by

STOK IKAN NAIK BUKAN KARENA BERANTAS ILEGAL FISHING, TETAPI HITUNGAN BERDASARKAN JUMLAH PERDARATAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

By: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu mengklaim stok ikan naik capai 12,9 juta ton karena berantas ilegal fishing (IUUF) melalui: Bom kapal, Tembak Kapal dan Penenggelaman kapal. Benarkah stok ikan naik karena berantas IUUF?. Pada 2014, jumlah stok ikan 6,5 juta ton. Kemudian tahun 2016 stok ikan naik ke level 9,8 juta ton. Lalu tahun 2017 dinaikkan kembali ke 12,9 juta ton dan rencana tahun 2019 mau naikkan stok ikan ke 13,1 juta ton. Tahun 2017 itu, tahun puncak ributnya nelayan dengan Menteri KKP. Sala satu masalahnya, secara subjektif menetapkan jumlah ikan 12,9 juta ton. Namun sangat kontroversial. Bagaimana proses penetapan jumlah stok ikan yang sebenarnya?. Mari kita jelaskan. Kalau stok ikan naik secara keseluruhan dari tahun 2014 hingga 2019 ini karena indikator keberhasilan berantas Ilegal Fishing (IUUF). Maka itu bisa dikatakan pembohongan publik. Yang sebenarnya bahwa stok ikan naik itu bersifat stabil dan sustainability. Menghitung stok ikan bukan saja pada saat berantas illegal fishing, tetapi jauh hari sudah hitung. Pada zaman Menteri KKP periode pertama yakni tahun 2000 – 2004 sudah hitung stok ikan capai 5,7 juta ton. Hitungan tentu berdasarkan Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan: 1). Cath (Penyusutan) dan 2). Pendaratan ikan di TPI. Bukan berdasarkan atau akibat berantas IUUF. Itu hanya program 5 tahunan yang tidak berlanjut, ikan juga tetap naik tanpa berantas IUUF. Kemudian, zaman menteri Freddy Numberi pada masa pemerintahan SBY – JK, juga sudah menghitung serta mengkaji stok ikan, mau menaikkan ke angka 9,5 juta ton. Namun, tidak disetujui oleh Komnas Kajiskan. Karena tidak signifikan. Angka 5,7 juta ton itu bertahan hingga 10 tahun pemerintahan SBY – JK, tidak mengalami penetapan kenaikan. Lalu, masuk pada masa pemerintahan Jokowi – JK, dengan Menteri KKP-nya Susi Pudjiastuti. Stok ikan dinaikkan ke angka 9,5 juta ton pada tahun 2016. Senyap dari publikasi, tak ada pemberitaan. Lambat laun berjalan. Tahun 2016 ini masih pada tataran penataan sektor kelautan dan perikanan, yakni penyiapan agenda berantas IUUF melalui berbagai regulasi (Peraturan Menteri). Belum efektif untuk berantas IUUF. Masuk pada tahun 2017, penegakan IUUF mulai, seperti Bom Kapal, Tenggelamkan kapal, Tembak Kapal. Itu program mulus dan penuh pencitraan. Sambil mengumumkan stok ikan naik 12,9 juta ton. Pada saat itu, dunia kelautan dan perikanan ribut, baik dimedia maupun demonstrasi. Meributkan stok ikan itu memang penting, karena bagian dari penyadaran terhadap masyarakat, bahwa metode penentuan jumlah stok ikan bukan karena Bom Kapal, Tenggelamkan kapal dan Tembak Kapal atau lebih familiar “Berantas IUUF.” Selama 5 tahun ini, KKP selalu klaim karena berantas IUUF sehingga ikan naik stoknya. Padahal metode penentuan stok ikan harus kuat independensinya. Kemaren, informasi angin bertiup, pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta kepada akademisi Institute Pertanian Bogor (IPB) agar mengkaji trend kenaikkan jumlah ikan 13,1 juta ton. Namun, rencana itu tidak disetujui. Pertimbangannya, Indonesia dalam setahun atau dua tahun belum bisa diklaim naik satu digit dari 12,9 juta ton ke 13,1 juta ton. Jawaban para kademisi IPB stok ikan bukan untuk gaya-gayaan agar dibilang berhasil. Butuh proses. Namun, angka 13,1 juta ton itu duluan viral dimedia sosial. Sempat ada bantahan dari para pemerhati dan pengamat perikanan dan kelautan. Kelemahan dalam penentuan stok ikan yakni 1). kelembagaan dan 2). fungsinya. Selama Komnas Kajiskan (Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan) berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka selama itu juga tidak akan menjamin independensinya. Penentuan stok ikan juga tetap bisa di intervensi. Metode sebenarnta yakni sumber data hitungan itu ada di Dirjend Tangkap dan BKIPM di KKP itu sendiri. Sementara fungsi Komnas Kajiskan hanya bersifat: menguji sumber data, mengesahkan, memvalidasi hitungan dan menentukan Wilayah Perairan Penangkapan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sementara yang menyiapkan data dan melakukan survei tetap pada Dirjend Tangkap dan BKIPM. Kedepan, Komnas Kajiskan harus bersifat lembaga adhoc yang setara seperti Komnas HAM, KPAI, KIP dan lainnya. Tentu harus ada upaya perubahan revisi terhadap UU perikanan dan Kelautan. Supaya secara kelembagaan tidak dapat di intervensi dan memiliki tanggungjawab untuk melakukan riset, survei, penelitian, atau kebijakan penataan sumber daya perairan dan kelautan itu sendiri. Termasuk menentukan jumlah ikan. Problem, penentuan jumlah ikan ini sudah membohongi publik. Rakyat pahami kenaikan jumlah stok ikan karena berantas illegal fishing. Padahal tidak seperti itu. Kewajiban KKP: Dirjend tangkap, BKIPM dan Badan Riset Perikanan dan Kelautan untuk lakukan: survei, penelitian dan pengkajian. Setiap periode pemerintahan siapa saja. Jadi bukan saja pada masa ini: berantas IUUF. Secara teori dalam proses pengkajian stok ikan tidak ada menyebut: “Karena Berantas Illegal Fishing, Stok Ikan Naik.” Ya, sebenarnya secara teoritis dan akademik ada beberapa metode perhitungan yang dapat digunakan. Sudah jelas secara statistik dan matematik untuk memprediksi secara kuantitatif tentang perubahan populasi ikan dan menentukan alternatif pilihan manajemen perikanan. Teknik pengkajian stok ikan dapat dilakukan dengan 4 tahapan, antara lain: 1) Pendugaan karakteristik stok (pertumbuhan, mortalitas alam dan karena penangkapan serta potensi reproduksi), (2) Pendugaan kelimpahan ikan di laut, (3) Hubungan antara upaya (effort) dan mortalitas penangkapan dan (4) Pendugaan produksi untuk jangka pendek dan jangka panjang berupa skenario penangkapan atas dasar kelimpahan dan karakteristik stok masa sekarang. Metode Pendugaan Stok Ikan tentu berdasarkan metode lagi, seperti: Pertama: Metode berbasis panjang ikan. Khusus masalah di daerah tropis, adalah kesulitan dalam menentukan umur ikan secara tepat. Metode dengan berbasis panjang ikan dalam penelitian perikanan untuk pendugaan stok semakin dikembangkan dan diperbaharui. Hal itu dinamakan FISAT (FAO-ICLARM = Stock Assessment Tool) merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dari pakel ELEFAN (Electronic LEngth Frequency ANalysis) dan LFSA (Length-based Fish Stock Assessment) dijadikan paket standar metode yang didasarkan pada panjang. Keluaran dari program FISAT adalah: a). Perkiraan parameter pertumbuhan dari ukuran panjang ikan, pertumbuhan tumbuh dan frekuensi panjang. b). Perkiraan mortalitas dan parameter yang terkait. c). Identifikasi rekruitmen musiman. d). Penghitungan rekruitmen dengan menggunakan virtual population analysis (VPA). e). Prediksi dari produksi dan biomas per rekrut (Y/R; B/R) dari model Beverton dan Holt (1957) dan Thompson dan Bell (1934) untuk single atau multi spesies. Kedua, Metode Produksi Surplus: cukup dengan memperhitungkan Maximum Sustainable Yield (MSY) = Produksi Maksimum Lestari. Manager perikanan sekarang telah mempertimbangkan lebih menyeluruh dari aspek biologi, ekonomi dan sosial dalam memprediksi strategi penangkapan optimal bagi usaha perikanan. Model prediksi surplus biasanya menggunakan model Schaefer (1954) dan Fox (1970). Data yang diperlukan untuk menghitung MSY adalah data penangkapan dan upaya (effort). Kalau berdasarkan keterangan resmi Menteri KKP bahwa stok ikan naik memakai metode Maximum Sustainable Yield (MSY) = Produksi Maksimum Lestari. Dalam teori MSY tak ada yang menyebut stok ikan naik 12,9 juta ton tahun 2017 karena “Berantas Illegal Fishing”. Heheh… bohong berarti. Ketiga, Metode Tak Langsung: diantaranya adalah pendugaan produksi ikan dari produksi primer, kelimpahan zooplankton, survei telur dan larva ikan dan pengujian kandungan perut ikan pada tingkat trophic tinggi. Jadi sebenarnya nasib Menteri KKP bisa sama dengan nasib Ratna Sarumpaet karena berbohong kepada rakyat, nelayan dan masyarakat pesisir. Secara teoritis dapat dibuktikan bahwa Berantas Ilegal Fishing bukan suatu indikator dalam penentuan naiknya “Stok Ikan.”[] Bersambung

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed