by

IPW: JIKA BENAR KAPOLRES ACEH TIMUR LAKUKAN PENYALAHGUNAAN TINDAKAN DISKRESI PERLU DITINDAK

Keterangan Gambar : Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane
Keterangan Gambar : Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane

JAKARTA detikperistiwa.com–-Tim Kuasa Hukum Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1 Nektu /Polem yang diwakili  Auzir Fahlevi, SH dan Denny Agustriarman, SH, secara resmi telah melaporkan dugaan penyalahgunaan tindakan diskresi Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto S,IK, M,Hum ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas, terkait pengamanan tahapan Pilkada di Aceh Timur.

Hal ini mendapat tanggapan langsung dari Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, kemudian mengatakan setiap pihak yang merasa dirugikan anggota atau pejabat kepolisian bisa melapor ke Propam Polri dan menjadi tugas dari Propam untuk mengusut dan menindaklanjuti laporan masyrakat tersebut.

“Jika laporan itu benar atau tuduhan itu sesuai yang dilaporkan Propam perlu menindak dan mencopot Kapolres tersrbut,” tegas Neta S Pane, Jumat (3/3) di Jakarta.

Lanjutnya, sebaliknya jika tidak benar Propam harus mengklarifikasi dan menjelaskannya kepada pelapor. Inti kass ini atau laporan ini tidak boleh didiamkan.

“Apalagi kasus ini menyangkut Pilkada dan netralitas Polri. Jika tidak diproses kasus ini akan menjadi potensi konflik di Aceh Timur. Untuk itu Mabes Polri dan Propam harus bertindak cepat agar netralitas Polri tetap terjaga dan Polri tetap dipercaya masyarakat di Aceh Timur, sehingga konflik yang lebih luas di daerah itu bisa dicegah,” paparnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1 Nektu /Polem yang diwakili  Auzir Fahlevi, SH dan Denny Agustriarman, SH, melaporkan perkara tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri‎ dan Kompolnas RI karena tindakan Kapolres Aceh timur terlalu memihak kepada salah satu calon kandidat bupati/wakil bupati Aceh Timur

Dikatakannya,  insiden “penyerbuan” kantor KIP Aceh Timur pada malam Tanggal 16 Februari 2017 pukul 03.00 Wib dini hari oleh pasangan calon no urut 2 Hasballah M. Thaib dan‎ Syahrul Syamaun yang merupakan Bupati /Wakil bupati Aceh Timur incumbent bersama ratusan massa pendukungnya, tidak mampu diatasi dan ditangani sesuai aturan oleh Kapolres Aceh Timur.

“Yang kami sayangkan kenapa Kapolres Aceh Timur bersama anggota pengamanan yang berada dikantor KlP tidak  mencegah dan membendung paslon nomor urut 2 dan massanya  masuk ke kantor KIP. Kemudian dasar hukum apa yang digunakan oleh Kapolres Aceh Timur menggunakan tindakan diskresi berupa perintah mengamankan Form C1 yang ada dikantor KIP Aceh Timur ke kantor Panwaslih,” kata Auzir.

Menurutnya, tindakan Kapolres Aceh timur  itu merupakan pelanggaran serius dan jelas-jelas mengangkangi Prinsip Netralitas Polri sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 18 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Selanjutnya juga melanggar‎ Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 dan surat edaran kapolri Nomor SE/7/VI/2014 Tanggal 3 juni 2014 tentang Pedoman Netralitas Polri. Bahkan dikatakan Auzir, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres aceh Timur itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yaitu,

“Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI polri, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah”, katanya.

Atas dasar tersebutlah, maka Auzir Fahlevi memandang pihaknya perlu untuk menyampaikan laporan resmi ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas RI terkait tindakan Kapolres Aceh Timur. (ZAL/amt ).

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed