by

Paripurna LKPJ APBD Tahun 2018 Ranperda No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Usaha dan Jasa Penuhi Azas Transparansi Serta Akuntabel

ROKAN HULU-Sidang Paripurna DPRD Rokan Hulu (Rohul),  terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, sekaligus pengajuan perubahan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jenis Usaha, Selasa, (25/6/2018).

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH di dampingi 2 Wakil Ketua yakni, H Zulkarnain S Sos dan Abdul Muas, serta anggota DPRD.

Tampak hadir juga, Bupati Rohul H Sukiman, Staf Ahli para Kepala Dinas, Badan dan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Rohul dan Sekwan Budhia Kasino.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Rohul H Sukiman menjabarkan  rincian, terkait kegunaan, juga serapan APBD tahun 2018.

Dia menyatakan, LKPJ penggunaan APBD tahun 2018 merupakan LKPJ tahun kedua pemerintah Kepala Daerah Rohul periode tahun 2016-2021.

“Penyampaian LKPJ salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah adalah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD,” katanya.

H Sukiman mengakui, penyampaian LKPJ merupakan upaya memenuhi azas transparansi dan akuntabel serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah termasuk Pemkab Rohul. 

Diterangkannya, secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rohul tahun anggaran 2018  sebesar Rp 1.795.551.392.970.76 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Pengembangan dan lainnya pendapatan yang sah, dengan uraian dari PAD didapat sebesar Rp 84.960.994.447.58.

“Kemudian Dana Pengembangan Rp 1. 114.840.223.199 dan dana persaingan pendapatan yang sah Rp.337.869.519.208.84 dengan total realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016-2018 berada diposisi lukuatif,” urainya.

“Hal ini dipengaruhi dari besar  dana perimbangan, transfer dana dari pemerintah pusat lainnya, transfer dari Pemerintah Provinsi serta jumlah pendapatan disetip tahunnya,” jelasnya

H Sukiman menerangkan, atas pendapatan tersebut ditetapkan kebijakan belanja daerah baik secara langsung dan tidak langsung sebesar Rp 1.804.484.960.920.82 dengan realisasi Rp 1.529.608.748.892.13 sementara Itu, total dana silpa tahun 2018 sebesar Rp 993.576.950.36.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Rohul 2016-2018,  lanjutnya,   sudah bertekad dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan program lainnya.

Masih, Bupati Bupati Rohul, menyebutkan berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan Pendapat Daerah APBD 2018 dengan realisasi APBD tahun 2018 Rp 1.577.823.313?36 dengan rincian, 

“Dari pendapatan perkembangan target dan realisasi diantaranya, dari Pajak Daerah target Rp 47.970.216 realisasi Rp 33.439.267.999.4.. Pendapatan Retribusi Daerah target Rp 6.579.363.200 realisasi Rp 5.809.639.600,” rincinya.

“Selanjutnya, Pendapatan Perusahaan asli daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada TA 2018 target Rp 3.156.374 783 realisasi Rp 2.136.747.000, Pendapatan lain yang sah target Rp 58.432.426.427.76 realisasi Rp 44.349.047.770.6.15, Pendapatan bagi hasil pajak target Rp 91.237.890.000 realisasi Rp 67.647.644.550,” paparnya.

Seterusnya, sambung Bupati Rohul, dari pendapatan dari ranah bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) target Rp 276.704.629.000 realisasi Rp 123.650.022. 619, Pendapatan Dana Umum (Bankeu) target Rp 654.294.291.480 realisasi Rp 654.291.480.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) target Rp 247.278.920.000 realisasi Rp 234.938.355.856, bagi hasil pajak dari Provinsi terget Rp 163.200.072.560 realisasi Rp 154.384.390.000.87, Pendapatan lain yang sah target Rp 284. 480.822.000 realisasi Rp 270.599.734.290.80.

Kemudian, Bupati Rohul  juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan DPRD dan elemen masyarakat Rohul atas capaian, target Pendapatan tersebut.

“Kalau ada berbagai kekurangan dan tidak memuaskan  dari seluruh amanah pada pelaksanaan APBD tahun 2018, H Sukiman juga menyampaikan permohonan maaf akan dilakukan upaya perbaikan,” cetusnya.

Namun, dirinya bersama kepala OPD Pemkab Rohul sudah bekerja sesuai program kerja dan pada kegiatan yang sudah direncanakan.

“Pada pelaksanaan APBD tahun 2018 sudah direalisasikan untuk berbagai pembangunan dan lainnya program kegiatan Pemkab Rohul, disesuaikan dengan serapan Pendapatan Daerah yang sah,” tuturnya.

Terkait LKPJ penggunaan APBD 2018 dan perubahan Ranperda Retribusi jenis usaha, sudah disampaikan Bupati Rohul H Sukiman, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH mengatakan LKPJ ini merupakan LKPJ Pemkab Rohul yang dibahas masa Anggota DPRD Rohul yang akan mengakhiri masa jabatan pada Bulan September tahun 2019 mendatang.

“Secepatnya akan dilakukan pembahasan sesuai tahapan yakni, pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi, setelah itu paripurna mendengar jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tersebut,” paparnya

“LKPJ penggunaan APBD tahun 2018 oleh Bupati sudah mencantumkan secara rinci seberapa realisasi belanja daerah termasuk serapan APBD itu sendiri,” terang Kelmi.

Menurut Kelmi, sejumlah LKPJ Pendapatan sah Pemerintah Kabupaten Rohul tidak semua 100 persen memenuhi target, pihaknya juga akan membahas pada pandangan Fraksi yang diteruskan sebagai langkah perbaikan kedepannya. 

Terlihat pada saat paripurna setelah ditutup dengan mengetok palu Bupati H Sukiman menyerahkan LKPJ APBD tahun 2018 di terima pimpinan Paripurna disaksikan seluruh yang hadir. 

Semenatara itu, berikutnya, Rabu (26/6/2019), digelar Paripurana pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang LKPJ APBD Kabupaten Rohul Tahun 2018 dan Ranperda Perubahan Kedua Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Jasa dan Usaha tersebut.

Paripurna kali ini, tampak dihadiri Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, Bupati Rohul H Sukiman, Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Gerindra, H Abdul Muas, Sekretaris DPRD Rohul, Budi Kasino, sebanyak 26 Anggota DPRD Rohul, para Pimpinan OPD se Rohul dan lainnya.

Sidang paripurna tersebut, langsung dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Ambri, di dampingi Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Gerindra, H Abdul Muas.

Kemudian, Ketua DPRD Rohul menyampaikan pembacaan pemandangan dari Fraksi di awali Partai Demokrat disampaikan, Nurjahara SE, pihaknya meminta supaya pemerintah mampu menyokong dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kedepan kita harapkan, agar capaian bisa diperoleh dengan untuk kemajuan daerah, termasuk untuk Perubahan Perda Jasa dan Usaha, diharapkan bisa memaksimalkan kekuangan pemerintah secara signifikan, ” Nurjahara menjelaskan dalam laporannya.

Sementra itu, dari Fraksi Golkar disampaikan, Kasmawati, SPD, menyampaikan, supaya kebijakan pemerintah, supaya ada hak dan dirasakan masyarakat, khususnya pengelolaan di bidang keuangan daerah.

“Sedangkan untuk retrebusi termasuk jasa parkir harus jelas bagi masyarakat, namun pihaknya tetap medukung langkah pemerintah untuk kemajuan Kabupaten Rohul,” tutur Kasmawati.

Masih di tempat yang sama, Fraksi PDI Perjuangan, Hj Sumartini, SH, pihaknya menyoroti mengenai pengoptimalan PAD.

Sedangkan Fraksi Gerindra, disampaikan Hermaniddun Lubis, diharapkan masyarakat dapat palayan yang diberikan pemerintah, untuk melaksanakan program pemerintah itu harus ada perencanaan yang matang.

“Untuk Jasa dan Usaha, merupakan sumber PAD, harus mengedepakan prinsip demokrasi dan pemerataan, kemudian pihak sangat mengapresiasi program-program Pemkab Rohul,” tukasnya.

Selanjutnya, Fraksi Keadilan Sejahtera, dibacakan Adam Syafaat, MA IRK, katanya PAD Rohul dinilai masih rendah. “Realiasi PAD kita sekitar 49 M, kita harapkan harapakan kedepan akan ada peningkatannya,” ujarnya.

“Kita harus melakukan program strategis bidang pendapatan, sehingga bisa melaksanakan program pemerintah yang telah kita rencanakan,” jelas Adam Syafaat, MA IRK.

Tambah Adam Syafaat, MA IRK, retrebusi tersebut sebagai kekayaan daerah, baik itu bidang pertanian dan air bersih. Diharapakan pemerintah dengan meningkatkan PAD akan meningkat pula pembangunan di Rohul.

Berikutnya, Fraksi Nasdem Ali Imran, mengapresiapi pekerjaan yang telah dilakukan, khusus dalam tahun 2018, kini daerah sumber keuangan dari pusat harus, kemudian bisa mengoptimalkan potensi strategis PAD daerah.

“Pemerintah harus mengedepankan pemenuhan hak dasar masayarakat, kemudian terhadap keuangan harus tetap efektif dan efesien,” ujar Ali Amran.

Selanjautnya, Fraksi PPP Alustadz Reza memberikan apresiasi kepada pemerintah, mencermati APBD tahun 2018 1,5 T, namun pihaknya masih menyorti sumber PAD, termasuk DAU, DAK dan lainnya.

“Kita memyambutkan baik Perda retrebusi, selama ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kemudian dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” imbuhnya.

Terakhir Fraksi PAN, Syahril Topan, Pemda Rohul bersaing dalam penggunan anggaran serta efisen dan efektif. “PAN mempertanyakan tarif tersebut dan apakah tidak bisa memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

(KS/PR)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed