by

PULUHAN MASSA AMPER TUNTUT POLISI UNGKAP PUNGLI DD DI PALAS

 
PALAS-Sedikitnya 30-an mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa pemuda peduli pejuang rakyat (Amper) Kabupaten Padang Lawas (Palas), melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Palas dan ke Kantor Kejari Palas, Kamis (23/3). Massa aksi menuntut agar pihak aparat hukum mengungkap dugaan pungli dana desa tahun 2016
 
 “Meminta kepada tim saber pungli Polres Tapsel agar bertindak tegas dan melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta penangkapan atas dugaan pungli dana desa tahun anggaran 2016,” sebut Ketua Amper Palas, F. Riski Lubis saat berorasi.
 
 “Kami menduga kuat, berdasarkan informasi yang kami himpun, dugaan pungli dana desa tahun 2016 dilakukan secara terorganisir dan masiv oleh assosiasi pemerintahan desa (Apdesi) Kabupaten Palas, hingga ke pengurus Apdesi di tingkat kecamatan,” ungkapnya.
 
Dalam orasinya, massa aksi juga meminta kepada Bupati Palas agar membubarkan Apdesi Palas dan meminta Kejari Palas, agar memanggil dan memeriksa para camat se-Kabupaten Palas yang diduga terlibat dalam pungli dana desa tahun 2016.
Pantauan wartawan di lapangan, aksi puluhan massa ke Kantor Bupati Palas dan ke Kejari Palas, yang berjalan selama sekitar dua jam, di bawah cuaca terik mentari dan pengawalan pengamanan dari Polres Tapsel, Polsek Baru dan Satpol PP itu, tidak mendapat sambutan dari pihak Pemkab Palas maupun pihak Kejari Palas.
 
“Walau aksi kami tidak ditanggapi oleh pihak pemerintah dan kejaksaan (Kejari-red) di sini, tapi, kami akan terus melakukan aksi ini setiap Hari Kamis, pada setiap minggunya. Sampai kasus dugaan pungli ini disikapioleh pihak penegak hukum. Kami yakin, masih ada penegak hukum di Republik Palas ini yang mau menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya,” ujar Riski.
 
Sementara, seorang Kepala Desa di salah satu kecamatan di Palas, yang tidak disebutkan namanya mengakui, para kades dimintai dana sebesar Rp. 10 juta hingga Rp. 15 juta, yang dihimpun oleh Ketua Apdesi Kecamatan. “Kami diminta untuk mengumpul dana sebesar Rp. 10 juta hingga Rp. 15 juta dari dana desa yang kami kelola, untuk disetorkan ke Apdesi kecamatan,” ungkap sang kades.
 
“Katanya, uang itu untuk mengamankan pihak kepolisian dan kejaksaan, untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan di desa yang bersumber dari dana desa tahun 2016. Saya sudah menyetorkan uang tersebut ke pihak Apdesi kecamatan,” katanya tegas.
 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed