by

PN TIPIKOR BANDA ACEH SIDANG KASUS DUGAAN KORUPSI REHAP RUMAH TAK LAYAK HUNI

BANDA ACEH-Sidang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, dananya bersumber dari OTSUS/APBA tahun 2013 yang melibatkan mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Drs. Juanda M.Pd dan dua terdakwa lainnya, Jawahardi dan Zahirianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (13/4).
Sidang dimulai pada jam 14.30 hingga malam hari pukul 23 : 50 WIB, dengan agenda pemeriksaan saksi saksi-saksi yang dihadirkan  Jaksa Penuntut Umum sebanyak 8 orang, yaitu  Marzuki (ketua komite), Mahmudi (Sekretaris Komite),  Samidi (Bendahara Komite), Basit Bahtera (konsultan Pengawas), Desi Susanti (mantan bendahara Dinsos Bener Meriah), Darul Husni (anggota Komite), dan dua orang masyarakat  penerima manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2013.
Semua saksi yang dihadirkan banyak mengaku tidak tahu dan lupa saat ditanyai terkait berbagai hal penting yang telah mereka lakukan dan seharusnya mereka pahami mengenai hak dan tanggungjawab mereka, dan terkesan memojokkan Juanda.
Sebab dalam persidangan, para saksi selalu ingat semua detail persoalan jika itu berkaitan dengan kesalahan yang ditimpakan kepada Juanda, namun mengaku tidak tahu dan lupa jika disodori pertanyaan penting, misalkan dikemanakan sejumlah uang yang mereka kelola.
Ketika dicecar pertanyaan oleh hakim dan kuasa hukum Juanda, saksi Marzuki mengaku sama sekali tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua komite sekaligus penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 100 Unit tersebut yang terletak di 9 Kecamatan yaitu kecamatan Bukit, Wih Pesam, Bandar, Bener Kelipah, Permata, Syiah Utama, Gajah Putih, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo.
“Saya tidak tahu pak, saya inikan masyarakat biasa, ” sahut Marzuki dalam persidangan. Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Marzuki mengaku sama sekali tidak pernah berkonsultasi  pada Juanda sebagai pembina komite pada saat itu.
Bahkan laporan progres pelaksanaan kegiatan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III juga tidak pernah disampaikan untuk diketahui Juanda sebelum laporan tersebut dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Aceh sebagai Pemilik Anggaran.
Padahal, terdapat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 460/II/SPPB/OTSUS/IX/2013 Tanggal 10 September 2013, yang telah ditandatangani oleh saksi Marzuki dengan terdakwa Juanda, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Bahkan Marzuki mengakui, Surat Perjanjian Yang telah ditandatangani tersebut baru dibaca setelah ia dipanggil oleh penyidik Polres Bener Meriah untuk dimintai keterangan pada tanggal 9 Maret tahun 2015, atau 2 tahun setelah pekerjaan RTLH tersebut selesai dilaksanakan. Saya baru baca setelah di Polres itulah pak, ” kata Marzuki
Disamping itu saksi Marzuki juga tidak mengetahui dengan pasti kemana saja penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan oleh bendaharanya, bahkan saksi Marzuki juga tidak mengetahui terjadinya pemindahan uang dari rekening komite ke rekening pribadi milik samidi selaku bendahara komite saat itu.
Padahal ia bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni tersebut yang bersumber dari OTSUS/APBA 2013, sesuai dengan SPPB, Apalagi spesimen rekening giro Komite pada Bank Aceh Cabang Bener Meriah Atas Nama Marzuki dan Samidi.
Juanda sendiri kedudukannya didalam komite adalah sebagai Pembina Komite berdasarkan SK  Gubernur Aceh Nomor : 467.1/704/2013, tanggal 30 Agustus 2013, Tentang Pembentukan/Penunjukkan Komite Pelaksana Swakelola Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah.
Dia didakwa dengan Pasal 2, Pasal 3 serta Pasal 12 Huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, karena menerima dana Rp.41.000.000,-.
Menurut keterangan Juanda, dirinya sama sekali tidak pernah menikmati uang tersebut, justru uang yang diberikan oleh Komite pada tanggal 03 Januari 2014 atau setelah pekerjaan RTLH tersebut selesai, oleh Juanda diantarkan langsung ke pendopo bupati dan diserahkan langsung kepada Rusli M. Saleh
Uang itu itu diminta Pak Rusli M. Saleh, kemudian uang tersebut diambil untuknya Rp 15.000.000 ” Selebihnya diminta ke saya untuk diberikan kepada Kasat Reskrim Polres Bener Meriah Mahliadi Rp 15.000.000, Kasat Intel Rudi Patar  Rp 2.000.000, Pembelian Ban Mobil Dinas Polsek Bukit  Rp 1.000.000 dan sisanya Rp 8.000.000,-diberikan kepada saya untuk perbaikan mobil Rescue Milik Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang semuanya berjumlah Rp. 49.353.000,” pungkas Juanda
Sementara untuk kekurangan biaya perbaikan mobil, justru Juanda mengaku harus mengeluarkan uang pribadi miliknya sebesar 41.353.000,-. “Juanda sendiri merasa dirinya sebenarnya menjadi korban dalam perkara ini,” ujarnya usai sidang. (hai).

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed