by

Navigasi Indonesia: Ibu Kota Baru Tersandera Hutang dan Program One Belt One Road – China’s Grand Strategy?.

 

By: Rusdianto Samawa, Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR)

=========

JAKARTA – Presiden Jokowi sendiri pada saat pidato di paripurna DPR MPR bahwa “pemindahan Ibukota, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.”

Mengambil makna inti bahwa negara harus menuntun rakyatnya ditengah kegelapan. Masa-masa ini, Indonesia masuk dalam warning “Failid States”. Tombol merah “Hutang Full Services” sudah berbunyi. Namun, negara juga harus terus meningkatkan arah kesejahteraan bagi rakyatnya.

Ditengah tombol alarm itu, negara berkembang seperti Indonesia dituntut terus memodernisasikan struktur kekuasaan negara. Termasuk membangun infrastruktur dan pembangunan Ibu Kota Baru yang telah diumumkan di Rapat Paripurna DPR MPR beberapa waktu yang lalu.

Pembangunan infrastruktur “Ibu Kota Baru” di Penajam Kalimantan Timur itu, sudah jelas membutuhkan dana segar: baik skema pinjaman hutang maupun penjualan suku bunga serta aset berharga negara. Salah satu yang utama dilakukan adalah skema pinjaman utang luar negeri.

Upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain sudah sangat lama sekali. Era Presiden pertama Indonesia Soekarno juga berencana pindah ibu kota negara ke Palangkaraya. Dari sisi geopolitik keinginan itu di dorong untuk mobilisasi tenaga sipil untuk menghadapi kekuatan asing.

Namun, upaya Soekarno itu kembali tidak menjadi prioritas, karena berdasarkan kajian dari berbagai situasi dan kondisi, pemindahan Ibu Kota dianggap belum terlalu mendesak. Tetapi, sejarah Indonesia pernah berganti-ganti ibu kota selama revolusi dari Jakarta ke Yogyakarta (1946), Bukittinggi (1948), hingga akhirnya kembali ke Jakarta (1949).

Sekarang, Presiden Jokowi berkeinginan besar memindahkan “Ibu Kota Baru” ke Penajam Kalimantan Timur, diumumkan di DPR MPR saat paripurna. Namun, langkah ini, banyak memunculkan kritik-kritik keras. Karena Presiden sendiri mengambil keputusan pemindahan itu tanpa berkoordinasi dengan DPR MPR untuk mensidangkan. Mestinya, arsitekturnya harus di desain terlebih dahulu, kemudian dibicarakan dengan semua komponen bangsa dan negara.

Mestinya, sebelum diumumkan, layaknya pemerintah itu membicarakan, mendebatkan, mendiskusikan dan menyusun konsep yang fairness. Tentu, pemindahan Ibu Kota Baru harus terbangunnya narasi sejarah sebuah bangsa dan negara. Nilai-nilai kesejarahan harus diutamakan sebagai penentu masa depan dalam membaca entitas bangsa Indonesia yang besar ini.

Ketidaksetujuan publik pada rencana Presiden memindahkan “Ibu Kota Baru” karena terindikasi pola pembiayaan infrastrukturnya melalui utang luar negeri, sementara negara diprediksi bisa gagal bayar utang sebelumnya.

Tercatat, pada akhir 2014, utang pemerintah mencapai Rp 2.609 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB. Sedangkan hingga akhir 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.942 triliun dengan rasio 29,4 persen. Pada 2016, negara ini memiliki GDP per kapita 1.008 dollar AS. Data Bank Indonesia (BI) Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS). Rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

Atas struktur hutang diatas, mungkinkah pembangunan Ibu Kota Baru bisa lancar?. Apakah nasibnya seperti rencana Soekarno yang berakhir pada keputusan kembalinya ke Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Ya, penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa sejarah hutang saat ini sudah capai taraf menghawatirkan. Karena belajar dari pengalaman Zimbabwe yang menelan pil pahit karena gagal membayar utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Sehingga ketidakmampuan bayar hutang kepada China, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya dengan Yuan (Mata Uang China) sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016. Sejarah yang sama juga (bad story) itu, seperti Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka.

Artinya, Indonesia kedepan jangan sampai ada bad story bersama negara-negara gagal. Cukup saat ini hutang yang menumpuk, kedepan Indonesia harus lebih baik dan hidup tanpa hutang. Karena sangat berbahaya, bisa bubar negara Republik Indonesia.

Daniel Disalvo (2015) dalam bukunya “Government Against It Self Public Union Power And Its Consequences,” Oxford University Press 2015. Published in the United States of America, Hal. 28, bahwa pembangunan sebuah Kota Baru oleh China di Tibet dengan sistem hubungan kerja yang berakhir pada penguasaan negara dan aktivitas politik. China menentukan dan mengukur pengaruhnya terhadap upah dan tunjangan pekerja, produktivitas pemerintah, dan menyumbang tenaga kerja yang berasal dari China. Di Tibet juga dibuka aktivitas politik bagi para pendatang China yang berakhir pada penentangan terhadap pemerintahan Tibet itu sendiri.

Begitu juga dinegara lain, setelah pembangunan Ibu Kota melalui program One Belt One Road, kontrol pun dipegang atas alasan kepentingan sektor publik dan konsolidasi negara-negara dengan tatanan baru. Pembukaan Ibu Kota Baru juga menyangsikan ada kompromi kedaulatan pemerintah dan negara yang demokratis. Bisa jadi kedepan, mendistorsi proses demokrasi.

Lukas K. Danner (2018), dalam bukunya: “China’s Grand Strategy, Contradictory Foreign Policy? Penerbit Palvreg MacMilan, hal. 224 bahwa RRT Cina disetiap negara menunjukkan kekuatan melalui pembangunan infrastruktur dan mendesain arsitektur yang luar biasa besar. Itu kesempatan mereka menata jaringan telekomunikasi, keamanan, teknologi dan saluran komunikasi bagi kota-kota baru tempat mereka membangun.

Ketika desain strategi besar itu dijalankan, China akan menarik dan menginput kebijakan tunggal yang berjalan seiring waktu dalam sistem negara dengan mengintervensi. Metode itu dikenal hegemonisme sebagai salah satu tema utama kebijakan luar negerinya. Begitu pun kedepan, akan berlaku bagi Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Amien Rais (2019) bahwa khawatir China menguasai Indonesia. China sedang melancarkan misi politik untuk menduduki negara-negara yang bisa menguntungkannya melalui pemanfaatan pembangunan Ibu Kota Baru di Penajam Kalimantan Timur itu. Sebetulnya negeri tirai bambu sedang melaksanakan politik mengembangkan program hidup karena sudah pengap, maka dia melirik negara yang kira-kira bisa diduduki.

Amien juga menjelaskan: “program One Belt One Road merupakan salah satu strategi pembangunan oleh pemimpin China Xi Jinping yang fokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara Eurasia. Jalurnya tersebut akan melewati Laut China Selatan, Laut China Timur, Selat Malaka, Selat Sunda sampai Laut Merah Amsterdam. China membuat negara yang dilewati ini supaya masuk ke perangkap China, akhirnya didikte diminta pelabuhannya kemana mana bahkan Pakistan sekarang komando ekonominya dipegang Beijing.

Apalagi, sebelumnya, 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara pebisnis Indonesia dan China telah diteken setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4). Berarti proyek kerja sama Indonesia dan China dalam kerangka One Belt One Road (OBOR) sekarang berubah menjadi BRI atau yang dikenal dengan sebutan empat koridor.

Padahal, kondisi keuangan Indonesia saat ini masih belum surplus alias defisit. Tahun – tahun mendatang, defisit anggaran yang harus ditutup pemerintah diperkirakan mencapai Rp296 triliun. Jelas, wacana memindahkan ibu kota kian menambah beban anggaran.

Tandanya, pemerintah berusaha maksimal untuk mempermudah perizinan kepada pengusaha Cina yang berminat menanamkan modal di Indonesia. Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Sementara itu, total proyek yang ditawarkan berjumlah 28 dengan nilai mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp1.288 triliun.

Dari 28 proyek yang ditawarkan kepada investor China ini, lebih dari 50%-nya berada di Kalimantan. 13 proyek diantaranya ada di provinsi Kalimantan Utara. Kebetulan ini tampak terlalu klop dengan rencana Presiden yang tetiba memastikan Ibu kota Indonesia akan dipindah.

Wajar saja apa yang diungkap sebagian rakyat tentang masalah pemindahan “Ibu Kota Baru” yang menimbulkan pro dan kontra. Data yang dilansir tirto.id (2019/8/21) saja, biaya memindahkan ibu kota tidak murah. Estimasi pemerintah capai 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp469 triliun (asumsi Rp14.199/dolar AS) itu bukanlah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar Rp1.942 triliun.

Namun, perlu pertimbangan matang dan mengambil contoh pada banyak negara yang pernah memindahkan ibu kotanya, seperti Brasil, Myanmar, Kazakhstan, dan Pantai Gading.

Lihat saja Brasil ketika memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. Biaya yang dihabiskan ditaksir sebesar 1,5 miliar dolar AS kala itu, atau setara dengan 83 miliar dolar AS jika memakai asumsi kurs dolar AS pada 2010. Bagi pemerintah Brasil, biaya itu tentu sangat besar nilainya. Apalagi, total belanja pemerintah Brasil saat Brasilia resmi menjadi ibu kota baru hanya 2,14 miliar dolar AS kala itu.

Begitu juga, Myanmar ketika memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada 2005. Dilansir dari theglobalist, biaya yang dihabiskan pemerintah saat dipimpin oleh Than Shwe kala itu ditaksir menyentuh 5 miliar dolar AS. Angka sebesar itu jelas fantastis. Apalagi, penerimaan negara Myanmar berdasarkan data dari Bank Dunia pada 2015 hanya sekitar 790 juta dolar AS atau 6,6 persen dari nilai PDB Myanmar sebesar 11,98 miliar dolar AS.

Contoh lainnya adalah Kazakhstan. Negara yang wilayahnya berada di dua benua, yakni Asia dan Eropa ini menghabiskan biaya lebih dari 400 juta dolar AS untuk memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana pada 1998. Biaya taksiran pemindahan ibu kota oleh Kazakhstan ini sekitar 16 persen dari total penerimaan negara kala itu sebesar 2,47 miliar dolar AS atau 11 persen dari total PDB Kazakhstan sebesar 22,13 miliar dolar AS.

Djony Edward (2019) dalam tulisannya: “Ada One Belt One Road di Balik Rencana Pemindahan Ibu Kota,” bahwa: “jika kita membaca obsesi China menguasai Indonesia. Bisa dilihat. Bertolak dari realitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang ruang geraknya sangat terbatas, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang dikepung utang, serta megap-megapnya swasta karena 4,5 tahun belakangan sulit kembangkan bisnis, maka logika sederhananya dalam lima tahun ke depan adalah pengetatan ikat pinggang.

Jika Presiden mengumumkan ibu kota baru Indonesia akan menempati wilayah di provinsi ini, maka jelas sudah pemindahan ibu kota ini demi proyek One Belt One Road (OBOR) China. Sementara apabila wilayah di Kalimantan Utara tidak dipilih sebagai ibu kota baru (ada alasan relatif dekat dengan perbatasan negara), maka bisa jadi untuk mempersiapkan infrastruktur wilayah di sekitarnya.

Navigasi Indonesia kini tak menentu, rencana Ibu Kota Baru tersandera hutang besar dan program One Belt One Road (OBOR) sebagai China’s Grand Strategy?. Untuk terlibat langsung membangun kejayaannya melalui penyambungan urat nadi perdagangan dunia. Mengapa begitu gesit melayani China daripada membangun struktur sosial kesejahteraan rakyatnya?.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed