by

PROBLEMATIKA PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP

“Koreksi Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Usaha Perikanan Tangkap. Semoga para nelayan, pengusaha serta industri perikanan tidak ada masalah dan happy.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

_______________

Data bulan Juni Juli 2019, sekitar 2.183 Kapal Penangkap Ikan dan termasuk Kapal Pengangkut Ikan mungkin saja sudah kurang setelah launching program SIKAT KKP. Tetapi tetap gagal total karena sampai hari ini nelayan masih banyak belum menerima izin melaut. Omong kosong besar era Susi Pudjiastuti, kerjanya nol porsen dalam menangani perizinan kapal.

Namun, sekarang Menteri KKP Edhy Prabowo langsung gaspool segera merubah (koreksi) seluruh peraturan menteri era Susi Pudjiastuti, mulai dari Permen, Kepmen, hingga Surat Elektronik Dirjen Tangkap. Edhy Prabowo tidak mau meninggalkan pekerjaan rumah bagi nelayan dan pengusaha. Semua peraturan harus dikoreksi dengan baik, melalui berbagai kegiatan konsultasi publik dan bukan keputusan sendiri.

Hal – hal metode perizinan demikian, merupakan kegagalan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sejak dipimpin Susi Pudjiastuti. Saat berakhir dari jabatannya pun sejumlah 2.183 izin kapal penangkap ikan belum perpanjang. Itu kegagalan dari Pasal 2 permen 56 Tahun 2014 itu. Omong kosong kerjanya nol persen. Mereka yang membuat aturan, mereka juga tak bisa melaksanakan peraturan tersebut.

Menteri KKP Edhy Prabowo bekerja keras saat ini untuk menyelsaikan masalah tersebut, berdasarkan data bahwa: kegagalan Dirjen Tangkap KKP bisa ditunjukkan terdapat 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir antara 1-6 bulan, 496 unit kapal masa berlakunya berakhir 6-12 bulan, 383 unit kapal izinnya berakhir 12-24 bulan, dan 894 unit kapal izinnya telah kadaluarasa bahkan lebih dari 2 tahun.

Saat ini, jumlah izin kapal perikanan yang perizinannya sudah diterbitkan sebanyak 5.130 dokumen (SIPI/SIKPI). Sementara dalam proses pencetakan blangko sebanyak 45 dokumen, dan dalam proses pelunasan PHP sebanyak 70 dokumen, perbaikan LKU/LKP sebanyak 15 dokumen, serta dalam proses pendok dan verfikasi sebanyak 123 dokumen.

Untuk menyelsaikan masalah perizinan tersebut, rancangan peraturan menteri yang baru tertera pada Bab III tentang perizinan bagian kesatu bahwa: Jenis Perizinan dan Masa Berlaku yang harus diketahui oleh pemilik kapal angkut dan kapal tangkap ikan. Pada Pasal 8 bahwa: ayat (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.

Kemudian ayat (2) bahwa: Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a). izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b). izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c). izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI dan ayat (3) katakan: Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan dapat melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas, setelah didaftarkan oleh Direktur Jenderal ke RFMO.

Kesalahan beberapa pengusaha kartel hitam yang bermain di sektor Kelautan dan Perikanan yakni: Pertama, sebesar 90% sudah pasti pemalsuan izin tangkap sejak 30 tahun lalu. Tentu pemalsuan ini kerjasama antara instansi pemerintah daerah Provinsi, pemerintah pusat dan lembaga terkait. Hal ini biasa dilakukan oleh pemilik kapal 30 Gross Ton keatas.

Kedua, pemilik kapal sering melakukan mackdown mengurangi gross ton akte kapal dengan harapan tidak membayar PNBP, pajak, dan lainnya. Hal ini banyak dilakukan oleh kapal-kapal pukat hela dan pukat tarik dengan jenis alat tangkap masing-masing.

Ketiga, pengusaha kapal angkut dibawah korporasi sering lakukan pembangunan kapal tanpa persetujuan kementerian kelautan dan perikanan. Mereka berfikir setelah membangun paling pemerintah akan kasi ijin. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Hubungan Laut (HUBLA) lakukan pemutihan perizinan pada 2017 lalu yang bekerjasama dengan Dirjen Tangkap KKP.

Keempat, Kapal treampear dan tangker (pengangkut ikan) banyak dimiliki oleh UPI (Unit Pengolahan Ikan) namun mereka sering mengurangi jumlah Gross Akte, ukuran Kapal, menyogok pemerintah, buku pelaut dan akte syarat Log Book hasil angkutan.

Kelima, masalah kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan sering tidak patuh pada peraturan pemerintah, mereka banyak melanggar. Bahkan mereka melakukan pemalsuan dan pengabaian terhadap syarar-syarat yang ditentukan. Jadi wajar stigma lakukan ilegal fishing itu wajar disematkan karena keseringan tidak melaporkan hasil tangkapan.

Keenam, Kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dibawah korporasi dan kelompok Koperasi sangat sering tidak melakukan kontigensi hasil laporan (log book), tidak bayar pajak perusahaan, mencuri BBM, dan memalsukan dokumen-dokumen syarat yang mereka harus penuhi.

Ketujuh, Masalah yang sangat sering dijumpai adalah keseringan tidak membayar upah pekerja nelayan, tidak bayar tagihan harga ikan, pekerja fillet rumah tangga dan pekerja dipelabuhan perikanan serta sering mangkel bayar tambat labuh kapal-kapalnya.

Sebenarnya, ketujuh masalah diatas sepenuhnya banyak dilakukan oleh pengusaha perikanan. Mereka banyak tidak menyampaikan laporan hasil usaha penangkapan ikan secara transparan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jadi, tidak benar apabila KKP disalahkan juga dituduh perlambat perizinan perikanan tangkap, baik surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), maupun surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Kegiatan penangkapan ikan dan transhipment sangat membantu perusahaan dalam kegiatan memindahkan ikan ke pelabuhan efisien, sehingga kapal pennagkap ikan terus dapat operasi tanpa harus meninggkalkan daerah operasi penangkapan ikan hanya untuk mengantar ikan muatan atau hasil tangkapan ke pelabuhan. Tetapi pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan transhipment mereka sering melakukan di daerah perairan laut yang jauh dari pandangan dan jangkauan otoritas yang berwenang, bahkan terkesan menghindari aparat penegakan hukum.

Mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai masuk pada tindak pidana korupsi sektor kelautan dan perikanan, karena ketujuh masalah diatas mencerminkan tindak pidana korupsi yang sangat akut sekali dan merugikan nelayan ribuan triliun atas eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengusaha penangkapan ikan di Indonesia, terutama untuk kapal-kapal yang izinnya di pemerintah pusat atau kapal-kapal berukuran 30 GT ke atas, mestinya terlebih dahulu menyelsaikan laporan yang jujur terkait SIUP, SIPI, SIKPI dan Log Book serta syarat lainnya. Namun dilapangan ditemukan masih banyak laporannya bohong.

Pada Pasal 9 ayat 1, 2, 3 dan 4 menjelaskan bahwa: (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi: a. Nelayan Kecil; dan b. instansi pemerintah kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian / eksplorasi perikanan.

Sementara ayat (2) Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Nelayan Kecil dan ayat (3) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus memiliki TDKP. Kemudian ayat (4) Instansi pemerintah kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki Kapal Penangkap Ikan untuk kepentingan pelatihan dan penelitian / eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki SIPI.

Dalam pasal 9 ayat 2 bahwa yang dimaksud TDKP itu belum dirincikan sebagai syarat untuk mendapatkan izin menangkap ikan. Karena pasal 9 ayat 2 ini berdampak pada pasal selanjutnya yang bersifat memberatkan nelayan, pengusaha, korporasi dan koperasi dalam Usaha Perikanan Tangkap. Karena Pasal 10 sendiri menjelaskan tentang fungsi lain dari izin seperti SIUP, SIPI, dan SIKPI. Sesuai bunyi pasal (1) bahwa: SIUP berlaku selama melakukan Usaha Perikanan Tangkap dan ayat (2) bahwa: SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun. Kemudian ayat (3) bahwa: TDKP berlaku selama melakukan Penangkapan Ikan.

Sebenarnya pasal 9 dan 10 ini harus ada klasifikasi dan pembedaan antara waktu, kapal dan pemilik. Maksudnya: pemilik kapal penangkap ikan tidak boleh memiliki kapal pengangkut sehingga memudahkan untuk identifikasi masalah yang muncul, terutama dari pengurusan izin untuk mendapat SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Kemudian pada Pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 dari penertiban izin ini harus dilakukan dengan bentuk pengawasan, kewajiban dan kerjasama yang baim dari pemilik kapal. Sesuai dengan pasal 11 ayat (1) bahwa: “setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI wajib menggunakan modal dalam negeri 100 (seratus) persen.” Kemudian, ayat (2) bahwa: “setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan Tangkap di ZEE WPPNRI dan Laut Lepas dapat menggunakan modal luar negeri dengan izin khusus yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri.” Lalu ayat (3) bahwa: “setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.”

Berdasarkan data yang di rilis oleh The Pew Charitable Trusts menemukan bukti bahwa banyak terjadi penyimpangan dalam pelaporan kegiatan transhipmen oleh kapal-kapal perusahan penangkapan ikan. Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) adalah sebuah otoritas perikanan regional yang konsen dalam upaya mencegah kegiatan penangkapa ikan secara ilegal, tidak sesuai dengan aturan dan tidak dilaporkan atau Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing banyak mmendapat informasi terkait kegiatan transhipment yang tidak dilaporkan ke otoritas yang berwenang.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah bekerja sangat keras, dalam hal ini KKP dan Dirjen Tangkap dalam menjalankan visi misi memberantas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Tentu semuanya harus dievaluasi atas ketujuh masalah diatas tadi. Hal itu dikarenakan pemerintah menginginkan IUU fishing menjadi legal, reported, and regulated fishin. Atas pertimbangan itu pula, pada 2016 pemerintah melakukan pemutihan kapal yang melakukan mark down dan membebaskan pungutan hasil perikanan (PHP).

Pola kerja pengusaha pemilik kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dalam pengurusan izin kerapkali mengambil jalan pintas untuk menyogok pemerintah. Sebagian besar dari kapal tersebut masih melaut dengan sejumlah modus penipuan izin atau tanpa izin dan/atau menggunakan izin kapal lain dan/atau surat keterangan saja, tentu melanggar hukum. Itulah sebagai besar kesalahan banyak pengusaha soal perizinan ini sehingga berdampak pada nelayan.

Sehingga pada Bagian Kedua rancangan peraturan menteri yang baru bahwa Kewenangan Penerbitan Perizinan sebagaimana tertera pada Pasal 12 ayat (1) bahwa: menteri berwenang menerbitkan: a). SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas.

Memang pasal 12 ayat 1 ini harus selektif karena diatas 12 mil itu atau laut lepas terdiri dari kapal-kapal besar mulai 30 GT hingga 5000 Gross Ton. Tentu model perizinan harus diperketat dan diatur dalam peraturan menteri selanjutnya sebagaimana pasal 11 ayat 1 yang tentunya harus dijelaskan lebih rinci.

Kemudian pasal 12 ayat 1 huruf b bahwa: “SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas. Lalu huruf c bahwa: “SIUP dan SIKPI, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi dari Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Pangkalan antarprovinsi atau pelabuhan negara tujuan. Kemudian huruf d bahwa: TDKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut; dan e bahwa: SIUP, SIPI, dan TDKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di kawasan konservasi yang dikelola
Kementerian.

Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d dan e bertolak belakang dengan beberapa pasal sebelumnya. Apabila dibaca rinci dengan pasal 10 dan 11, maka tidak ketemu. Karena kewajiban SIUP, SIPI dan SIKPI mestinya memiliki klasifikasi yang berbeda pada pasal sebelumnya.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 12 ayat (2) bahwa: “menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal” serta ayat (3) bahwa: “Menteri menugaskan penerbitan TDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota.”

Mengamati pasal 12 ayat 2 dan 3 ini sangat panjang birokrasinya karena pada periode sebelumnya Kapal nelayan penangkap ikan 30 GT kebawah dibebaskan pengurusan izin. Yang dibebankan kepada mereka hanya administrasi syahbandar tentang buku pelaut, dan alat pengamanan dalam melakukan kegiatan penangkap lan ikan. Karena untuk syarat TDKP saja mulai amar pertimbangan, menimbang, mengingat hingga dasar-dasar peraturan sampai masuk pada pasal 1 hingga 8 tak ada penjelasan tentang TDKP. Pengertiannya pun tak mengerti. Artinya berpotensi nelayan tidak tau.

Tetapi pada pasal 12 ayat 4 sudah sangat meringankan bagi kapal-kapal nelayan kecil yang di delegasikan kepada Kepala daerah Gubernur, sebagaimana bunyi ayat (4) bahwa: “Gubernur berwenang menerbitkan: a). SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya; b). SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya; c). SIUP dan SIPI, untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di kawasan konservasi yang dikelola oleh daerah provinsi; dan d). TDKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya.”

Sebagai pertanggungjawaban kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota bahwa: ayat (5) Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI, SIKPI, dan TDKP yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap bulan Januari tahun berikutnya. Kemudian ayat (6) Bupati/wali kota menyampaikan laporan TDKP yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap bulan Januari tahun berikutnya.

Sebagai bahan pertanggungjawaban ayat (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan. Pasal.12 ayat 7 ini mengoreksi Permen 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Supaya kedepan KKP evaluasi terhadap Permen No. 56 tahun 2014 bahwa: berdampak pada matinya seluruh sektor hulu Industri Perikanan. Tentu, sudah jelas spirit perizinan, agar pengusaha Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, sehingga pendapatan nelayan juga bisa meningkat. Bukan dalam arti mereka lakukan IUUF.

Pasal 12 ayat 1 – 7 Rancangan Permen baru mengoreksi Pasal 2 permen 56 tahun 2014 bahwa “penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut: a) tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); b) terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan; c) bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir; dan d) apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 dan 14 ayat 1 – 2 pun merubah substansi permen 56 tahun 2014 tentang moratorium yang selama ini merusak sistem perizinan. Sehingga pasal 13 rancangan permen baru, bahwa: “Penerbitan izin Usaha Perikanan Tangkap termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal, gubernur, bupati/wali kota yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan melalui e-perizinan.

Namun, sala satu kelemahan yang selama ini dialami oleh banyak pengurusan izin kapal tangkap ikan dan kapal pengangkut ikan bahwa: beban pengurusan melalui e-perizinan (elektronik izin) memperlambat karena masih ada sistem birokrasi yang masih panjang.

Karena kegagalan total dan omong kosong, atas data lengkap 2.183 kapal perikanan yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut dapat diakses secara online di tautan berikut: https://kkp.go.id/djpt/artikel/12279-djpt-umumkan-2-183-kapal-perikanan-belum-lakukan-perpanjangan-izin. Penyebabnya macetnya sistem online yang bagi semua pemilik kapal yang belum memperpanjang izin dengan wajib melaporkan posisi kapal dan statusnya.

Begitu juga, pelaku usaha tidak perlu menunggu izin habis untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Sebab, permohonan perpanjangan izin bisa diajukan 3 bulan sebelum surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIPI/SIKPI) berakhir. Melalui sistem online SIKAT yang sudah dirancang itu. Sehingga harapan Dirjen Tangkap KKP agar: “pelaku usaha dapat dengan mudah memanfaatkan sistem e-service perikanan tangkap yang telah tersedia untuk mengajukan permohonan SIPI/SIKPI. Aplikasi ini membantu para pelaku usaha untuk mengakses perizinan perikanan tangkap. Semuanya bisa dipantau secara online.” Setelah gagal dalam 3 tahun menerbitkan urusan izin, baru menghimbau kepada pelaku usaha.

Sementara pola struktur pengurusan perizinan dijelaskan dalam Pasal 12 bahwa: Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan Usaha Perikanan Tangkap merupakan kewenangan Direktur Jenderal, gubernur, bupati/wali kota yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan melalui e-perizinan.

Kemudian dalam Pasal 13 mengatur batas waktu. Sementara bunyi batas waktu tidak dijelaskan. Sesuai bunyi Pasal 13 bahwa: Ayat 1: persyaratan, masa berlaku, tata cara penerbitan, dan format SIUP, SIPI, SIKPI, dan TDKP yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Sedangkan ayat 2: Persyaratan, masa berlaku, tata cara penerbitan, dan format TDKP yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Kemudian, Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 bahwa: 1) Direktur Jenderal untuk menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI berdasarkan Alokasi Usaha dan/atau alokasi kuota untuk sumber daya ikan Tuna dan Cakalang yang ditetapkan oleh RFMO. 2) Gubernur untuk menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI berdasarkan Alokasi Usaha. 3) Alokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Dipertegas kembali dengan Pasal 15 bahwa: Alokasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan berdasarkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Itulah rancangan peraturan menteri untuk merumuskankan pola perizinan. Jangan sampai terulang kembali perizinan yang mandeg. Bagaimana bisa: “jika 2.183 unit kapal perikanan tak berizin tersebut tetap melaut, maka potensi kerugian negara dari total 156.050 GT dari PNBP saja di atas Rp137 miliar. Belum termasuk perhitungan unreported total produksi, pajak perikanan, dan lainnya.” Gimana mau melaut, kapalnya dilarang, mangkrak dipelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diseluruh Indonesia.

Yang perlu jadi bahan pertimbangan dalam peraturan menteri yang baru ini. Nelayan kecil dipaksakan pada syarat-syarat yang tidak masuk akal, seperti logbooks (buku jumlah tangkapan), kualitas logbook penangkapan ikan, laporan kegiatan usaha penangkapan ikan (LKU/LKP) harus baik dengan menyajikan data yang akurat dan laporan hasil penjualan ikan nelayan. Mestinya hanya dipersyaratkan kepada Nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan maupun pengangkut ikan. Jangan kepada nelayan kecil, keterampilannya belum sampai kesitu. Nanti itu pula menjadi alasan polisi menangkap nelayan kecil. Kecuali diatur bentuk lain selain Loog Books

Syarat izin seperti ini sama dengan menyusahkan nelayan kecil. Nelayan yang mayoritas tidak mengenal baca tulis, bulpoint, buku, internet, tabel keuangan, microsof word dan lainnya. Bagaimana mungkin diberatkan dengan hal-hal yang demikian. Peraturannya ribet bener. Kayak benang kerukit ratusan tahun lamanya.

Pemerintah, justru harus membuat keamanan, kemudahan, kenyamanan dan transparansi dalam pengurusan izin. Jangan sampai dibalik aturan yang ribet kerukit itu ada gratifikasi dan korupsi online melalui skema pengurusan izin. Lalu menghindar dengan cara mempersulit proses perizinan.

Kalau selama ini, ada kapal nelayan yang praktek “Mark Down”, seperti tuduhannya terhadap kapal nelayan di Jawa Tengah yang melakukan Mark Down. Maka tindak tegas, jangan biarkan itu terjadi. Apalagi, Dirjen tangkap perkirakan kapal yang masih lakukan “Mark Down” kurang lebih 10 ribu kasus mark down ukuran kapal perikanan di berbagai lokasi yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha saat ini.

Kalau ada pengusaha yang memiliki kapal: “ukuran yang tertera di dokumen kurang dari 30 GT, padahal ukuran aslinya jauh lebih besar. Modus ini biasanya digunakan untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi, tidak melaporkan produksi dengan benar dan penyelewangan jumlah pajak.” Ya, tindak tegas, lapor kepada penegak hukum, jangan biarkan itu terjadi.

Tindak tegas juga, aparat birokrasi, percaloan izin kapal, agar ada keadilan bagi seluruh nelayan. Seimbang. Jangan seperti sekarang: “menyalahkan pengusaha dan nelayan terlebih dahulu dengan stigma IUUF. Namun tidak melakukan usaha apapun untuk memperbaikinya.”

Karena itu, KKP kedepan lebih mawas agar berhati-hati mereview proses izin supaya tidak ada percaloan, gratifikasi dan korupsi. Bahkan, KKP harus sosialisasi atas metode perizinan kepada nelayan sendiri, cara melaporkan hasil tangkapan, metode membuat logbooks tangkapan ikan, metode pengiriman laporan dan lain sebagainya. Tujuannya agar tahapan pengecekan terhadap LKP secara lebih teliti dan tidak nerulangkali sehingga nelayan sendiri tidak merasa rugi karena habis bolak balik Jakarta.

Menteri KKP Edhy Prabowo juga harus memikirkan conclussion (jalan keluar) dari masalah yang terjadi kurun waktu 5 tahun ini. Tentu solusinya harus mensejahterakan nelayan, jangan dianaktirikan. Kalau 5 tahun lalu dianggap, bahwa: “dulunya nangkap 300 – 500 ton yang dilaporkan 30 ton. Nangkap 1.000 ton, yang laporannya di bawah 100 ton.” Hal ini jangan lagi dianggap sebagai alat memusuhi nelayan dan pengusaha agar kedepan semua bisa di verifikasi secara baik dan benar sehingga tidak ada yang merasa benar dan salah.

Intinya, percepatan dan pelayanan pengukuran ulang Kapal Penangkap Ikan dan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) harus ekstra cepat supaya bisa membantu menyelesaikan masalah. Hal ini juga harus ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan menyiapkan sejumlah ahli ukur kapal untuk membantu pendaftaran kapal ikan di beberapa pelabuhan di Indonesia terhadap kapal mangkrak itu.

Ruang lingkup kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan meliputi pengukuran ulang kapal penangkap ikan, tindak lanjut terhadap pengukuran ulang kapal penangkap ikan, pemeriksaan fisik kapal sebagai kapal penangkap ikan, sinkronisasi dan pertukaran data base kapal penangkap ikan, fasilitasi perijinan/administrasi satu atap, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan sosialisasi pengukuran kapal oleh kementerian perhubungan kepada syahbandar di pelabuhan perikanan, penerbitan dokumen kapal dan dokumen perizinan penangkapan ikan hasil pengukuran ulang dapat dipercepat.

Kita bisa menengok ke negara tetangga seperti singapura diatur sedemikian rupa agar mudah dikendalikan dan diawasi, mungkin bagi singapura hal ini bukanlah hal sulit mengingat pengawasan akan mudah dilakukan dengan melihat luasan perairan yang dimiliki, tapi bagaimana dengan negara yang memiliki perairan yang sangat luas seperti Indonesia hal tersebut tentu akan sangat menyulitkan. Harus kerja keras dan kerja cerdas.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed