MOJOKERTO-Pemandangan yang sangat berbeda di kota Mojokerto, yang lebih dikenal sebagai Kota Mojopahit. Lokasi area Kampus UNIM Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Jabon Mojoanyar Mojokerto. Dijadikan tempat berkumpulnya para insan pers di wilayah Mojokerto untuk mengadakan deklarasi PersatuanWartawan Mojokerto (PWM), Sabtu (29/04).
Deklarasi ini, di tujukan sebagai pemersatu para jurnalis yang ada di kota Mojokerto, dalam satu wadah PWM. Dalam deklarasi kali ini di hadiri oleh Ketua Umum MPN, Bupati Mojokerto yang di wakili oleh humas Pemkab, dan juga Walikota Mojokerto yang di wakili oleh humas Pemkot Mojokerto, beserta jajaran dinas terkait.
Selain itu, ketua PWM Yadi S.i.p, juga sebagai Pimpinan Redaksi Radar Indonesia Mojokerto mengatakan, deklarasi ini ditujukan untuk mempersatukan para insan pers yang ada di kota Mojokerto, dengan visi ” Menuju Wartawan yang Profesional dan Berkualitas”. PWM berdiri untuk menjadi mekanisme kontrol pemerintahan daerah Mojokerto dan juga bisa menjadi pilar negara.
“PWM merupakan suatu wadah organisasi bagi para jurnalis di Mojokerto, yang mana bisa menjadi kontrol pemerintahan daerah dan juga menjadi pilar negara serta bisa melindungi para jurnalis yang terintimidasi. Dan juga menolak adanya berita hoax (Berita Bohong). Serta memberikan informasi kepada masyarakat secara akurat, tercepat dan tepat,” terangnya.
Tak hanya itu, Dalam PWM ada 48 perusahaan pers yang tergabung di dalamnya, baik media Online, Cetak, Elektronik (TV dan Radio). Yang mana perusahaan pers ini notabennya adalah, media kecil yang ditindas dan merasa tidak mempunyai hak yang sama dengan media-media besar, yang seolah-olah di anak tirikan.
Deklarasi PWM hari ini, juga di hadiri oleh Ketua Setwil FPII Jatim, Bayu Pangarso sebagai utusan dari FPII Pusat Jakarta mengatakan, bahwa deklarasi PWM hari ini benar-benar memperlihatkan bahwasannya para insan pers tidak bisa di kotak-kotak ataupun di tindas. Kita bisa melihat banyaknya organisasi yang bermunculan, FPII (Forum Pers Independent Indonesia) Jakarta yang bertujuan sebagai penyeimbang Dewan Pers (DP), di Surabaya ada yang namanya MPN (Majelis Pers Nasional) yang bertujuan untuk mempersatukan insan pers dari berbagai media, sekarang di Mojokerto muncul pula organisasi baru yang bernama PWM (Persatuan Wartawan Mojokerto) dengan tujuan yang sama yaitu untuk mempersatukan insan pers.
Semua organisasi ini pada intinya untuk menjadi kontrol kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga menjadi perlindungan bagi para jurnalis yang bekerja untuk menggali informasi atau pemberitaan. Kita bisa melihat banyaknya intimidasi, kekerasaan yang terjadi pada pekerja profesional (jurnalis..red).
“Kita juga bisa melihat kebijakan organisasi tertinggi insan pers yaitu, Dewan Pers yang seharusnya menjadi naungan para insan pers, nyata-nyata tidak bisa berfungsi maksimal. Dengan kebijakan yang dikeluarkan antara lain, adanya barcode pada perusahaan pers, dan juga mengadakan program UKW (Uji kopetensi Wartawan). Yang dimana program UKW ini bukan untuk membina dan membimbing para jurnalis akan tetapi menjadi ladang bisnis. Karena setiap wartawan / jurnalis yang mengikuti program UKW di kenakan biaya 1,5 jt atau bahkan lebih. Dan juga ada pencekalan terhadap jurnalis dalam peliputan di lapangan,”terangnya.
“Dewan pers yang seharusnya menjadi organisasi pelindung dan wadah bagi insan pers ternyata dalam kebijakannya tidak berpihak sedikitpun pada insan pers yang ada. Dengan adanya program UKW, ataupun barcode ini membuat perusahaan pers dan juga jurnalis menjadi tertekan dan tertindas. Oleh karena itu sudah saat nya para insan pers bangkit untuk melawan semua kebijakan Dewan Pers yang tidak berpihak pada insan pers ini ,” pungkasnya.
Setelah acara inti yang meliputi penyerahan SK untuk para Pengurus PWM dan sambutan-sambutan baik dari Ketua Umum MPN, Perwakilan dari Bupati Mojokerto (humas pemkab) dan Perwakilan dari Walikota (Humas Pemkot), acara dilanjutkan dengan berbagai musik hiburan yang dipersembahkan Orkes New Palapa bersama artis-artis Top Jawa Timur. (Bay/Put)
