersumber dari APBN atau ABPD,” ujarnya pria yang dikenal  Stanley juga menegaskan, wartawan yang bekerja di media wajib mengkuti uji kompetensi watawan (UKW).

”Jika tidak, maka kami tidak bertanggung jawab dan tidak akan melindungi jika terlibat hukum,” tegasnya. (me)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed