by

Integrasi Regulasi Mencegah Korupsi: Gratifikasi dan Pungutan?

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

______________

Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi sendiri itu telah digunakan sejak diberlakukannya peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.[1]

Sikap terbiasa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana tujuannya untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompoknya, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi.[2]

Sementara perspektif sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan (PTPP) bahwa perilaku korupsi membutuhkan perhatian serius karena dilakukan lintas negara. Penanganan harus ekstra disertai kemauan atau keinginan yang kuat dan serius.

Maka dasarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah memuat regulasi dan formulasi yang baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Namun, kedepan Undang-Undang ini perlu dilengkapi secara lengkap, misalnya mengatur pasal khusus mengenai: Froeign Briberi (Penyadapan Antar Negara).

Konsep Foreign Briberi tersebut dalam Hukum acara: dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan secara internasional pada pengadilan perikanan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang dilakukan menurut KUHAP dan rujukan Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPTPK).

Korupsi merupakan termasuk dalam kategori tindak pidana perikanan karena bersifat merugikan disektor Kelautan dan Perikanan sehingga mendapatkan legitimasi dalam Pasal 84 – Pasal 105 Undang-Undang Perikanan. Hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV. Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan.[3]

Masa-masa sekarang, mungkin masa depan antikorupsi akan terlihat suram karena produk legislasi pemberantasan korupsi belum berpihak pada sektor Kelautan dan Perikanan. Kebalikannya, justru banyak regulasi regulasi yang sesungguhnya untuk kepentingan meraup keuntungan. Sedikit banyak niat dalam hati dan pikiran, membuat regulasi itu untuk memungut keuntungan lebih besar dari negara. Seperti itulah para pencari kenikmatan dari pendapatan negara.

Sala satu contoh, pebisnis Benur Lobster dari Luar Negari semisal Vietnam, Singapore dan Thailand banyak yang tertangkap aparat keamanan. Mereka tertangkap karena di duga bisnis benur lobster. Masalahnya, Benih Lobster sebelum tahun 2014 belum dilarang. Tetapi, masuk pada kabinet pertama pemerintahan Jokowi – JK, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penangkapan Benih Lobster dan Kepiting.

Dampak dari regulasi Peraturan Menteri, ada positif dan negatif, ada pungutan, gratifikasi, dan korupsi. Indikator dampak, ketika nelayan Lobster disuatu tempat ditangkap aparat, kemudian meminta nelayan untuk menebusnya sebesar harga Lobster yang ada atau permintaan tebusannya lebih. Dengan, modus aparat membebaskan nelayan yang ditangkap itu dari delik Tindak Pidana Perikanan.

Tentu, Peraturan Menteri itu berdampak pada hukum tindak pidana perikanan. Namun, keseringan aparat menggunakan pasal berlapis yang tidak pada tempatnya, misalnya pasal tentang SIUP dalam UU Perikanan. Padahal, nelayan Lobster bersifat otonom (sendiri) tidak dalam bentuk berbadan hukum atau usaha.

Itu yang dimaksud, regulasi menimbulkan tindak pidana korupsi. Salurannya melalui: gratifikasi, pungutan, permintaan, dan modus penggunaan jasa. Penyebabnya, semua struktur aparat dari atas hingga bawah menerima hadiah, gratifikasi, pungutan dan hasil penipuan dari nelayan Lobster yang tertangkap. Ini rahasia umum.

Apalagi, regulasi atas pergantian alat tangkap Gill Net sebagai pengganti alat tangkap nelayan yang dilarang, sangat sarat dengan modus korupsi: dari lelang hingga pola distribusi kepada nelayan yang tidak terbuka. Lebih fatal lagi, ketika modus itu berjalan mulus melalui jejaring merampok nelayan yang inisiasi sendiri oleh para peniat korupsi: pilih orang sendiri, ambil KTP, rekap, ajukan, buat proposal, Buat Kartu Nelayan, dan bahkan setelah mendapat bagiannya: bantuan tersebut dijual.

Revisi UU KPK momentum bagi aparat untuk mempreteli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian, Revisi UU KPK jelas memuluskan seluruh regulasi yang bersifat korup tadi. Padahal amanat reformasi bahwa membela nelayan adalah upaya menentang perbuatan para penjahat-penjahat yang mengatasnamakan negara dan penegakan hukum di laut.

Pengalaman pahit nelayan harus menelan ludahnya. Karena para pelaku-pelaku yang terdiri dari pejabat negara justru lakukan bancakan anggaran negara melalui regulasi yang dibuat sendiri: Peraturan Menteri, Kepmen, dll. Sala satu contoh lagi: menerbitkan kebijakan yang salah dan tidak melalui pertimbangan aspek hukum, ekonomi dan sosial sehingga memunculkan kecurigaan, kerugian bahkan berdampak pada matinya struktur usaha industri yang telah terbangun sejak lama. Regulasi itupun membawa masalah yang sangat luar biasa besar dampaknya. Bayangkan, sebuah kebijakan harus didukung oleh struktur anggaran negara, sebagaimana ditetapkan dalam DIPA keuangan negara.

Regulasi yang paling menonjol dan kontroversial yakni Permen 71 Tahun 2016 juga di jelaskan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa monitoring dan evaluasi terhadap Jalur Penangkapan Ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi yang bertanggung jawab dibidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pada ayat (2) bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan pemeriksaan lapangan terhadap penetapan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI. Kedua pasal ini membutuh anggaran dalam melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi. Dimanapun itu, setiap perencanaan membutuhkan dana talangan dan anggaran untuk melakukan program tersebut.

Pada Pasal 35 berbunyi bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466); b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/ 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35 ini menandakan adanya transisi alat penangkap ikan dan penempatan alat tangkap. Maka perlu di ketahui pergantian alat tangkap dan pengadaan alat tangkap baru itu membutuhkan anggaran negara semaksimal mungkin 800 miliar lebih agar maksimal dalam membuat alat tangkap.

Tetapi, membuat alat tangkap baru tidak semudah yang dibayangkan, walaupun regulasi itu sudah terbit. Anggaran sebesar itu butuh persetujuan DPR dalam beberapa kali sidang pembahasan. Itupun dari tahun 2015 – 2019 ini mengalami pelambatan pengesahkan kebijakan anggaran karena pertimbangan dampak sosial, ekonomi dan hukum.

Faktanya, belum mendapat persetujuan anggaran, KKP sudah mengganti alat tangkap yang kedua kali berdasarkam Peraturan Menteri 02 Tahun 2015 Perubahan kepada Peraturan Menteri 71 Tahun 2016. Pergantian Peraturan Menteri inipun dalam asas hukum negara seharusnya dalam berbagai kajian dengan pertimbangan aspek dampak yang akan ditimbulkan. Namun, KKP hanya bisa menyusun rencana evaluasi, monitoring dan pengawasan dengan seluruh postur anggaran yang disusunnya.

Salah satu pemicu kasus korupsi karena regulasi dan perubahannya yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Tentu proses pembuatan dan penerbitan perubahannya untuk kelompok dan diri sendiri. Artinya, terbitnya regulasi, sudah pasti ada skema keuntungannya.

Menurut penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) dari 57 putusan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan Tipikor Jakarta, 60 persen kasus korupsi yang menjerat aparat pemerintah saat ini karena aturan (regulasi) yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Bentuk aturan itu misalnya Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan pemerintah (Permen), Peraturan Pemerintah (PP), Surat Edaran (SE) Menteri, serta Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati hingga Peraturan Wali Kota.[4]

Wujud pelanggaran itu adalah penyalahgunaan wewenang di pemerintahan. Jadi bisa dikatakan 60 persen korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang di pemerintahan adalah karena melanggar peraturan pemerintah sendiri. Regulasi yang dianggap sudah over perlu ditata ulang. Sebab, aturan yang over, tumpang tindih, bertentangan satu sama lain tersebut merugikan aparat negara sendiri. Contohkan, antara Peraturan Presiden dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berbeda. Perbedaan isi, tafsir, dan realisasi secara praktik dapat menimbulkan kerugian negara dan pemerintah daerah sendiri menyulitkan mana yang akan diikuti. Kalau mengikuti Permen KKP, mereka merugi dan menyebab seluruh usaha industri perikanan ambruk.

Ini yang akan disalahkan oleh penegak hukum, seperti Peraturan Menteri Pelarangan Penangkapan Lobster. Padahal, belum tentu bermaksud melanggar hukum. Pelaku korupsi yang paling banyak di lembaga pemerintahan adalah eselon I dan II. Bisa jadi kesandung peraturan buatan sendiri. Sala satu contohnya: Program pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang melibatkan eselon I dan II di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia sudah taraf obesitas peraturan. Ada 62 ribu peraturan yang tersebar di berbagai lembaga pemerintahan. Selama rentang 2014-2019, lembaga yang paling banyak membuat peraturan adalah Pertama, Kementerian Keuangan dengan 328 Peraturan Menteri. Kedua, Kementerian Perhubungan dengan 322 Peraturan Menteri. Ketiga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjumlah 321 Peraturan Menteri.[5]

Menurut Mahfud MD katakan: ada 3 aspek mengapa di Indonesia mengalami obesitas peraturan: Pertama, para perumus peraturan biasanya gagalnya dalam membaca hubungan relasi antar peraturan perundangan-undangan. Dalam kasus ini tiada motivasi atau niat jahat. Kedua, karena tukar menukar kepentingan antar pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Praktik ini terjadi di lembaga negara. Ketiga, karena niat jahat memperjualbelikan pasal. Hal ini sudah pernah terjadi baik dalam penyusunan regulasi.[6]

Pemerintah harus mengubah regulasi agar pejabat tak kesandung korupsi karena regulasi buatan sendiri. Pejabat pembuat regulasi harus berpikir ke depan agar tidak berdampak pada risiko hukum yang kepada pejabat di pemerintahan: Desa, Kabupaten, Provinsi, Pusat: Kementerian, Lembaga, BUMN dan lainnya. Pemerintah harus memangkas (deregulasi) regulasi yang bertentangan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat, utamanya masyarakat perikanan. Banyak kasus yang telah melibatkan kepala daerah dan menteri yang tertangkap karena kasus korupsi karena sala satu penyebabnya: regulasi bermasalah.[]

DAFTAR PUSTAKA

1. Zohratul Aini (2019), Upaya Pemberantasan Korupsi, https://www.kompasiana.com/zahrotulaini/5ccb3062ef9f6f11bd179ae5/upaya-pemberantasan-korupsi. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

2. Ibid, Zohratul Aini, 2019:1

3. Hasanudin (2016), Hukum Acara Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan, https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

4. Muhammad Nur Rochmi (2017), Regulasi pemerintah salah satu pemicu kasus korupsi, https://beritagar.id/artikel/berita/regulasi-pemerintah-salah-satu-pemicu-kasus-korupsi. Posted: 13 November 2017. Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2019

5. Ibid, Rochmi, 2017:1
6. Ibid, Rochmi, 2017:2

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed