by

KM-AMPG Mendukung Penuh Kepada Fraksi Golkar Terkait Revisi UU Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu serentak 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian DPP Partai Golkar dalam memperingati HUT ke-55 menyelenggarakan Diskusi Politik dengan tema “Pemilu 2019, Evaluasi dan Solusi” di Aula kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta Barat,  Kamis tanggal 24 lalu.

Diskusi Politik tersebut bertujuan sebagai bahan evaluasi yang menjadi acuan untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang agar lebih efisien.

 

Meskipun penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya dilaksanakan 2019 lalu yaitu pemillu legislatif serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu bersama yang sukses ini perlu disyukuri.

Mengutip statment Yahya Zaini selaku Sekretaris Bappilu DPP Partai Golkar dalam sebuah pamflet menjelaskan beliau berharap Partai Golkar Mendorong Perubahan Pemilu 2024 mendatang.

Namun sistem pemilihan serentak pada Pemilu 2019 lebih banyak menyisahkan dampak negatif daripada manfaatnya. Walaupun secara penyelengaraannya berhasil akan tetapi menciptakan Budaya pragmatis politik yang sangat transaksional dan menancam persatuan dalam sebuah proses pemilu serentak 2019 lalu.

Melihat kondisi dampak negatif setelah pemilu serentak yang memakan waktu yang panjang dan melelahkan sehingga melahirkan banyak korban yang meninggal. Berdasarkan data dari KPU korban yang meninggal sebanyak 144 orang sedangkan yang sakit 883 orang dan telah membelah masyarakat menjadi dua kelompok yang saling berhadapan.

Munculnya sebuah politik identitas yang berbasis agama dan ditambah pengaruh media sosial semakin terasa sampai saat ini mereka saling menhujat satu sama lain, dampak negatif ini sangat mengkhawatirkan bagi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Maka oleh karena itu, selaku Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Angkatan Muda Partai Golkar (KM-AMPG) mendukung penuh kepada Anggota DPR RI Fraksi Golkar untuk mendorong Revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk merubah sistem yang terpisah.

Dengan demikian tidak ada lagi korban berjatuhan dan dapat meminimalisir perpecahan serta kita semua akan semakin optimis bahwa dengan demokrasi yang semakin matang akan mengantarkan bangsa Indonesia dan menjadi negara maju pada tahun 2045 yang akan datang.

Rano Nursalam
Pengurus Pusat KM-AMPG
#Mahasiswa Universitas Pramita Indonesia

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed