by

Sebanyak 230 Orang Di 7 Wilayah Polda di Indonesia Ditetapkan Tersangka Kasus Karhutla

Jakarta-Aparat Kepolisian terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tercatat, sebanyak 230 orang ditetapkan sebagai tersangka dari tujuh wilayah Polda di Indonesia.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, M Hum, M Si, MM mengatakan telah bertambah hingga 12 tersangka dalam kasus karhutla terbaru.

“Penetapan tersangka perorangan maupun korporasi tim Bareskrim masih melakukan penyidikan dari Polda maupun dari Polres di Polda Riau dan jajaran,” jelas Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

“Hasil kesimpulan sementara Bapak Kapolri dengan beberapa kementerian terkait, Karo Penmas Divhumas Polri menambahkan 99% kebakaran hutan dan lahan akibat manusia.

“80% bukan dilokasi perkebunan maupun kawasan tanaman hutan industri namun di kawasan hutan,” imbuhnya.

Jenderal Bintang Satu tersebut mengungkapkan, kasus Karhutla, total dari 7 Polda terdapat 230 tersangka, dengan 198 kasus, 5 korporasi sedang didalami apakah terlibat secara aktif menggerakan masa membakar lahannya.

“Polda Sumatera Selatan selain menetapkan korporasi sebagai tersangka namun sudah dapat menetapkan seseorang yang bertanggung jawab pada PT tersebut dengan inisial AK jabatan direktur operasional,” jelasnya.

“Kalimantan Tengah terdapat penambahan 1 tersangka korporasi yaity PT. MH, kalimantan Barat sudah menetapkan tersangka korporasi dan penanggung jawab yaitu manager PT. SAP an tersangka KS dan SL,” tegas Karo Penmas Divhumas Polri.

“Dalam hal ini Polri melakukan pencegahan dengan TNI, BNPB dan pemerintah daerah, satgas Gakkum untuk instrumen, upaya maksimal dilaksanakan 3 bulan sebelum pemerintah memberikan pengumuman untuk pemerintah daerah akan adanya kekeringan,” ucap Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

“Penegakan hukum ultimum premedium, Polri berkerjasama dengan Kementerian lingkungan hidup, korporasi yang terlibat tidak hanya dijerat pasal pidana namun sangsi administrasi,” kata Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

“Untuk individu pemerintah daerah memperbolehkan membayar lahan sekitar 2 hektar maka ini menjadi kendala,” tambahnya.

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan harus betul-betul ditangani secara profesional dan tuntas agar dapat memberikan efek jera,” tutup Karo Penmas Divhumas Polri.

(Ardhy/bs/rn)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed