by

IPW TANGGAPI, PERISTIWA KANTOR KOPONTREN AL-AZHARIYAH DIRUSAK OKNUM ANGGOTA OKP DI CIREBON

 

JAKARTA-Peristiwa Puluhan oknum Anggota Organisasi Kepemudaan (OKP), melakukan pengrusakan terhadap Kantor  Pengelola Pertambangan, milik Kopontren Al-Azhariyah, di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Selasa (15/3), sekitar pukul 12.00 Wib, mendapata tanggapan dari Ind Police Watch (IPW).

 

” Sangat ironis, jika ada potensi konflik di daerahnya Kapolres hanya diam dan tidak menurunkan anggotanya untuk mengantisipasi dan mejaga ketertiban masyarakat,” kata  Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, Rabu (15/3).
 

Lanjutnya, kapolres seperti ini hrs segera dicopot dari jabatannya, karena tidak tanggap dengan situasi. IPW sangat menyayangkan kasus yangnterjadi di Cirebon ini.
“Jika memang ada masalah, apalagi masalah hukum harus diselesaikan secara hukum,” tukasnya.
Terangnya, pengerahan preman atau ormas yang kemudian melakukan perusakan adalah tindakan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini Kapolres Cirebon  ceroboh karena tidak antisipatif, hingga terjadi perusakan.
Untuk itu korban perusakan harus mengadu ke Polres dan diarapkan polres memprosesnya. Jika polres tidak memprosesnya korban melapor ke Polda Jabar dan sekaligus melaporkan  Kapolresnya ke Propam Polda  Jabar dan IPW mendesak agar Kapolresnya segera dicopot dari jabatannya.
“Kalau kasus ini dibiarkan dikhawatirkan terjadi benturan yang lebih besar dan meresahkan masyarakat akibat tidak mampunya Kaolres megendalikan keamanan wilayhnya,” tukasnya.
Sebelumnya disampaikan Tokoh Masyarakat Desa Cipanas, H. Jejen dan Kang Jaya, pertambangan itu,  milik  milik Yayasan  Pondok Pesantren Al- Azhariyah, dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar, termasuk untuk fasilitas umum seperti bangunan sekolah, rumah ibadah dan lainnya.
“Kalau masalah penambangan yang dilakukan masyarakat itu sudah lengkap, mulai dari tingkat desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pemerintah pemerintah pusat, namun memang ada perusahaan korporasi yang mengugatnya kepengadilan,” terang H. Jejen.
Kemudiam, H. Jejen merasa heran, tiba-tiba oknum OKP, melakukan pengrusakan, tapi pihak aparatbkepolisian seperti tidak mau tau saja, apakah begini prosedur hukum di negri ini.
“Kami minta pihak  kepolisian supaya aktif dan proaktif dalam memberikan keamanan kepada masyarakat,” harap H. Jejen kemudian dibenarkan Tokoh Masyarakat lainnya, H. Yayah, Kang Jejen, Kardawi dan Al-Ustaz Tajudin dan lainnya.
Tambah Al- Ustadz Tajudin, meminta polri supaya bertindak tegas, terhadap aksi anarkis yang dilakukan oknum OKP yang dinilai menyerupai tindakan peremanisme. ” Kami minta polisi jangan diam saja, apakah memang tindakan seperti itu dibenarkan di Negri ini,” pungkasnya.
“Kami minta aparat bertindak, kami dari masyarakat membutukan tambang itu untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat sekitar,” tutup Kang Jaya (Manager Lapangan, pada yayasan tersebut yang juga mengelola pertambangan), kemudian  diiyakan  Jejen  (Bagian Pemasaran, Al-Usradz Tajudin (Sekretaris) dan  Ambang (Bagian Pemasaran) (Raj)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed