by

DPC KPPPI Halmahera Selatan, Imbau APDESI Terpilih Tak Lakukan Pungutan Terhadap Kepala Desa

Halmahera Selatan-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menghimbau Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Selatan yang baru terpilih tidak melakukan pungutan terhadap Kepala Desa yang berlebihan.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Intelijen dan Investigasi, Ruslan Abdul di ruang kerjanya, Jln TPA Desa Marabose Kecamatan Bacan.

Pasalnya pada pengusur APDESI sebelumnya dipimpin Badi Ismail dalam satu kegiatan yang disebut sadar hukum, hingga kini masih menuai kontrofersi lantaran setiap Kepala Desa harus menyetor uang senilai Rp. 5.000.000 dalam kegiatan tersebut.

“Sebagai fungsi kontrol, kami berharap kepengurusan APDESI yang baru tidak melakukan pungutan berlebihan yang dapat memberatkan para Kepala Desa,” katanya.

“Informasi yang kami peroleh kepengurusan APDESI sebelumnya di pimpin Badi Ismail melakukan pungutan senilai Rp. 5000.0000 per Desa untuk kegiatan Sadar Hukum namun sebagian Kepala Desa merasa di Beratkan dalam jumla tersebut,” kata Ruslan

Lanjut Ruslan, sebagai organisasi Perangkat Desa bukanya kami mencampuri urusan internal ABDESI, namun selagi kebijakan yang menggunakan uang rakyat di luar prosedur kami memiliki tanggung jawab moril untuk menanggapi.

Terkait informasi pungutan oleh pengurus APDESI sebelumnya, kami dalam upaya melakukan investigasi.

“Bbila mana benar dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai pelanggaran hukum, kami akan adukan ke penegak hukum untuk di proses,” tutup Ruslan.

(Suprianto Nasir)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed