by

JELANG PELANTIKAN SEJUMLAH NAMA DIDUGA BERUBAH, PEJABAT LANGSA DIISUKAN TERIMA “UPETI”

upet

LANGSA ACEH detikperistiwa.com –Beredar isu di Kota Langsa, kalau pejabat  inisial ST dikabarkan mengubah sejumlah nama yang diajukan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Langsa Kamaruddin Andala untuk menempati posisi strategis di berbagai intansi  baik untuk Eselon II dan III dan IV.

 

“Isu perombakan sejumlah nama yang beredar di kalangan keluraga PNS dan masyarakat,  diduga pejabat tersebut juga dikabarkan menerima grativikasi (Upeti) dari nama-nama yang dimasukkan sebagai pengganti dari nama-nama yang diajukan Plt Walikota ke Mendagri pekan lalu,”  sebut sebuah sumber kepada wartawan di Pemko Langsa Kamis   (2/2) pagi.

 

Berdasarkan informasi yang berhasil diterima media ini dari sumber yang meminta namanya dirahasiakan, usulan pejabat yang akan dilantik di Pemko Langsa dan telah disusun serta  disetujui bersama dengan Plt Walikota Langsa.

 

“Ternyata berubah lagi secara sepihak yang kabarnya perubahan tersebut di luar se pengetahuan Plt Walikota menjelang diserahkan ke Mendagri,”  sebut sumber yang layak dipercaya dan menjelaskan dalam hal ini pejabat ST diduga memainkan peranan penting dengan mengutak-atik nama-nama pejabat yang akan dilantik untuk Plt Walikota Langsa.

 

“Motifnya, pejabat  ST diduga sukses meraub sejumlah upeti dari para pejabat yang sudah dipastikan akan dilantik tersebut. Proses persiapan penentuan para pejabat yang akan dilantik/dikukuhkan, penuh dengan dinamika dan tarik-menarik kepentingan,” beber sumber tersebut.

 

Sementara Sekda Kota Langsa Drs. Syahrul Thaib MM, saat di komfirmasi wartawan melalui hand phonenya Kamis (2/2) membantah tundingan tersebut, menurutnya  itu semua tidak benar.  “ Itu sama sekali tidak benar dan informasi tersebut sengaja dikembangkan serta tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

 

“Tidak ada perubahan nama, saya berangkat ke Jakarta bukan sendiri, selain kepala BKPP Samino, Plt walikota Langsa Kamaruddin Andala juga ikut. “Kami ke Jakarta seminggu sebelum hari pelantikan,” ujar Syahrul Taib.

 

Menurut Syahrul Taib lagi, sesuai dengan PP No 18 tahun 2016 dan Qanun  No 10 tahun 2016, semua dinas boleh mengusul, namun karena posisi jabatan terbatas dan perampingan. “ Jadi kalau ada tudingan di luar, kalau nama mereka saya ubah itu hal yang wajar, semuanya sudah sesuai aturan,” pungkas Syahrul Taib. (ZAL/HAI).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed