by

KPI Harus Diselamatkan Keuangan dan Harta Kekayaan KPI Wajib Diaudit

oleh : Atasnama mewakili dan Juru bicara komunitas Pelaut Senior,
Teddy Syamsuri

A R u j u k a n

I. Konstitusi Negara, UUD 45, sebagai sumber dari sumber hukum :

  1. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
  2. Pasal 28E, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

II. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) :

  1. Pasal 1 angka 1, SP/SB adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh.
  2. Pasal 3, SP/SB mempunyai sifat bebas mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggungjawab.
  3. Pasal 4 ayat (1), SP/SB bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
  4. Pasal 4 ayat (2), Untuk mencapai tujuan, SP/SB antara lain mempunyai fungsi;

  • Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.
  • Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

  1. Pasal 5 ayat (1), Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SB.
  2. Pasal 12, SP/SB harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, suku, agama, dan jenis kelamin.
  3. Pasal 17, Pekerja/Buruh dapat berhenti sebagai anggota SP/SB dengan pernyataan tertulis.
  4. Pasal 26, SP/SB dapat berafiliasi dan/atau bekerja sama dengan SP/SB internasional dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pasal 32, Keuangan dan harta kekayaan SP/SB harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya.
  6. Pasal 34 ayat (1), Pengurus bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala.

III. Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal :

  1. Pasal 1 angka 3, Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan nasional dan/atau organisasi pekerja International yang berafiliasi dengan SP/SB.
  2. Pasal 1 ayat (4), Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator.

B. KPI HARUS DISELAMATKAN

  1. Dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia sebagai organisasi berbentuk serikat pekerja sebagaimana dimaksud payung hukum UU SP/SB serta dijamin Pasal 28 dan 28E UUD 45.
  2. Bersifat bebas, mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggungjawab yang merupakan sifat KPI, tapi sejak Munaslub 2001 hingga KLB 2017 sampai saat ini, sifat tersebut tidak dilakukan oleh PP KPI dari pasca Munaslub 2001 sampai pasca KLB 2017.

Contoh kasus;

a). Tidak adanya jabatan struktural Bendahara dalam PP KPI hasil Munaslub 2001, karena jabatan itu dirangkap oleh Sekjen.

b). Munculnya jabatan Wakil Presiden KPI 2004-2009, padahal di AD/ ART hasil Munas/Kongres VI 2004 tidak termaktub jabatan Wakil Presiden KPI.

c). Kongres VII 2009 deadlock dan tidak sampai terjadi pemilihan PP KPI baru, bahkan kongres bubar tanpa acara resmi penutupan kongres. Tanpa Wakil Presiden dan salah satu Ketua PP KPI 2004-2009 yang sama-sama sudah demisioner, PP KPI tersebut kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai PP KPI 2009-2014. Padahal baik Ketua maupun Sekretaris Pimpinan Kongres VII tidak pernah mengeluarkan SK Penetapan dan Pengesahan PP KPI 2009-2014, karena memang tidak ada pemilihan pengurus baru akibat kongres deadlock.

d). Muncul jabatan Presiden Eksekutif diawal tahun 2015, padahal AD/ART hasil Kongres VIII 2014 untuk PP KPI 2014-2019 tidak ada tertuang jabatan Presiden Eksekutif tersebut.

e). Akhir tahun 2017 KPI gelar KLB tanpa didukung alasan kuat sesuai AD/ART perihal KLB, yang seharusnya ada alasan karena adanya kegentingan yang memaksa dan seharusnya pula ada alasan desakan dari dua pertiga pengurus cabang KPI. Tapi tanpa ada alasan kuat itu, KLB 2017 tetap diselenggarakan.

  1. Jabatan inti Presiden serta Sekjen merangkap Bendahara yang berkuasa secara unlimited dan telah memadamkan spirit reformasi serta menutup pentingnya regenerasi. Sejak pasca Munaslub 2001 sampai saat ini, nama Mathias Tambing yang bukan berstatus pelaut terus menguasai dari mulai jabatan Sekjen merangkap Bendahara sampai dia terpilih menjadi Presiden KPI di KLB 2017.
  2. Sekalipun diperbolehkan SP/SB (KPI) diurus oleh pengurus yang bukan berprofesi pelaut, tapi bukan bertindak sewenang-wenang yang merubah fungsi organisasi KPI menjadi organisasi perusahaan. Begitu pula tidak semua pengurus inti bukan berstatus pelaut;

  • Presiden KPI tidak lulus di AIPI Makassar, belum berlayar di kapal-kapal asing dan belum pernah berkontribusi.
  • Sekjen merangkap Bendahara adalah Pekerja Hotel di Kapal Pesiar yang tidak murni berstatus pelaut.
  • Wakil Sekjen 2009-2018 yang eks pegawai Adpel Ambon yang belum pernah berlayar di kapal-kapal asing dan belum berkontribusi juga.

  1. Diamanatkan tujuan SP/SB (KPI) memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi pelaut Indonesia dan keluarganya. Sejak Munaslub 2001 hingga KLB 2017 sampai saat ini dalam konteks perlindungan, pembelaan serta peningkatan kesejahteraan pelaut dan keluarganya atas hak-hak dasarnya, apakah sudah dilakukan tujuan KPI yang sesuai dengan UU SP/SB, tentunya sangat diragukan jika disebut sudah dilaksanakan.
  2. Disebut oleh UU SP/SB jika pekerja/buruh (pelaut) dapat berhenti sebagai anggota dengan pernyataan tertulis. Bukan sebaliknya tanpa ada pernyataan tertulis untuk anggota mengundurkan diri, PP KPI sejak Kongres VI 2004 secara sepihak begitu mudah menyatakan bukan anggota hanya karena mengacu pada AD/ART yang sebenarnya bertolak belakang dengan ketentuan UU SP/SB. Terlebih lagi, diduga Mathias Tambing dan Sonny Pattiselano juga sebenarnya belum anggota KPI karena belum pernah berlayar di kapal-kapal asing di luar negeri.

Dengan demikian maka menjadi sangat penting bagi pelaut yang memegang kedaulatan penuh di organisasi KPI untuk menyelamatkan organisasi KPI yang didirikan oleh para tokoh pelaut baik dari kampus ilmu pelayaran maupun tokoh pelaut dari perusahaan perkapalan niaga nasional.

C. KPI WAJIB DIAUDIT

  1. Saat PP KPI sampai periode 1992-1997 ada audit independen dari kantor Akuntan Thannok. Saat CBA dibuat oleh KPI dan FSEA (Foriegn Shipowners Employer Association) dan memberlakukan setoran kontribusi 4 persen dari gaji pokok seorang pelaut yang dipekerjakan di kapal-kapal asing FSEA. Hal keuangan dan harta kekayaan KPI cukup bagus. Sebab dari pendapatan setoran kontribusi KPI bisa beli dua blok di Pusat Perkantoran Cikini, termasuk beli gedung untuk poliklinik Baruna Medical Center. Sementara rekening bank KPI untuk terima setoran kontribusi disepakati satu pintu di Bangkok Bank, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat.
  2. Saat PP KPI 1997-2001 baru mau membangun Kompleks Diklat Pelaut diatas lahan seluas 50 hektar di Muara Gembong, Bekasi, audit independen kantor Akuntan Thannok dihentikan. Menyusul rekening KPI yang Bangkok Bank dialihkan ke Bank BUMN Cabang Gambir. Dan konon atasnama pengurus yang berkompeten, yakni Bendahara KPI yang hasil pengangkatan Ketua Umum KPI saat itu, karena yang diangkat itu adalah Karo Keuangan Ditjen Hubla.
  3. Sejak Munaslub 2001 hingga KLB 2017 sampai saat ini, dimana sudah tidak ada lagi auditor independen. Pun didapat informasi jika rekening bank KPI dipecah menjadi tiga rekening bank. Satu adalah rekening Bank BUMN, dan yang dua rekening lagi adalah Bank Swasta, dengan atasnama pengurus yang tentunya yang berkuasa.
  4. Rangkap jabatan Sekjen dan Bendahara tidak tertutup kemungkinan keuangan dan harta kekayaan KPI yang harus terpisah dengan keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya, tidak bisa lagi dihindari.
  5. CBA yang ditetapkan oleh Permenhub No 84 Tahun 2013, materinya tertuang soal kewajiban perusahaan menyetorkan kontribusinya kepada KPI. Menurut CIMA (Consortium Indonesia Manning Agencies) telah ditetapkan sebesar US$ 10 persetiap seorang pelaut yang ditempatkan di kapal-kapalnya pihak perusahaan. Dimaksud sesuai pasal perihal kontribusi di CBA, digunakan untuk kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya.
  6. Diperhitungkan dalam perkiraan mentah hasil pendapatan KPI dari penerimaan setoran kontribusi pihak perusahaan mendekati Rp 800 milyar, yang sampai saat inipun belum ada laporan pertanggungjawaban PP KPI. Beberapa kali dalam event kongres memang ada laporan pertanggungjawaban PP KPI sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) UU SP/SB, tapi sebagian besar peserta menolaknya. Dan sebagian kecil saja yang bisa menerima, tapi juga dengan catatan.
  7. Tahun 2018 Presiden KPI hasil KLB 2017 menyerahkan kepada Sekjen merangkap Bendahara juga hasil KLB 2017, uang organisasi KPI hanya Rp 138 milyar dari catatan semula sekitar Rp 335 milyar. Kekurangannya sekitar Rp 179 milyar, mungkin belum juga diserahkan. Jika saja perhitungan seluruhnya mendekati Rp 800 milyar, maka yang diduga raib sebesar Rp 465 milyar. Itupun jika yang ada Rp 335 milyar.
  8. Belakangan ada informasi jika Sonny Pattiselano telah dipecat karena diduga menggelapkan uang organisasi KPI sekitar Rp 10 milyar tanpa melalui proses hukum hanya karena Sonny mengancam akan membuka borok Mathias Tambing dimuka pers jika dirinya dipolisikan. Dengan sesuka-sukanya Presiden KPI Mathias Tambing menggantikannya dengan Hari Cahyono dengan tambahan jabatan sebagai Penasehat PP KPI. Tujuannya hanya untuk menghadapi komunitas Pelaut Senior.
  9. Untuk THR pada lebaran baru-baru ini, didapat informasi jika KPI menaikkan anggaran THR yang ditahun 2018 sebesar Rp 400 juta ditahun 2019 naik menjadi Rp 500 juta. THR itu untuk diberikan kepada siapa, tidak jelas. Yang pasti, tidak untuk pelaut dan keluarganya.

Dengan demikian maka audit keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI menjadi wajib diperjuangkan. Hasil audit akan jelas menjerat oknum pelaku PP KPI akan berurusan dengan masalah hukum sebagai konsekuensinya. Dengan demikian untuk menyelamatkan organisasi KPI terbuka celah dengan memenuhi tuntutan regenerasi untuk PP KPI berikutnya.

Oleh sebab itu, semua ini membutuhkan bukan saja kebersatuan para sahabat pelaut Indonesia, namun kebersamaan yang satu hati dan satu jiwa untuk berkobarnya semangat perjuangan menuju keberhasilan.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed