by

RUMPUT LAUT DI TENGAH COVID-19

Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI), Petualang Pesisir Indonesia (PPI) Menulis dari Bukit Siwa Watan Soppeng, Sulsel.

______________

Tiga minggu ini, sejak tanggal 21 Maret hingga 3 April 2020 telah berkeliling Pesisir Sulawesi Selatan dalam program mandiri “Petualang Pesisir Indonesia” mencoba mengamati seluruh sumber pendapatan dan penghidupan pesisir. Masalah Covid-19 dikelas bawah seperti nelayan tidak terlalu panik menghadapinya. Karena mereka yakin sekali dengan memakan ikan, Lobster, rumput laut, kepiting, kerang, tiram, udang, termasuk Gurita. Covid-19 bakal mati sendiri ke pesisir. Itu kata mayoritas nelayan dan pembudidaya.

Bersama team Petualang Pesisir Indonesia (PPI) jalan keliling, dimulai dari melihat aktivitas nelayan dan pembudidaya di Makassar, Gowa, Cikoang Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Palopo, dan Mamuju (Sulbar). Keliling belum semua bisa karena berkaitan kondisi tidak memungkinkan sehingga harus istirahat sejenak. Namun, report dari semua wilayah diatas, khusus potensi rumput laut Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) sangat bagus apabila dikelola secara efektif.

Pada Maret 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan, melepas ekspor 53 ton rumput laut kering dari Batam, Kepulauan Riau ke China. Pelepasan ekspor senilai lebih dari Rp 159 juta itu diakui tidak mengalami kendala, meski virus corona sedang melanda beberapa wilayah China. Sepanjang tahun lalu, total ekspornya mencapai 1.371 ton dengan nilai Rp 4,48 miliar.

Sebenarnya, pada periode lalu juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkomitmen menggenjot nilai ekspor guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Mewujudkan hal itu, KKP menyiapkan strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut dalam peta jalan industrialisasi rumput laut nasional hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Hal ini untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan baku dan kualitas rumput laut terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri. Maka atas potensi rumput laut itu, komitmen pemerintah jadikan andalan industrialisasi rumput laut nasional sebagai langkah positif dan strategis.

Ya, melalui percepatan industrialisasi rumput laut bukan lagi tanggungjawab sektoral, tetapi menjadi prioritas nasional sehingga ada keterlibatan lintas sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) sebetulnya akan mampu mengelola potensi rumput laut, apabila benar-benar diperhatikan.

Karena perjalanan tiga minggu itu melihat fakta yang berbeda bahwa: pertama: usaha budidaya rumput laut Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) belum dibilang meningkat yang disebabkan keterbatasan pada sumberdaya modal pada nelayan dan pembudidaya rumput laut. Kedua: tingginya tingkat pencurian, penabrakan, konflik antar pembudidaya hingga kerugian alami yang disebabkan oleh alam itu sendiri.

Sebenarnya, pembudidaya rumput laut bisa bergembira karena Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional. Namun, faktanya dilapangan Perpres ini tidak sepenuhnya jalan. Mestinya adanya akselerasi kebijakan untuk mempercepat industrialisasi rumput laut.

Mestinya, KKP bisa mendorong keterbatasan pembudidaya Rumput Laut ini melalui berbagai skema kebijakan seperti mengefektifkan koperasi – koperasi pembudidaya sehingga ketersediaan bahan baku bisa sustainable. Walapun, tugas KKP berdasarkan Perpres hanya pada ketersediaan bahan baku industri melalui percepatan peningkatan produksi di hulu.

Kedepan harus ada kebijakan formulatif untuk perlindungan para pembudidaya rumput laut Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) agar ada peningkatan produksi. Hal ini penting dilakukan oleh KKP dan Dinas Kelautan Perikanan terkait sehingga pengembangan lebih mudah. Penekanannya pada pola pengelolaan dan pengembangan agar produksi lebih produktif lagi karena potensi rumput laut Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) sangat besar.

Selama ini rumput laut masih mendominasi dengan share sebesar 60,7% terhadap total produksi perikanan budidaya nasional. KKP mencatat angka sementara tahun 2019, produksi rumput laut nasional mencapai 9,9 juta ton. Potensi ini masih dibawah rata-rata diseluruh Indonesia. Mestinya bisa mencapai 70% produksi bahan baku sehingga induatrialisasi itu bisa ditunjang.

Merujuk pada data FAO (2019), Indonesia sala satu produsen terbesar nomor satu dunia khususnya untuk jenis eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80% supply share, utamanya untuk tujuan ekspor ke China. Namun demikian, saat ini ekspor rumput laut Indonesia ke China hampir 80% masih didominasi raw material. Untuk itu penting menaikan nilai tambah devisa ekspor dengan menggenjot ekspor non raw material, paling tidak 50% bisa diekspor dalam bentuk setengah jadi seperti semi refine carrageenan dan refine carrageenan.

Kalau merujuk pada data International Trade Center (ITC, 2019), tahun 2018 misalnya, volume ekspor rumput laut kita mencapai 213.422 ton dengan nilai mencapai USD294.509. Angka ini dominan ekspor raw material. Potensi ini akan bertambah apabila mampu dikelola dan diolah dalam negeri sendiri. Penambahan nilai ekonomi ekspor diperkirakan capai 210%.

Apabila pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) bisa mendorong pengelolaan dan pengolahan, maka dapat menjamin suplai bahan baku dengan mutu sesuai standar. Para pembudidaya rumput laut sudah lakukan pengembangan berdasarkan klaster-klaster rumput laut di sentral sentral produksi, namun keterbatasan pada konektivitas yang efisien dari hulu hingga hilir (industri pengolahan). Sehingga tidak berdampak pada peningkatan nilai tambah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) masih bingung soal strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut dibeberapa daerah Kabupaten / Kota yang memiliki sentra produksi rumput laut. Diperkirakan ada sekitar 840.000 ha lahan efektif yang belum termanfaatkan untuk budidaya rumput laut dan bisa dioptimalkan potensi yang ada.

Mestinya pemerintah daerah bisa mengadopsi 4 (empat) hal penting yang dilakukan, Pertama, ekstensifikasi untuk memanfaatkan potensi lahan yang masih besar. Kedua, intensifikasi melalui inovasi teknologi dan pengembangan bibit rumput laut yang adaptif. Ketiga, berkaca dari maraknya konflik kepentingan terkait pemanfaatan ruang dengan lintas sektor terkait. Keempat, penataan tata niaga di level hulu dan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha. Ini penting untuk menaikan posisi tawar dan nilai tambah pembudidaya, disamping menciptakan siklus bisnis yang efisien.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) harus betul betul memberikan area lahan budidaya rumput laut yang luas. Karena fakta dilapangan sangat sedikit perhatian pemerintah masalah luas areal lahan rumput laut. Hal itu sangat penting menjamin luas lahan areal budidaya rumput laut sebagai bentuk pemanfaatan ruang usaha dalam Perda Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil.

Sebenarnya fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai regulator dan menfasilitasi kebutuhan infrastrukturnya, sementara pelaku bisnis (swasta) akan jadi ujung tombak. Intinya, harus segera membantu kebutuhan dalam percepatan industrialisasi rumput laut nasional.

Secara umum punya potensi luar biasa yang harus disadari bahwa peluang menghasilkan terobosan. Sementara itu, pengiriman rumput laut kering ke China dan beberapa negara lain tidak mengalami kendala karena daerah tujuan pengiriman bukan zona merah virus corona.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed