by

DIDUGA BODONG, YARA LANGSA MINTA POLISI PERIKSA HUMAS RSUD LANGSA

LANGSA ACEH-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Langsa, Muhammad Abubakar meminta Polisi segera memeriksa Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa, Fauziah SH alias Ivo Lestari SH karena diduga bodong, kumudian dengan tanpa hak telah membocorkan rekab medik salah seorang pasien yang meninggal dunia di rumah sakit itu.
Ketua YARA Langsa, dalam rilis dikirim ke beberapa media Jumat (4/5) menilai apa yang dilakukan  Staf Humas RSUD Langsa merupakan perbuatan pidana, selain telah membocorkan rekam medis yang bersangkutan juga diduga tidak memiliki legalitas sebagi corong informasi di badan publik, karena RSUD Langsa bukanlan perusahaan swasta.
Lanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, rekam medis merupakan berkas  berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
“Rekam medis ditetapkan dalam Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis/Medical Record (selanjutnya disebut Permenkes Rekam Medis), Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Bagi pelaku yang membocorkan rekam medis dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan rekam medis pasien. “Hal ini ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena sifat kerahasiaan isi rekaman medis di samping merupakan hak bagi pasien, juga merupakan kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia jabatan,” bebernya.
“Sanksi pelanggaran yang dapat dikenakan Pasal 79 butir c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengancam sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,” tambahnya.
Rekam medis pasien yang menjadi rahasia kedokteran tidak dapat dibuka pada keadaan tertentu tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum. “Akan tetapi dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” tukasnya.
Muhammda Abubakar menerangkan, salah satu alasan mengapa Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Tentang Rekam medis, karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia kedokteran.
“Kerahasiaan semua laporan atau catatan yang terdapat dalam berkas rekam medis sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi atau wawancara dengan pasien.
Informasi ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang bisa mengakibatkan efek negatif bagi orang lain,” imbuhnya.
“Pemberitahuan menyangkut penyakit pasien kepada pasien/keluarga menjadi tanggung jawab dokter pasien, pihak lain tidak memiliki hak sama sekali, ” jelas M. Abubakar dan ia menegaskan apa lagi seperti yang telah dibeberkan oknum Humas RSUD Langsa kepada sejumlah awak media, pasien yang meninggal, menurutnya diduga suspek penderita penyakit HIV/AIDS.
Tentunya ia tidak ingin diungkapkan kerahasian tentang penyakit yang dideritanya. “Hal ini perlu diproses hukum bagi orang-orang yang diduga selai membocorkan rekam medis juga telah membuka ke publik pasien tersebut menderita HIV,” ungkapnya.
YARA, minta yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dakter dan pihak rumah sakit harus bertanggung jawab. ” Karena telah mempekerjakan orang-orang yang tidak memiki skil, sehingga terjadilah pelanggaran hukum, di rumah sakit milik pemerintah itu, ” tulis Abubakar.
“Apa lagi, status dan keberadaan pasien HIV/AIDS yang telah dibocorkan Staf humas rumah sakit itu, belum tentu benar,” tukasnya.
Dokter sebagai pemegang peran dalam pelayanan kesehatan wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dimengerti atau dijabarkannya mengenai pasiennya (Pasal 51 huruf c). “Hak atas rahasia pada hakekatnya milik pasien. Dokter harus menghormati privacy pasien. Isi rekam medis hakikatnya di dalamnya terdapat rahasia medis adalah hak pasien (Pasal 52 huruf e Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004),” katanya.
“Pelaku dapat di Pidana Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis ditinjau dari Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, ” tutup Abubakar.
Sementara itu,  Sekretaris Daerah Kota Langsa Drs. Syahrul Bin M. Thaib, M.Ap saat dihubungi melalui telepon seluler membenarkan Pemerintah Kota Langsa, tidak pernah mengeluarkan dokumen apapun terhadap Fauziah SH alias Ivo Lestari SH yang ditugaskan Dirut RSUD Langsa sebagai pembantu humas.
Kemudian,  Direktur RSUD Langsa dr Syarbaini M Kes dan Humasnya dr Helmiza yang dihubungi wartawan media ini ke kantornya Jumat pagi ( 5/4) belum berhasil ditemui.
Termasuk juga Telpon seluler berulang kali dihubungi belum tersambung. Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit umum Langsa. (hai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed