by

“Orasi Pernyataan Sikap eSPeKaPe”

JAKARTA-Kami Pensiunan Pertamina yang berhimpun di eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina). Ijinkan lebih dulu kami membuka kenyataan tentang hidup dan kehidupan kami Pensiunan Pertamina.

Kami adalah warga negara serta kami adalah orang-orang yang punya hak yang sama yang dijamin konstitusi, untuk hidup dan berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Populasi kami di Dana Pensiun Pertamina (DPP) tercatat sekitar 65 ribu orang penerima uang manfaat pensiun (MP) pasti yang dikirim secara berkala oleh DPP.

Sejak Presiden Direktur (Presdir) DPP Helmi Lubis mengundurkan diri bulan Januari 2016 dan di bulan Maret 2016 diganti oleh Adrian Rusmana sebagai Presdir DPP yang baru dan sampai sekarang ini. Hampir 4 tahun Presdir DPP Adrian Rusmana mengurusi institusi DPP, sebagian besar uang MP yang diterima oleh Pensiunan Pertamina terkunci diangka dibawah Rp. 1 juta.

Selama 4 tahun tak terhindar setiap tahunnya terjadi kenaikan harga sembako, listrik dan air bersih. Yang sangat berpengaruh mendegradasi hidup dan kehidupan kami, bahkan terbuka ancaman untuk terjun ke jurang kemiskinan.

Pengurus DPP dibawah Presdir Adrian Rusmana serta 5 orang Dewan Pengawas DPP yang mewakili perusahaan Pertamina 3 orang, pekerja 1 orang dan 1 orang lagi mewakili unsur pensiunan Pertamina. Selama 4 tahun itu nampaknya tidak punya sense of belonging. Mereka tidak concern. Mereka tidak menaruh rasa empati terhadap nasib pensiunan Pertamina yang diambang garis kemiskinan tersebut. Bebal, dan kejam!!!

Uang MP yang merupakan aset DPP bersumberkan uang kami juga yang saat aktif mengabdi gajinya dipotong untuk uang MP tersebut. Jadi tidak ada sumber dari lainnya, pihak perusahaan Pertamina hanya menampung dan mengadministrasikannya. Uang MP itu tetap hasil pemotongan gaji saat kami masih aktif dan termasuk pekerja yang sekarang ini mengabdi.

Perusahaan Pertamina adalah pendiri DPP, dan DPP berkewajiban membayar secara berkala setiap bulannya uang MP pasti teesebut kepada kami sebagai peserta pasti DPP. Sebab itu uang MP adalah aset DPP, bukan aset perusahaan. Namun demikian perusahaan sebagai pendiri DPP sesuai UU Dana Pensiun wajib untuk menghindari “gagal bayar” DPP terhadap pensiunan Pertamina sebagai peserta pasti DPP.

Selama hampir 4 tahun Adrian Rusmana menjadi Presdir DPP, Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang saat ditinggalkan Helmi Lubis 98,13 persen, dibawah Presdir DPP Adrian Rusmana pada tahun 2018 anjlok ke angka 85,7 persen. Angka ini sudah berada dibawah batas minimum RKD sebesar 87 persen. Artinya ancaman “gagal bayar” bisa saja terjadi.

Dengan RKD anjlok 85,7 persen, maka aset DPP yang saat ditinggalkan Presdir DPP Helmi Lubis Rp. 10,1 trilyun, naik hampir Rp. 3 trilyun saat ditinggalkan Presdir DPP Torang M Napitupulu Rp. 7,23 trilyun. Dibawah Presdir DPP Adrian Rusmana ditahun 2017, aset DPP tinggal Rp. 8,9 trilyun. Artinya aset DPP dibawah Presdir Adrian Rusmana berkurang Rp. 1,1 trilyun yang saat bersamaan RKD anjlok sampai menyentuh 85,7 persen.

Ancaman “gagal bayar” jelas disepanjang era Presdir DPP Adrian Rusmana di depan mata. Hanya saja pihak perusahaan Pertamina sebagai pendiri DPP wajib mengucurkan imbuhan iuran pasti atau disebut Top Up kepada DPP agar tidak terjadi “gagal bayar”. Tahun 2016 saat Adrian Rusmana baru menjabat Presdir DPP dengan RKD 88 persen, pihak perusahaan Pertamina sebagai pendiri DPP menggelontorkan Top Up Rp. 2,3 milyar. Ini adalah contoh betapa DPP dibawah Presdir Adrian Rusmana berada pada posisi rusak parah.

RKD anjlok sampai 85,7 persen. Aset DPP berkurang hingga Rp. 1,1 trilyun. Dan, Top Up dari perusahaan Pertamina sebagai pendiri DPP terus dikucurkan setiap tahun milyar rupiah. Jelas harus dilakukan pergantian total. Baik itu Presdir DPP Adrian Rusmana beserta pengurus lainnya, maupun ke-5 orang yang jadi Dewan Pengawas DPP yang sama-sama gagal mengawasi institusi DPP yang didirikan oleh perusahaan Pertamina.

Sebab itu kami Pensiunan Pertamina yang berhimpun di eSPeKaPe atas pertimbangan Direktur Utama Pertamina adalah Pendiri DPP eks officio. Atas pertimbangan Dirut Pertamina punya wewenang pula, untuk memutuskan pergantian dan pengangkatan jabatan Presdir DPP.

Kami dari eSPeKaPe mendesak Dirut Pertamina sebagai Pendiri DPP eks officio untuk “memecat” segera Adrian Rusmana dari jabatan Presdir DPP dalam waktu tidak lama, dan mengangkat Presdir DPP yang baru yang ahli investasi, bersih, transparan, profesional, dan bertanggungjawab.

Jika kami Pensiunan Pertamina dibiarkan miskin, dan Dirut Pertamina sebagai Pendiri DPP eks officio membiarkan suasana kebatinan kami terus menerus menderita dalam kesulitan hidup dan kehidupannya di sisa-sisa usia masa tuanya.

Jangan salahkan kami jika citra harum Pertamina menjadi buruk di mata masyarakat luas karena menterlantarkan hidup para pensiunannya.

Citra Pertamina yang membaik ketika Basuki Tjahja Purnama diangkat Menteri BUMN Erick Thohir dan atas seijin Presiden Jokowi menjadi Komisaris Utama Pertamina, serta berhasil memproduksi B30 dan sudah dua kali menurunkan harga BBM untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Tidak tertutup kemungkinan akan rontok nama baiknya ketika membiarkan nasib pensiunan Pertamina yang telah merintis, membangun dan ikut serta membesarkan Pertamina hingga siap mendunia terus dibiarkan bergulat di kubangan kemiskinan.

Tuhan Tidak Tidur, Allah Mboten Sare. Itu kepasrahan kami. Kepasrahan yang sangat berharap atas seijin dan ridho Tuhan, nasib kami, Pensiunan Pertamina, mudah-mudahan terangkat harkat, derajat, dan martabatnya dengan bisa hidup dan berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Insya Allah terkabulkan.

 

(Ts66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed