JAKARTA-Majelis Agung Pribumi Nusantara Indonesia (MAPNI), sebuah perkumpulan yang dibentuk atas dasar semangat persatuan Pribumi Nusantara yang bertujuan untuk perjuangkan hak-hak pribumi di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
” Saat ini pribumi belum memiliki keterwakilan yang diakui oleh negara, padahal berdasarkan sejarah, Negara ini didirikan oleh kaum pribumi Nusantara yang telah melebur menjadi satu sebagai bangsa Indonesia,” kata Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P Simanjuntak, Jumat (26/5) dalam relis tertulisnya.
Lanjutnya, akibat belum adanya keterwakilan pribumi yg diakui oleh negara maka ketika reformasi 98 presiden BJ Habibie menghapus Inpres nomor 26 tahun 98 dan amandemen UUD 45 Pasal 6, tidak ada perwakilan pribumi yang menentang kebijakan tersebut.
Padahal seorang presiden tidak berhak menghilangkan istilah pribumi dan nonpribumi karena ini menyangkut entitas bangsa Indonesia asli. “Akibatnya nasib pribumi seperti saat ini, kembali terjajah. Praktik Liberalisme, Kolonialisme, Imperialisme kembali tumbuh subur. Sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini malah dikuasai oleh bangsa lain,” tuturnya.
Jelasnya, Tanggal 23 Mei 2017 lalu Majelis Agung Pribumi Nusantara Indonesia mengadakan konferensi pers di Hotel Crowne Plaza yang motori oleh tokoh-tokoh nasional. Diantaranya Dr. MS Kaban, Edwin H Sukowati, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Dr.M. Dahrin Laode, Samuel Lengkey, Batara R Hutagalung, Drs. Djoko Edhi SE, SH, M Gde Siriana, Mochtar Efendi Harahap, Bastian P Simanjuntak dan lainnya.
” Intinya kami sebagai pelopor dibentuknya Majelis Agung Pribumi Nusantara Indonesia memiliki niat idealis demi kepentingan bangsa Indonesia yang berdaulat dalam ipoleksosbudhankam,” tukasnya.
Dibentuknya Majelis Agung Pribumi Nusantara Indonesia merupakan titik awal tonggak sejarah baru perjuangan kaum pribumi Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan penuh. MPNI Terbuka Bagi siapapun yang memiliki pemahaman yang sama terkait nasib pribumi saat ini dan kedepannya.
“Kami sediakan tempat untuk para pimpinan non partai, yaitu pimpinan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi agama, organisasi adat, organisasi buruh tani nelayan, para cendikiawan, untuk bersatu menduduki posisi strategis di Majelis Agung Pribumi Nusantara Indonesia,” ujarnya.
Majelis ini akan menampung segala aspirasi pribumi dan memperjuangkan segala keinginan pribumi Indonesia terhadap penyelenggara Negara.
Tanggal 28 Februari 2018 akan diselenggarakan kongres pribumi nusantara Indonesia dimana dalam Kongres tersebut akan diputuskan hal-hal penting terkait dengan permasalahan pribumi saat ini dan solusinya agar ke depan nanti pribumi bisa menjadi tuan di negeri sendiri.
“Saya mengajak para pimpinan organisasi untuk segera bergabung, agar kita bersama-sama mempersiapkan kongres Pribumi Nusantara Indonesia tahun depan. Sejarah mengatakan Persatuan dan gotong royong adalah kunci kemenangan kaum pribumi,” pungkasnya mengakhiri (rls Geprindo)
