PERAIRAN INDONESIA PALING RAWAN BAJAK LAUT

 

 

Beberapa tahun lalu seorang Anggota DPR Malaysia Lim Kit Siong pada Koran Siang, 2004 katakan: _”fishermen dare not go out to sea because of the law-lessness in the Straits of Malacca in Indonesia.”_ (Nelayan tidak berani melaut karena kurangnya hukum di Selat Malaka Indonesia].

_____________
Editor: M. Fitrah Pelopor, Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI)

Transliterasi: Zaenul Abidin Az Zuma, Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019.

________
PESISIR AMPENAN, KOTA MATARAM – Serial pertama tulisan sudah bahas tentang sejarah perompak dan bajak laut. Ditengah kesibukan penyusunan dan konsolidasi struktur kepengerusan Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Nusa Tenggara Barat (LBH Nelayan NTB) sambil berdiskusi masa depan nelayan bersama sahabat nelayan Lobster.

Kita mulai dari penelitian dan riset Chalk (2008) katakan: selama 15 tahun terakhir perairan di sekitar kepulauan Indonesia memiliki peringkat di antara yang paling rentan bajak laut di dunia.

Perompak lahir dari daratan Somalia terkenal sebagai “Tanah Aromatik” pada zaman Mesir kuno. Namun bangsa Somalia meyakini, nenek moyang mereka adalah orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7 pada masa penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh orang-orang Arab muslim. Somalia dikenal sebagai surga para bandit Afrika.

Maka dari itu, PBB selaku organisasi bangsa-bangsa menetapkan resolusi untuk memberantas para bajak laut dengan mengeluarkan pernyataan bahwa memberikan wewenang kepada negara-negara dan organisasi-organisasi manapun untuk memasuki perairan wilayah Somalia serta menggunakan “langkah-langkah apapun yang diperlukan” untuk memerangi perompakan tersebut.

Sebastian Axbard (2014), mencoba memaparkan faktor penentu dan respons terhadap pembajakan laut: Pertama, pengaruh peluang pendapatan dikalangan nelayan terhadap pembajakan diperkirakan dengan mengeksploitasi sumber daya kelautan. Nelayan bisa gunakan data satelit untuk penangkapan ikan, sehingga peluang pendapatan lebih baik dan mengurangi pembajakan. Kedua, untuk mengatasi respon kebijakan terhadap pembajakan, dampak operasi militer yang besar dapat dilakukan secara signifikan mengurangi jumlah pembajakan.

Penelitian Elleman (2010), sejak abad ke-21, fenomena pembajakan laut telah menunjukkan geliatnya di banyak negara berkembang. Hal ini pun Ini telah merugikan banyak nelayan yang melaut dan mengeluarkan biaya serta ancaman nyawa.

Data tahun 2019, bahwa biaya ekonomi yang ditanggung para korban bajak laut berkisar antara 10-15 miliar dolar AS per tahun dan kerugian kesejahteraan sangat besar bagi nelayan. Sementara riset Bronnew (2012) perkirakan penghasilan 120 juta dolar AS dari pendapatan nelayan untuk perompak Somalia menyebabkan hilangnya kesejahteraan antara 0,9 dan 3,3 miliar dolar AS pertahun.

Salah satu faktor penting yang disebutkan ketika mencoba menjelaskan kenaikan aktivitas kriminal di laut karena kondisi kehidupan nelayan yang buruk. Sebagaimana dikemukakan dalam karya kontemporer dan historis tentang faktor penentu pembajakan laut.

Sejarawan Maritim Henry Ormerod (1924) menyebutkan: para nelayan di Mediterania, perairan Selat Malaka Indonesia, selat Fhiliphines, Selat Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera, banyak beralih ke pembajakan ketika tangkapan ikan terlalu rendah, mengambil keuntungan dari kapal – kapal pelayaran cargo colstorage dan pengetahuan navigasi.

ICC International Maritime Bureau, 2013; Elleman et al, (2010: Elleman et al, (2017) bahwa jumlah serangan bervariasi, dari atas seratus serangan per tahun pada 2000-2004 ke jumlah rekor terendah kurang dari 50 pada tahun 2009 serta naik lagi pada tahun 2010 – 2019 ini sebesar 30% dari sebelumnya. Peristiwa pembajakan terjadi karena pekerjaan musiman yang diakibatkan berkurangnya pendapatan nelayan sehingga beralih menjadi pembajakan sebagai kegiatan yang sah. Indonesia menyumbang lebih dari seperempat dari semua insiden pembajakan global pada 2012 dengan total 81 serangan. Dalam serangan ini, 73 kapal naik dan 47 anggota awak disandera.

Sementara riset Frecon (2006) bahwa perompak di Indonesia lakukan perekrutan nelayan dan pelaut yang menganggur. Mereka sejumlah besar bajak laut menggunakan perahu kecil saat beroperasi. Serangan pembajakan di Indonesia sering dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana seperti perahu, pisau dan lengan kecil. Khasnya dilakukan oleh sekelompok perompak 5-10 yang menargetkan kargo internasional atau kapal bunker dan melibatkan mencuri barang-barang pribadi anggota kru dan / atau kapal aman. Sejak 2009 jumlah serangan telah meningkat lagi dan Indonesia mengambil alih sebagai negara paling rentan bajak laut di dunia.

Perompak ini merupakan tantangan sekaligus upaya menyusun strategi pencegahan disemua perairan selat Indonesia. Karena beberapa tahun lalu seorang anggota DPR Malaysia Lim Kit Siong pada Koran Siang, 2004 katakan: ”fishermen dare not go out to sea because of the law-lessness in the Straits of Malacca in Indonesia (nelayan tidak berani melaut karena kurangnya hukum di Selat Malaka Indonesia].

Begitu juga, faktor-faktor yang pengaruhi pendapatan nelayan, seperti ekonomi umum, kebijakan pemerintah. Peluang penghasilan nelayan sebagian besar ditentukan oleh perubahan jumlah ikan yang tersedia di perairan terdekat. Oleh karena itu, perairan ZEE Indonesia harus bisa mencegah pembajakan, sehingga pendapatan diperkirakan naik.

Peningkatan kondisi penangkapan ikan terbukti meningkatkan pendapatan nelayan di Indonesia dan mendorong produktifitas pasar -pasar di daerah yang mengalami pertumbuhan. Ya, sudah jelas berpengaruh dan dampak luas pada peluang pendapatan nelayan, utamanya di Indonesia, baru-baru ini dilaporkan sebagai negara yang paling rawan pembajakan di dunia adalah Indonesia karena aktivitas bajak laut. Serangan di Indonesia biasanya menghasilkan imbalan antara 10.000 – 20.000 dolar AS.

Perhitungan ini didasarkan pada pendapatan bulanan rata-rata nelayan pada tahun 2011 menurut BPS sebesar 1.176.675 rupiah per bulan. Sementara BPS merilis pendapatan nelayan tahun 2019 ini yang setara dengan sekitar 112,58%.

Walaupun pada sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menolak bergabung dengan perjanjian internasional tentang pembajakan di wilayah perairan Indonesia yang sebagian besar perselisihan dengan Malaysia diwilayah perairan teritorial. Indonesia juga menolak penawaran dari negara lain untuk berpatroli di Zona Ekonomi Eksklusif mereka.

Riset Storey (2008) bahwa selama tahun 2000 beberapa kemajuan telah dicapai Juli 2005 Indonesia memprakarsai Operasi Gurita untuk memerangi pembajakan di Indonesia Malaka dan Selat Singapura. Operasi itu melibatkan patroli angkatan laut kapal, helikopter, pesawat terbang serta pasukan di darat dan udara untuk serangan terhadap pembajakan sehingga waktu mengalami penurunan pada akhir 2005 di Selat Malaka.[]

Sumber Utama:

1. Prof. Dr. Suharta, M.si, Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Hasil Penelitian “Analisis Penerapan Vessel Monitoring System” FISIP UI, 2008)

2. Sebastian Axbard (2014), Income Opportunities and Sea Piracy in Indonesia Evidence from Satellite Data, Department of Economics, Uppsala University, Kyrkogardsgatan 10 B, Uppsala, Sweden.

3. Acker, J. G. and Leptoukh, G. (2007). Online Analysis Enhances Use of NASA Earth Science Data. Eos, Trans. AGU, 88 (2) : 14–17.

4. Asia-Pacific Economic Cooperation (2013). Potential Contribution of Small Pelagic Fish to Food Security within the Asia-Pacific Region. Report.

5. Becker, G. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76 (2) : 169–217.

6. Besley, T., Fetzer, T., and Mueller, H. (2014). The Welfare Cost of Lawlessness: Evidence from Somali Piracy. Journal of the European Economics Association, forthcoming.

7. Blattman, C. and Miguel, E. (2010). Civil War. Journal of Economic Literature, 48 (1) : 3–57.

9. Bowden, A. (2010). The Economic Costs of Maritime Piracy. Working. Paper.

10. BPS (2012). Statistik Upah (Wage Statistics).

11. BPS (2019). Statistik Upah (Wage Statistics).

12. Cameron, A., Gelbach, J., and Miller, D. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. The Review of Economics and Statistics, 90 (August) : 414–427.

13. Cariou, P. and Wolff, F. C. (2011). A longitudinal analysis of piracy in shipping. Economics Bulletin, 31 (2) : 1055–1062.

14. Chalfin, A., Mccrary, J., and Berkeley, U. C. (2014). Criminal Deterrence : A Review of the Literature. Working Paper.

15. Chalk, P. (2008). ’The Maritime Dimension of International Security: terrorism, piracy, and challenges for the United States. Report.

16. Cheung, W. W. L., Lam, V. W. Y., Sarmiento, J. L., Kearney, K., Watson, R., Zeller, D., and Pauly, D. (2010). Large-scale redistribution of maximum fisheries catch potential in the global ocean under climate change. Global Change Biology, 16 (1):24–35.

No Response

Leave a reply "PERAIRAN INDONESIA PALING RAWAN BAJAK LAUT"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.