by

NELAYAN HILANG, BELUM ADA JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK ASASI MANUSIA

“Setiap bulan November, Desember dan Januri setiap tahun, selalu ada terjadi Nelayan Hilang. Data yang dihimpun sejak 2005 – 2020 nelayan hilang meningkat pertahun dalam periode 3 bulan terakhir tiap tahun tersebut. Lalu apa jaminan konstitusional pemerintah untuk melindungi, memberi perlindungan dan melayani kesejahteraan keluarga nelayan?. Pemerintah harus segera meratifikasi ILO 188 untuk melindungi dan menjaga hak-hak dasar nelayan.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

____________

Maraknya nelayan hilang setiap tahun, bukan semata-mata penyebabnya: “diculik, dibunuh, perbudakan dikapal asing, tetapi karena ombak besar, tak bisa pulang, diseret ombak dan lainnya.” Tentu banyak sekali sebab akibatnya. Namun, perlu dipertegas Hak Asasi Manusia Nelayan (HAMNEL) harus dijamin oleh negara.

Karena dimensi pesisir dan kenelayanan memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Sehingga membutuhkan regulasi yang berpihak dan kebijakan pemerintah yang menunjang penerapan Hak Asasi Manusia Nelayan (HAMNEL).

Laporan UNDP bersama ASEAN, diperkirakan 36 juta orang di Asia Tenggara masih hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 90 persennya tinggal di Indonesia dan Filipina yang terdiri dari masyarakat pesisir dan nelayan. Diantara 36 juta orang itu, 76 % berasal dari masyarakat pesisir (nelayan) dan pekerja industri perikanan.

Menurut laporan itu, kemiskinan ekstrem di Asia Tenggara turun dari 17 persen pada 2005 menjadi 7 persen tahun 2013. Pada 2018 ini masih stagnan, hanya turun sekitar 2 persen. Tetapi banyak kaum miskin nelayan (masyarakat pesisir) yang bekerja tetap rentan di garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk.

Sementara, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).
Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,- / kapita / bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen).

Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan. Data kemiskinan ini sudah termasuk wilayah pesisir, di dalamnya nelayan.

ILO Asia Tenggara merilis data pekerja di sektor industri Perikanan. Hingga 2014 lalu, jumlah nelayan Asia mencapai 84,3 persen dan dari Asia Tenggara sebanyak 11 persen. Nelayan Indonesia terbanyak, jumlah terbanyak tahun 2014, sekitar 2,2 juta.

Sementara, tahun 2015 – 2017 jumlah nelayan: tangkap dan budidaya menurun menjadi 1,7 juta. Sedangkan Myanmar di urutan kedua dengan 1,4 juta nelayan. Tetapi, pada tahun 2018 – 2019 jumlah nelayan buruh nelayan bertambah menjadi 3,1 Juta.

Sementara nelayan tangkap dan budidaya tahun 2019 – 2020 ada penambahan jumlah, seiring kebijakan industri perikanan dipermudah jalur bahan baku dan distribusinya. Selain itu, kebijakan pemerintah atas pencabutan pelarangan 17 alat tangkap juga mendorong populasi nelayan meningkat dan tumbuh diberbagai sektor kelautan dan perikanan.

Data tahun 2018 – 2020 bahwa nelayan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan, keluarga, dan industri yang tumbuh sekitar 4,7 juta hingga tahun 2020 ini. Angka laporan ASEAN ada kesamaan dengan kenyataan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta. Jadi sisanya ada di Filipina. Penyebabnya adalah kebijakan ekonomi yang tidak tepat dan tak afirmatif terhadap rakyat miskin, nelayan dan masyarakat pesisir umumnya. Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini hanya 0,8 persen dengan garis kemiskinan di bawah Rp.350 ribu per kapita per bulan. Termasuk nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut Organisasi PBB untuk Pekerja (ILO) mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk meratifikasi konvensi yang melindungi hak asasi manusia (HAM) pekerja industri perikanan. Pada tahun 2018 – 2020 jumlah nelayan Indonesia pekerja bertambah menjadi 4,7 Juta.

Sejauh ini, belum ada negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki regulasi khusus untuk melindungi Hak Asasi Manusia Nelayan (HAMNEL) dan pekerja industri perikanan, padahal mereka rentan jadi korban perdagangan manusia maupun kejahatan internasional lain.

Apalagi, nelayan hilang saat melaut yang mengalami musibah hilang karena ombak besar, lepas kendali, dan tenggelam. Tentu, pemerintah harus mencari solusinya. Karena belum tentu ada jaminan kesejahteraan, seperti asuransi jiwa, tunjangan keluarga dan ganti rugi kerugiannya. Contoh Seorang nelayan di Kota Tegal, Jawa Tengah, Surono 45 tahun, hilang saat sedang melaut di perairan Laut Jawa. Perahu korban didapati dalam kondisi mengapung dan mesin masih menyala.

Kasus Surono ini, pertama kali dilaporkan hilang pada Kamis, 9 Januari 2020. Upaya pencarian yang dilakukan personel gabungan dari Satuan Polair Polres Tegal Kota, Basarnas Kantor SAR Semarang, dan BPBD Kota Tegal hingga Jumat sore, 10 Januari 2020 belum‎ menemukan warga Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat itu.

Sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya ke S‎atuan Polair, perahu sopek korban didapati oleh nelayan lain terapung di perairan sebelah utara Pelabuhan Tegalsari, kemarin sekitar pukul 11.30 WIB. Perahunya dalam kondisi mesin hidup dan jaring sudah disebar, belum ditarik, tapi korban tidak ada.

Kasus hilangnya Surono ini, pemerintah harus segera mengkaji regulasi yang bisa memberi perlindungan Hak Asasi Nelayan sehingga kedepan memiliki kemudahan untuk klaim asuransi jiwa, kerugian dan lainnya. Bahkan, kasus Surono ini, konon Jasa Asuransi lndonesia (Jasindo) tidak memberikan hak klaim kepada Surono. Padahal Jasindo telah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016 lalu.

Sebagaimana diketahui, Hak Asasi Manusia (HAM) Nelayan tentang jaminan, kesejahteraan, dan perlindungan merupakan hak pokok yang melekat pada setiap nelayan. Penegakan HAM Nelayan tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 35 tahun 2015 tentang Sistem HAM dan Sertifikasi untuk usaha perikanan sehingga daoat terpenuhinya hak-hak nelayan dan melindungi keselamatan nelayan Indonesia, seperti mengatur kontrak kerja nelayan, mengatur jam kerja nelayan, dan edukasi pengolahan hasil perikanan kepada nelayan, keamanan saat melaut, keselamatan saat melaut dan aktivitas bongkar muat ikan.

Sebenarnya dalam konsensus Forum Konsultasi Regional diadakan oleh Badan PBB untuk Pekerja (ILO) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Maritim (Kemenko Maritim) selama dua hari pada 27-28 Maret 2018. Sepuluh negara anggota ASEAN menghadiri pertemuan yang dihadiri wakil pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil itu, bahwa pemerintah harus ada komitmen melindungi hak asasi manusia (HAM) nelayan, secara legal maupun praktiknya di lapangan.

Penting, bagi pemerintah untuk meneguhkan komitmen dalam melindungi hak-hak dasar nelayan. Salah satu upaya teknis yang harus dilakukan yakni: mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah perdagangan manusia, hilangnsaat melaut, perbudakan, penculikan, dan tenggelam.

Ketika sistem deteksi dini masih dikembangkan, pemerintah harus berupaya meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang lekerjaan di sektor perikanan dapat diprioritaskan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi perdagangan manusia, nelayan hilang, tenggelam dan perbudakan. Hal ini sebagai tanda negara hadir untuk menjaga Hak Asasi Manusia Nelayan Indonesia sehingga aman dalam melaut.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed