by

Kejagung RI Segera Umumkan Tersangka Pengadaan Mesin Kapal

LEMBAGA BANTUAN HUKUM NELAYAN (LBH Nelayan)

Ketua Divisi Humas LBH Nelayan:
Aris Munandar +6285333097238

___________

Ada kemajuan dalam penegakan hukum atas dugaan kasus pengadaan mesin kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mencari bukti baru dan lakukan pengembangan kasus.

Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), berharap penyidik tidak butuh waktu lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Karena sudah muncul beberapa pihak yang paling bertanggung jawab untuk dijadikan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2016.

Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI) meminta Kejaksaan Agung menjelaskan siapa saja terperiksa yang masih dalam tahap pengembangan kasus sehingga harus secepatnya menetapkan tersangka terhadap beberapa terperiksa dalam rangkaian proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti.

Apalagi sebelumnya sudah memeriksa tiga saksi terkait jabatannya yakni Kelompok Kerja (Pokja) e-Katalog pengadaan mesin kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016. Tentu Penyidik sudah mendapatkan keterangan ketiga saksi dalam proses e-Katalog.

Sebelumnya juga, penyidik telah memeriksa Rosita Wulansari selaku Direktur Utama Jelajah Samudra Internasional. Diperiksa terkait dengan penyediaan mesin kapal dengan merk vetus sebanyak 66 unit untuk pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lalu penyidik juga telah memeriksa Ranti Prihanti selaku Bendahara Pengeluaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan periode tahun 2016. Diperiksa terkait dengan pembayaran pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kasus tersebut bermula ketika Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KKP RI telah melaksanakan pengadaan mesin kapal perikanan sejumlah 1.445 unit. Pagu anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp271.409.030.000,00.

Namun setelah ditelusuri, terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200 yang belum terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya. Nah, kapal itu berada di galangan yang tidak beradal dalam kontrak proyek. Itu ditemukan pada tahun 2017.

Akibatnya, oleh pihak galangan mesin ditahan. Pasalnya, mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan. Namun, di tengah jalan terjadi perubahan kontrak (addendum) yakni pengurangan atas mesin yang telah terpasang. Sayangnya meski ada addendum, KKP RI tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017. Selain itu diduga ada mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog.

Lagi pula, penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi juga yakni Direktur Utama PT. Pioneer, Richard Nyotokusumo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan. Saksi Richard Nyotokusumo diperiksa terkait dengan pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Maka, LBH Nelayan Indonesia meminta kepada Kejagung RI agar segera menetapkan tersangka agar kasus tidak berlarut-larut dan penting untuk memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed