ROKAN HULU detikperistiwa.com – Terkait Pemkab Rokan Hulu (Rohul) berencana akan melakukan evaluasi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer, demi mengoptimalkan anggaran Pemda dan pelayanan publik bagi masyarakat, malah lebih cepat dilaksanakan akan lebih baik.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohul, Fajar Sidqi mengaku dinasnya hanya menjalankan kebijakan pemimpin. Terkait ada atau tidaknya pengurangan honorer tersebut, bukan menjadi haknya, itu merupakan kebijakan dari pimpinan. Tugas BKD hanya menjalankan saja
Katanya, Minggu (22/5), kini pihaknya sedang menjalankan intruksi dari Bupati Rohul Suparman, untuk melakukan pendataan seluruh pegawai pemerintah daerah, baik PNS maupun Honorer, sesuai dengan surat ditandatangani Bupati Rohul tertanggal 4 Mei 2016, lalu, pihaknya telah mengirimkan surat keseluruh satker di Rohul, untuk melaporkan jumlah PNS dan honorer.
Fajar mengungkapkan, pelaporan jumlah pegawai baik honorer maupun PNS di masing-masing Satker tersebut, dilaporkan harus berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di satker, terhitung per Desember 2015.
“Suarat sudah kita serahkan kepada seluruh satker, untuk itu kita berharap satker yang ada di Rohul untuk sesegera mungkin melaporkannya, bisa lebih cepat tentu lebih baik,” imbuhnya.
Dirinya menjelaskan, jika data pegawai sesuai Anjab dan ABK sudah terkumpul secara keseluruhan, akan langsung di laporkan kepada Bupati, untuk diambil kebijakan lebih lanjut.
Fajar menjelaskan, jumlah PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Rohul sekitar 9.544 orang, di antaranya 6.432 PNS dan sisanya sekitar 3.112 orang honorer, itu hasil rekab data terakhir Februari 2016 lalu.
Sebelumnya, Bupati Rohul Suparman menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi pegawai honorer dan PNS Pemkab Rohul, guna mengoptimalkan anggaran daerah.
“Cara kita melakukan evaluasi pegawai tersebut dengan memberikan beban kerja terhadap pegawai dengan begitu kita dapat menilai bagaimana kinerja pegawai Pemkab Rohul,” tuturnya.
Menurutnya, pegawai Pemkab Rohul harus segera dievaluasi demi meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih anggaran Pemkab Rohul saat ini terbatas. Konsolidasi aparatur itu merupakan salah satu programnya, setiap PNS dan honorer yang digaji rakyat harus jelas tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewajibanya.
“Kita khawatir jumlah honorer yang bisa dibilang banyak tersebut tidak bekerja, dan PNS karna honorernya banyak juga tidak bekerja, untuk itulah kita lakukan evaluasi,” pungkasnya. adv/humas (Endar. R)
