JAKARTA detikperistiwa.com-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan ambil pusing soal penolakan pengaktifan dirinya oleh beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta. Penolakan tersebut disertai ancaman boikot rapat kerja bersama Ahok.
“Kalau itu kamu ngomong sama DPRD aja deh,” ujar Ahok saat dikonfirmasi di Balai Kota Jakarta, Senin (20/2).
Lima fraksi di DPRD DKI, yakni Gerindra, PKS, PKB, PPP, dan Demokrat mengaku khawatir diaktifkannya Ahok sebagai gubernur akan berdampak buruk di kemudian hari. Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah kepada Rimanews, sebelumnya menjelaskan, bukan tidak mungkin akan ada cacat hukum pada produk kebijakan yang dibuat Ahok. Sebab, bagaimana pun dengan status terdakwa yang disandangnya akan rawan gugatan.
Ahok menjadi terdakwa perkara penistaan agama karena ucapannya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 karena menyitir surat Al Maidah ayat 51, dan ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016. Ahok cuti berkampanye sejak 28 Oktober 2016 dan kembali aktif menjadi gubernur sejak 11 Februari 2017.
Meski demikian, Ahok enggan mengomentari lebih soal dampak yang akan terjadi tentang kinerjanya minimal sampai Oktober 2017 jika dirinya tak memenangkan Pilkada DKI. (rnc)
