by

MEMINTA KPK SEGERA GELAR PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI KJA DI KKP

JAKARTA – Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (AKU KERJAIN), berusaha menampung laporan warga dari lokasi pada tanggal 1 Juni 2018 siang hari, KJA impor yang sama juga mengalami kerusakan di Pangandaran. “Sebelum tanggal 1 Juni 2018, KJA setiap hari mengalami masalah terutama pada tali jangkar, dimana perbaikan memang dilakukan setiap hari untuk memperbaiki tali jangkar tersebut. Namun, pada tanggal 1 Juni 2018, ombak di Pangandaran cukup besar mengakibatkan kerusakan pada bodi KJA. Padahal biaya pengadaannya sangat menbengkak.

Berdasarkan fakta lapangan juga, di Pangandaran sendiri diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 20l8 belum bisa digunakan. Peresmian juga, di dampingi Menteri KKP. Ada sekitar 6 unit KJA mengalami kerusakan parah, 1 mengalami kerusakan ringan, dan 1 masih utuh. Kemudian, dari 8 lubang keramba, tidak ada KJA yang diisi ikan.

Hal ini dikarenakan berdasarkan laporan beberapa narasumber di Pangandaran, pada saat peresmian oleh Presiden Jokowi setahun lalu, hanya 1 lubang keramba yang diisi ikan dari target 8 lubang terisi. Sungguh miris sekali.

Seharusnya tiap lubang keramba diisi masing-masing 100 ribu ekor ikan, sehingga total ada 800 ribu ekor ikan. Namun hanya 1 lubang yang diresmikan Presiden Jokowi saja yang diisi ikan. Itupun jumlahnya jauh di bawah 100 ribu ekor ikan. Setelah kerusakan yang terjadi di Pangandaran pada tanggal 1 Juni 2018, ikan mati dan bangkainya mengambang. Hal ini terjadi karena KJA buatan Norwegia memang tidak cocok digunakan di perairan Indonesia.

Namun, sekarang posisi KJA itu sudah hancur. Kegagalan proyek ini jadi indikasi pemborosan dan jelas sekali negara mengalami kerugian ratusan miliar. Sangat disayangkan tidak melalui perencanaan yang baik sehingga rusak sebelum diresmikan.

KJA Norwegia, harganya lebih mahal 3 kali lipat daripada buatan dalam negeri, Indonesia. Namun KJA mahal ini tidak tahan arus deras. Hal itu dikarenakan diameter pipa pelampung lebih kecil dan lebih tipis. Pipa pelampung lebih tipis, terbuat dari material plastik HDPE hasil daur ulang, dari bijih plastik bekas seperti kantong kresek.

Sementara KJA buatan Indonesia lebih murah, juga lebih tahan gelombang, tahan arus deras dan terbukti lebih lama dipakai. Ini karena diameter pipa apung lebih besar dan terbuat dari plastik HDPE virgin.

Mengapa menggunakan KJA buatan Norwegia?. Padahal seharusnya memakai buatan dalam negeri. Di Indonesia sudah ada dua produsen KJA HDPE bulat seperti yang pernah dibeli oleh KKP sendiri. Pemaksaan harus diimpor KJA oleh BUMN PT. Perinus dari Norwegia itu menguak indikasi adanya korupsi dalam proses pengadaan.

Selain masalah pengadaan, penempatan KJA itupun ditengarai sarat masalah. Pasalnya, KKP menaruhnya di tiga lokasi terpisah yaitu Sabang, Pangabdaran, dan Karimun Jawa. Hal ini menimbulkan inefisiensi karena biaya logistik dan pakan lebih mahal.

Biaya logistik mendatangkan bibit jadi tinggi, karena lokasi jauh dari lokasi hatchery (penetasan ikan) di Batam, Lampung dan Situbondo. Biaya logistik mendatangkan pakan jadi tinggi, jauh dari pabrik pakan di Pulau Jawa. Sementara biaya logistik panen dan paska panen jadi tinggi, karena jauh dari Unit Pengolahan Ikan.

Padahal, jika dijadikan satu lokasi, akan banyak menghemat biaya karena tidak butuh peralatan seperti unit feed barge (gudang pakan ikan terapung), operating boat, buah speed boat, fish pump yang harus disebar sebanyak 3 buah di tiga lokasi. dan sebagainya. Seharusnya dengan dana Rp131 miliar di satu lokasi, akan lebih efisien.

Biaya logistik bibit, pakan dan panen lebih murah, peralatan seperti feed barge, operating boat, speed boat, fish pump, cukup satu unit masing-masing, dan bisa memuay 180 KJA buatan Indonesia

Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) pada 2018 lalu, telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) asal Norwegia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemenang tender adalah PT. Perikanan Nusantara (Perinus).

Namun, kami dari Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (AKU KERJAIN) sekarang ini mendatangi KPK untuk beraudiensi dengan KPK RI dalam hal Follow Up laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat KKP sebagai pengguna anggaran dan pihak PT. Perinus sebagai Pemenang Tender.

Salah satu masalahnya, yakni adanya realisasi belanja modal pengadaan barang dan jasa: Keramba Jaring Apung Lepas Pantai sebesar Rp60,74 miliar yang tidak diyakini kewajarannya. Sehingga patut dilaporkan.

Walaupun kasus tersebut, terus berkembang dan meingkat Tetapi kami apresiasi KPK yang berupaya maksimal dalam berantas korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena, proyek ini sendiri didanai APBN dengan total dana mencapai Rp131,4 miliar.

Faktanya: Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh pada kamis (04/07/2019) telah melakukan penyitaan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA Offshore) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sabang yang program proyeknya tahun 2017.

Sehingga Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (AKU KERJAIN) perlu sekali mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus bekerja maksimal menuntaskan kasus hukum disekitar pengembangan Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA Offshore).

Penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari hasil laporan Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) dan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi yang diperiksa penyidik Kejati Aceh beberapa hari lalu dan setelah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor Penetapan: 12 /pen.pid/2019/PN Bna.

Adapun barang bukti yang disita berupa: 8 Unit Cages beserta perangkatnya, 1 Paket mooring system for cages beserta perangkatnya, 8 Unit Nets for cages beserta perangkatnya, 2 Unit net cleaner beserta perangkatnya, 1 Work Boat beserta perangkatnya, 1 Paket camera system beserta perangkatnya, 1 Unit feed barge beserta perangkatnya dan 1 Paket mooring sistem for barge beserta perangkatnya, dan 1 perangkat Feed Pipe.

Menurut Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (Aku Kerjain) karena Kasus ini sudah diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka untuk mempercepat masuk meja hijau, perlu mendorong KPK agar segera panggil dan periksa pihak terkait seperti, Pertama: Menteri KKP RI sebagai penanggungjawab dan Pemberi Kuasa Anggaran. Tentu kuasa pengguna anggaran lebih tau bagaimana menggunakan anggaran.

Kedua: Dirjen Budidaya KKP RI Slamet Soebjakto sebagai Pelaksana Anggaran, selaku terperiksa di Kejaksaan Tinggi Aceh yang harus ditingkatkan menjadi tersangka yang jelas – jelas memiliki peran masing-masing.

Ketiga: Direktur Perbenihan Coco Kokarkin Soetrisno dan Keempat: mantan Direktur PT. Perikanan Nusantara (Perinus) Dendi Anggi Gumilang sebagai pemenang Tender, sudah diperiksa Kejati Aceh. Keempatnya sebagai saksi dalam
kasus dugaan korupsi pada
pekerjaan proyek KJA Offshore
di Sabang pada 2017. Keduanya di duga berperan besar mengatur transaksi sisa saldo dari pengadaan KJA tersebut.

Selain dua orang tersebut, Penyidik juga memeriksa tiga saksi lainnya, yaitu Ridwan Zachrie, mantan Direktur Keuangan PT. Perikanan Nusantara (Perinus) yang kini menjadi Direktur Operasional dan
pemasaran PT. Perinus, Ketua
Tim Pelaksana KJA Romy, dan Gufron Albayroni, mewakili pihak perusahaan Norwegia Aqua Optima As Trondheim di Indonesia.

Maka Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (Aku Kerjain), meminta kepada KPK Kejaksaan Tinggi Aceh agar segera lakukan gelar perkara dan tetapkan tersangka. Karena sejauh ini, belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Apalagi sebelumnya, PT. Perinus menggugat KKP terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi karena di duga ada hal-hal yang tidak memenuhi unsur dalam proses pengadaan, sehingga gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan prosesnya masih terus berjalan hingga saat ini.

Pasalnya, KJA yang dibeli dari Norwegia itu, ternyata rusak. “KJA impor standar Norwegia di Sabang rusak oleh arus deras, sebelum diresmikan presiden, itu diketahui dari bukti foto tanggal 20 Mei 2018, ini menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp131 miliar.

Sebelumnya pihak KKP sudah membantah adanya tudingan negatif. Namun, faktanya sekarang KPK terus bekerja mengungkap indikasi korupsi pengadaan Keramba Jaring Apung tersebut.

Ditambah, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sudah menyita sejumlah aset proyek pengadaan Keramba Jaring Apung di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dengan nilai kontrak Rp45,5 miliar. Aset tersebut disita terkait kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati Aceh.

Aset Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang disita tersebut semuanya berada disejumlah tempat di Kota Sabang. Penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengadaan keramba jaring apung.

Sejumlah aset yang disita tersebut yakni delapan keramba apung beserta jaringnya, satu unit tongkang pakan ikan, satu paket sistem distribusi pakan, pipa pakan, satu unit kapal beserta perangkatnya, serta satu paket sistem kamera pemantau.

Penyitaan pertama dilakukan terhadap tongkang pakan dan alat semprot pakan di pelabuhan nelayan di Keuneukai, Kecamatan Sukajaya. Selanjutnya, tim penyidik menyita delapan unit keramba di Pelabuhan CT3 BPKS di kawasan Pasiran, Sabang.

Kemudian, penyidik menyita satu paket sistem kamera pemantau di sebuah gudang di Kota Bawah, Sabang. Serta menyita satu unit kapal beserta peralatannya di Pelabuhan CT1, kawasan Kebon Merica, Kota Bawah.

Semua aset yang disita tersebut merupakan pekerjaan paket pengadaan percontohan budi daya ikan lepas pantai pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Penyidik kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan keramba jaring apung di Kota Sabang tersebut. Dalam kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa. Maka, perlu mendorong KPK RI untuk bergerak cepat menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Penyelidikan oleh Kejati Aceh karena dugaan korupsi pengadaan proyek percontohan budi daya ikan lepas pantai pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sejak 2018.

Proyek tersebut dilaksanakan pada 2017 dengan anggaran Rp131,4 miliar. Proyek pengadaan tersebut dimenangkan PT. Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp45,58 miliar.

Dalam pekerjaan ditemukan tidak sesuai spesifikasi. Selain itu juga terdapat indikasi kelebihan bayar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membayar 89 persen, seharusnya dibayar 75 persen dari nilai kontrak Rp45,58 miliar.

TUNTUTAN:

Maka Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (AKU KERJAIN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk gelar perkara sehingga dapat memanggil, memeriksa dan mentersangkakan secara cepat. Tuntutannya adalah:

  1. Meminta KPK agar mempercepat panggil, memeriksa dan tersangkakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran negara dalam program pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang gagal itu. Atas persetujuan Menteri KKP, negara rugi capai 60,74 Miliar.
  2. Meminta KPK untuk panggil, memeriksa dan tersangkakan Mantan Direktur PT. Perinus Dendi Anggi Gumilang selaku pemenang tender yang memiliki peran besar dalam pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang gagal itu dan telah menyebabkan kerugian negara sangat besar, lebih dari 60,74 Miliar.
  3. Meminta KPK untuk panggil, memeriksa dan tersangkakan Dirjen Budidaya KKP RI Slamet Soebjakto sebagai Pelaksana Anggaran, selaku terperiksa di Kejaksaan Tinggi Aceh yang harus ditingkatkan menjadi tersangka yang jelas – jelas memiliki peran masing-masing.
  4. Meminta KPK untuk panggil, memeriksa dan tersangkakan Direktur Perbenihan Coco Kokarkin Soetrisno sebagai Pelaksana Anggaran yang diduga mengatur aliran dana tersebut.
  5. Meminta KPK untuk panggil, memeriksa dan tersangkakan tiga saksi lainnya, yaitu Ridwan Zachrie, mantan Direktur Keuangan PT. Perikanan Nusantara (Perinus) yang kini menjadi Direktur Operasional dan pemasaran PT. Perinus, Ketua Tim Pelaksana KJA Romy.
  6. Meminta KPK untuk panggil, memeriksa dan tersangkakan Direktur Utama PT. Norwegia Aqua Optima dan saksi Gufron Albayroni, mewakili pihak PT. Norwegia Aqua Optima As Trondheim di Indonesia.

Demikian Siaran Pers ini, semoga dapat diberitakan.

Konfirmasi Koordinator:
Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (AKU KERJAIN)

Aris Munandar:

+6285333097238

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed