Pelaut Senior Layangkan Surat Elektronik Terbuka Kepada ITF Soal KPI

JAKARTA-Dari sekretariatnya di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jatinegara, Jakarta Timur 13310, Pelaut Senior dalam keterangan persnya (7/7/2019) melayangkan surat elektronik terbuka kepada Kantor ITF (The International Transportworkers Federation) baik di ITF house di London Inggris, maupun ITF Asia Pasific di Sydney Australia.

Adapun isi surat elektronik terbuka komunitas Pelaut Senior sebagai berikut :

Jakarta, 7 Juli 2019.

Kepada Yth.
1). Tuan STEPHEN COTTON
ITF General Secretary
ITF House 49-60 Borough Road, London, SE1 1DR,
English.

2). Tuan KIM RALLEY
Regional Administrator ITF Asia-Facific
Level 2, 365 Sussex Street, Sydney, Australia.

Perihal : Mohon ITF Jangan Banyak Ngatur KPI

Dengan hormat,-

Mungkin tidak ada yang sebahagia anda, Tuan Stephen dan Tuan Kim, saat menerima dan membaca surat ini yang datang dari pelaut Indonesia kelas rating dan sudah purna layar. Bahagia, karena mungkin baru kali ini ada komunitas pelaut yang demi hak dan kedaulatannya, mengkritisi ITF yang anda pimpin.

Kami adalah komunitas yang menamakan dirinya Pelaut Senior anggota KPI, berkontribusi nyata terhadap serikat pekerja KPI yang sejak tahun 1981 berafiliasi dengan ITF.

Sebagaimana anda juga mengetahuinya, KPI didirikan pada 1976, dan satu tahun sebelumnya. Pada tahun 1975, sudah terdapat Surat Keputusan Dirjen Hubla semasa dijabat Laksda TNI Haryono Nimpuno tentang wadah tunggal pelaut Indonesia yang sampai saat ini belum dicabut.

Menyusul atas perintah Dirjen Hubla, agar masing-masing Syahbandar di 9 pelabuhan yang ada di Indonesia waktu itu, ditunjuk menjadi Kantor Cabang KPI dengan pejabat Syahbandar setempat secara otomatis diangkat menjadi ketua cabangnya, sehingga organisasi KPI menjadi berskala nasional.

Pembentukan organisasi KPI itu sendiri adalah oleh para tokoh pelaut, baik dari kampus ilmu pelayaran maupun dari perusahaan pelayaran niaga nasional. Artinya dibentuk hanya oleh, dari, dan untuk pelaut Indonesia.

Atas pertimbangan sudah banyak pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri, wadah tunggal itu yang disepakati cocok diterapkan adalah berbentuk serikat pekerja.

Sebab hanya organisasi serikat pekerjalah yang bisa menjadi sarana untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan, meningkatkan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, baik secara bipartit (pelaut dan perusahaan) maupun tripartie (pelaut, perusahaan dan pemerintah).

Yang secara ideal, prinsip-prinsip dasar itu dijamin oleh konstitusi negara Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul bersama.

Para pendiri KPI kiranya telah berhasil mewujudkan kemerdekaan berserikat yang bebas, terbuka, mandiri, dan bertanggungjawab.

Memasuki era reformasi dan KPI dituntut untuk menyesuaikan suasana kebatinan saat tahun 2000an itu. Dengan dalil memberlakukan kedua Konvensi ILO yang sudah Indonesia ratifikasi, ikut campurnya pihak pemerintah di KPI sudah harus dihentikan.

Gerakan pelaut menuntut reformasi ditubuh KPI, agar terbangun civil society yang mengurusi KPI. Saat itu pihak ITF memang cukup membantu, meskipun sangat disayangkan jika ITF kurang mempertimbangkan jika pihak pemerintah untuk eksistensi KPI banyak jasanya.

Salah satunya adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) antara organisasi KPI dengan perusahaan yang sejak awal KPI berdiri sudah diberlakukan, tidak akan ada jika CBA itu tidak disahkan dengan tanda tangan dan stempelnya Dirjen Hubla atau Dirkapel.

Dan dari CBA itu organisasi KPI menjadi serikat pekerja yang terkaya di Indonesia, karena setoran kontribusi pihak perusahaan ke organisasi KPI sangat besar, membuat organisasi KPI tetap eksis.

Pengurus Pusat (PP) KPI dijabatan terasnya sendiri kerap mondar-mandir ke luar negeri untuk kunjungan kerja atau rapat-rapat atas biaya organisasi, mungkin hanya ada di kepengurusan KPI. Luar biasa.

Tuan Stephen dan Tuan Kim yang dimuliakan.

Perwakilan ITF hadir dalam Munaslub KPI tahun 2001, apa yang terjadi? Shigeru Wada dari ITF Asia-Pacific yang hadir membiarkan adanya jabatan Sekjen merangkap Bendahara yang mestinya tidak pernah ada di serikat pekerja transportasi lainnya. Sebab jabatan itu sama-sama fungsionaris yang harus diurus oleh setiap pejabatnya, bukan dirangkap.

Dalam Munas VI yang berganti Kongres VI KPI tahun 2004, ada seorang pelaut yang ingin sekedar tahu, oleh preman yang disiapkan oleh PP KPI hasil Munaslub untuk mengamankan kongres, memukul pelaut itu sampai berdarah-darah.

Perwakilan ITF yang hadir, nampaknya cari nyaman. Padahal dari mulai saat itu, organisasi KPI mulai memberangus partisipasi pelaut anggotanya yang punya hak kedaulatan absolut di KPI. Dan senang memelihara preman, termasuk oknum aparat kepolisian.

Adalah Capt. Darul Makmur yang merupakan anggota Majelis Perwakilan Anggota (MPA) KPI yang memimpin Komisi A dalam Munas VI untuk membahas AD/ART.

Pasca munas, nampaknya ada jabatan baru dalam PP KPI periode 2004-2009, dengan diangkatnya seorang menjadi Wakil Presiden KPI. Padahal di AD/ART yang diputuskan dalam munas, tidak mengatur adanya jabatan Wakil Presiden KPI. Perwakilan ITF yang masih tinggal, membiarkan inkonsistensi itu terjadi.

Inipun terjadi pasca Kongres VIII KPI tahun 2014, di AD/ART yang ditetapkan tidak ada jabatan Presiden Eksekutif KPI, justru diadakan jabatan itu dan perwakilan ITF juga merestui meski itu tidak terdapat di AD/ART hasil Kongres VIII KPI.

Yang paling resistensi adalah saat Kongres VII KPI tahun 2009 di Hotel Sheraton Bandara Cengkareng yang terjadi dead lock dan tidak sampai terjadi pemilihan PP KPI periode 2009-2014 sampai bubarnya kongres tersebut. PP KPI periode 2004-2009 yang sudah demisioner, tanpa diikuti oleh Wakil Presiden dan salah satu ketua yang juga demisioner, mengklaim terpilih kembali di kongres tersebut untuk menjadi PP KPI periode 2009-2014.

Padahal salah satu ketua yang menjadi Sekretaris Pimpinan Kongres VII KPI tidak pernah menandatangani surat keputusan tentang penetapan dan pengesahan PP KPI periode 2009-2014 karena kongres dead lock dan tidak ada pemilihan pengurus baru. Termasuk yang jadi Ketua Pimpinan Kongres VII KPI dari perwakilan cabang KPI Makassar, juga tidak pernah mengeluarkan SK Penetapan dan Pengesahan PP KPI periode 2009-2014.

Tapi, apa yang terjadi. Eks PP KPI periode 2004-2009 yang sudah demisioner tanpa Wakil Presiden dan salah satu ketuanya, mengangkat dirinya menjadi PP KPI periode 2009-2014.

Ironisnya perwakilan ITF yang tahu persis kronologi Kongres VII KPI tahun 2009 itu, justru merestui bahkan membackup PP KPI periode 2009-2014 yang illegal itu.

Tuan Stephen dan Tuan Kim yang diberkati Kasih Tuhan,-

Nampaknya ITF lebih mesra berhubungan dengan PP KPI ketimbang dengan pelaut Indonesia anggota KPI yang sejatinya memiliki hak kedaulatan mutlak di serikat pekerja KPI.

Di tangan rezim PP KPI sejak tahun 2001 sampai pada dimensi pengurus kekinian, sebenarnya sifat KPI yang bebas, mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggungjawab benar-benar dikesampingkan. Setiap gelar kongres, yang ada serba tertutup, pesertanya terkesan direkayasa. Laporan keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI tidak bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Banyak peserta menolak atau sedikitnya bisa menerima dengan catatan setiap laporan pertanggungjawaban PP KPI setiap kongres.

Khusus di KLB KPI tahun 2017, apakah anda, Tuan Stephen dan Tuan Kim mengetahui yang sebenarnya kenapa tidak ada alasan kegentingan yang memaksa dan tidak juga disuarakan oleh dua pertiga cabang KPI, kok ada KLB?

Untuk anda, Tuan Stephen dan Tuan Kim ketahui, itu adalah permintaan kami dari komunitas Pelaut Senior kepada Dirjen Hubla dan Dirjen Hubla menugaskan Plt Dirkapel Capt. Abdurrahman untuk memerintahkan PP KPI menggelar KLB.

Tapi apa, lacur? Pihak komunitas Pelaut Senior sama sekali tidak dilibatkan, dan KLB itu jadi ajang pelengseran jabatan Presiden KPI. Yang sebelumnya adalah murni berstatus pelaut dan berdiploma master marin atau jebolan dari STIP, digulingkan oleh jabatan Sekjen merangkap Bendahara yang sejatinya bukan berstatus pelaut meskipun berdiploma S3. Tapi pihak perwakilan ITF yang hadir, tetap merasa nyaman atas gelaran KLB KPI tersebut.

Jika Tuan Stephen dan Tuan Kim ingin tahu, kami, Pelaut Senior telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk tidak menerima pendaftaran badan hukum hasil KLB KPI. Dan layangkan juga surat kepada Kakanwil Disnaker DKI Jakarta agar tidak menerima pendaftaran ulang hasil KLB KPI. Bahwa surat Pelaut Senior diperhatikan atau dipenuhi atau tidaknya, bukan lagi urusan kami. Yang pasti kami menolak KLB KPI tahun 2017 itu, yang juga bersurat kepada Dirjen Hubla.

Tuan Stephen dan Tuan Kim yang terhormat,-

Pada akhirnya kami meminta agar ITF jangan terlalu banyak ngatur serikat pekerja pelaut KPI, mengingat sudah ada payung hukumnya, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Dan memiliki landasan untuk kelangsungan hidup organisasi KPI berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, yang pembuatan CBA antara KPI dan perusahaan disahkan oleh Dirjen Hubla atau Dirkapel.

KPI punya hukum dan aturannya sendiri yang berlaku di negara Indonesia sendiri, mohon ITF sudi untuk memahami, mengerti dan diharapkan meresponsnya.

Sepanjang KPI dibawah rezim PP KPI sejak 2001 sampai saat ini, yang mestinya punya keuangan dan harta kekayaan mendekati Rp. 800 milyar sebagai aset KPI yang dilarang dipindahkan berdasarkan UU SP/SB. Ketahuilah oleh anda, Tuan Stephen dan Tuan Kim, bahwa jeritan pelaut yang menyuarakan “Sertifikat IMO, Gaji Antimo”, ini realitanya, dan ini fakta.

Apakah anda biarkan serikat pekerja pelaut KPI tidak bermanfaat bagi pelaut Indonesia? Apakah anda biarkan jika kebencian pelaut Indonesia terhadap organisasi KPI yang sudah nyata? Apakah anda biarkan organisasi KPI lambat laun tidak mempunyai legitimasi lagi dimata pelaut anggotanya? Silahkan anda yang memimpin ITF untuk bersikap, yang kami harapkan berpihak kepada pelaut Indonesia yang pemilik sah organisasi KPI ketimbang terus berkolaborasi negatif dengan rezim PP KPI.

Demikian perihal pada pokok surat elektronik terbuka ini disampaikan kepada Tuan Stephen selaku Sekjen ITF dan Tuan Kim selaku Regional Administrator ITF Asia-Facific.

(PR

No Response

Leave a reply "Pelaut Senior Layangkan Surat Elektronik Terbuka Kepada ITF Soal KPI"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.