by

Gelar Rilis Akhir Tahun , Ini Jumlah Perkara Ditangani PN Bone

BONE–Dijelang akhir tahun, Pengadilan Negri Watampone melakukan Pres Release bersama beberapa wartawan guna menyampaikan perkara/kasus selama tahun 2019.

Pertemuan langsung dihadiri, Ketua Pengadilan Negeri, Surachmat SH, MH. Giat digelar di Ruang Utama Kantor Pengadilan Negeri Watampone, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat,  Kabupaten Bone, Selasa (31/12/ 2019)

Dalam rilisnya, Ketua Pengadilan yang di dampingi Fitri Agustina SH (Hakim), Andi Fajar Menyinsing SH (Panitera), Abdul Wahid SH (Sekretaris) dan I Dewa Gede Budhy DA SH MH (Humas) mengatakan perkara pidana dan perdata selama kurun waktu satu tahun ini, di PN Bone ada 3 kasus pidana terbesar di antaranya Pencurian 89 Perkara, Narkoba 65 Perkara dan Penganiayaan 51 Perkara.

Namun, menurut beliau itu, silih berganti. “Tapi sampai akhir tahun 2019 yang tercatat adalah yang ketiga tersebut,” ujarnya.

Lanjut, beliau juga berharap, semoga kedepannya, nanti pihak PN Bone bisa sedikit menangani perkara.

“Kemudian sedikit untuk orang, bukan sedikit membebaskan orang, tetapi sedikit orang yang melanggar tindakan pidana,” tambahnya

Sedangkan dari paparan I Dewa Gede Budhy Dharma A SH MH Humas PN Watampone menerangkan, dari 811 Perkara baik Pidana maupun Perdata, PN Bone dapat menyelesaikan 707 perkara (Minutasi) perkara tahun 2019 sejumlah 671

“Sedang sisa tahun 2018 sejumlah 140 perkara dengan presentase 87,18%,” jelas Dewa.

Sebelumnya diketahui perkara pidana 2019, 327 dari 21 jenis sedang perkara perdata 2019 : 50 dari 6 jenis, perkara konsiyasi 13 perkara, Perkara Permohonan : 251, Perkara anak 9 perkara, Perkara Pidana Cepat 9 Perkara dan Tilang sebanyak 6189

Renstra yang ada satu upaya memgambarkan peta permasalahan titik lemah peluang tantangan program yang ditetapkan dan strtegis yang akan di jalankan selama lima tahun serta outputnya ingin dihasilkan outcome

Terkait adanya perkara yang tersisa tahun 2018 menurut Dewa penyebabnya beberapa faktor seperti kekurangan Hakim, Volume perkara, banyak terlebih perkara khusus yang putusnya lama di banding perkara biasa.

Selain juga belum adanya putusan dari PN dengan alasan masih banyak persyaratan yang belum lengkap.

(Aida)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed