by

EKONOMI POLITIK MARITIM

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Lobster Indonesia (ALI)

_________________

Banyak kebijakan program sekarang sebetulnya adalah bekerja sebagai marketing para rentenir neoliberal global dan industri-industri laut, tanah, hutan, dan pertanian yang memang bekerja seperti penjual kartu kredit komersial yang menjanjikan konsumen mereka dana cepat agar membuat kebijakan “sistem untung rugi.”

Sistem untung rugi ini merupakan jualan kebijakan. Tapi korbannya selalu rakyat. Untung bagi isi Marketing rentenir, rugi bagi yang tidak nunggak cicilan rentenir. Mendapatkan rentenir global gampang kan?. Hanya butuh KTP, berkas dokumen, lisensi, verifikasi dan terakhir komitmen merger marketing untung. Itulah sekarang yang terjadi pemerintahan disektor Maritim, Kelautan dan Perikanan.

Karena bisnis global paling berjejaring dan beranggotakan para rentenir adalah lahan basah sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan keuntungan distribusi: BBM, Migas, Tambang dan Lingkungan.

Para rentenir global sebetulnya merasa nyaman dengan sektor Maritim Indonesia karena dinegara ini mereka punya “debt collector”. Bisa diambil contoh kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Penertiban Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap.

Kebijakan pengaturan dan penertiban perolehan Bahan Bakar Minyak Tertentu itu memberi peluang pada semua Rentenir Global untuk usaha pengisian BBM industrinya dan kapal penangkap ikan. Justru Peraturan Menteri diatas terjadi transaksi berjalan dan tidak tercatat.

Pada saatnya dan waktu transaksi berjalan itu kementerian tertentu siap memotong anggaran apapun agar bisa bayar utang dan pengisian “Market Rentenir” dan memungut pajak PNBP sekeras-kerasnya untuk bisa bayar utang pinjaman atau hasil kerjasama dengan negara lain.

Rentenir global punya agen yakni Bank Indonesia (baca: independen) sehingga bisa mendapatkan imbalan hasil yang luar biasa besar dari Indonesia bisa mencapai 15 sampai 20 persen yakni dari bunga dan selisih kurs. BI sendiri sebagai pemegang devisa mengambil untung dari pelemahan rupiah. Beli murah jual mahal agar uangnya banyak dan bergaji tinggi.

Bapenas RI (2018) melansir data permasalahan dan kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan, yakni: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan hukum (law enforcement); dan 3) pelaku usaha perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan. 4) terjadinya overegulasi yang membuka peluang asing masuk.

Hal ini telah di indikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia karena faktor asing. Sebagai contoh membuka Vessel Monitoring Syatem (VMS) untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut dikawasan barat dan tengah sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing), seperti Selat Malaka, perairan timur Sumatera, Laut Jawa, dan Selat Bali.

Rentenir global tau resiko ekonomi Indonesia. Kurs Indonesia paling gampang dipukul. Mereka telah bekerjasama dengan perusahaan perikanan internasional, ditambah yayasan asuransi global dalam bentuk pinjaman utang untuk restrukturisasi koperasi nelayan. Selama ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pembayar premi jumbo untuk asuransikan utang atas nama nelayan: Tangkap, Budidaya dan Pengusaha.

Rentenir global sudah mendapat jalan navigation untuk pengaruhi market produk Kelautan dan Perikanan. Sala satu contoh paling anyar yakni ekspor udang Indonesia ditarget US$1,5 miliar pada Januari-Oktober 2018 lalu dari volume 165,12 ribu ton. Namun, sampai sekarang malah turun ke level terendah. Tetapi, masih main target untuk peroleh market dari rentenir global. Diprediksi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemis devisa sebesar US$1 miliar melalui ekspor udang pada 2021 atau sebanyak 120 ribuan ton.

Disektor Kelautan dan Perikanan, Presiden Indonesia dalam posisi tidak atau kurang memahami persis pernainan tilep-menilep uang negara dan tilep-menilep aset negara oleh anak buahnya dalam skema ekonomi neoliberal. Sementara rentenir global memainkan peran dalam urusan tilep-menilep yang lebih besar.

Para rentenir global telah menjalin kerjasama dengan para kontraktor proyek multinasional disektor Kelautan dan Perikanan, lihat saja kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Berkat belinya di Norwegia, rentenir dapat untung ratusan Miliar.

Apalagi, Program pengadaan KJA, menanfaatkan sebagian besar belanja APBN Indonesia untuk membiayai proyek – proyek mereka dan membeli barang – barang mereka. Jadi mereka kasi waktu beli barang proyek murahan, tentu dapat untung, dipakai sendiri oleh rentenir dan kontraktor multinasional.

Atas kebijakan yang menguntungkan rekening rentenir Global, maka ada hantaman gelombang tsunami PHK, industri perikanan hancur dan nelayan lokal mengalami tekanan hidup atas terpangkasnya pendapatannya. Peraturan – peraturan yang menguntungkan rentenir global itu adalah:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

6. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 Tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan.

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tentang 2013
Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantauan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan.

11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Seluruh peraturan menteri ini sebagai kebijakan penghancuran terhadap perikanan nasional. Tetapi menguntungkan industri-industri rentenir global yang merupakan penyebab Industri Perikanan Hancur.

Semoga kedepan, sektor – sektor Kelautan dan Perikanan, akan mudah ditata kembali sistem ekonomi Kelautan dan Industri Perikanan. Masih banyak peluang?.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed