by

PEMILU 2019 SEMAKIN DEKAT, TIBA-TIBA PANSUS PEMILU DPR RI TAMBAH ANGGOTA KOMISIONER KPU DAN BAWASLU

JAKARTA Walaupun utang negara bertambah, bukan berarti pemerintah mencoba untuk melakukan penghematan, bahkan seakanbeban tersebut seakan tidak dianggap mengganggu pembiayaan terutama gaji bagi para penyelenggara dan pejabat negara.
Keresahan ini diungkapkan salah satu organisasi yang menamakan diri Kajian Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP), melalui ketuanya, D. Roy Wijaya yang menganggap jika rencana Pansus Pemilu DPR RI untuk menambah jumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), justru akan semakin membuat beban negara semakin besar.
Saat ini untuk gaji seorang Ketua KPU sebesar Rp 43.110.000, sementara untuk anggota KPU pusat Rp 39.985.000 dan untuk gaji Ketua KPU Provinsi Rp 20.215.000, lalu anggotanya sebesar Provinsi Rp 18.565.000,
Kemudian untuk ketua KPU kabupaten/kota Rp 12.523.000 dan anggotanya Rp 11.573.000 dan gaji untuk Komisioner Bawaslu RI hingga ke daerah juga diperkirakan tidak jauh berbeda.
“Penambahan komisoner tentu saja akan semakin menambah beban keuangan negara. Sudah menjadi suatu keharusan, penambahan komisioner akan berkonsekuensi langsung terhadap kebutuhan gaji selama 5 tahun, biaya perjalanan dinas, kendaraan, rumah dinas, sekretaris, staf dan kebutuhan pendukung lainnya,” ujarnya kepada media ini dalam bentuk siaran pers yang dikirim ke redaksi.
Selain itu dalam hal kinerja juga akan menjadi kendala tersendiri, karena menurutnya ada beberapa alasan untuk tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu, namun pemerintah justru hanya perlu memberikan penguatan pada sekretariat dan suporting staf di masing-masing lembaga.
“Tantangannya bukan pada penguatan penambahan jumlah Komisioner KPU dan Bawaslu, namun memperkuat terhadap sekretariat dan suport staf yang ada di masing-masing lembaga,” sebut Roy yang selama ini lebih banyak melakukan peliputan di KPU dan Bawaslu.
Sambil menambahkan pandangannya selaku Ketua KJJP, “Jika dukungan sekretariat yang kuat sangatlah dibutuhkan, karena sekretariat yang akan melaksanakan seluruh unit tugas teknis dalam penyelenggaraan pemilu dari kebijakan yang dibuat oleh komisioner,” tukasnya.
Selain itu pemaksaan untuk menambah jumlah Komisioner KPU dan Bawaslu dalam waktu dekat, dirasakan Roy justru akan mengganggu pelaksanaan pemilukada dan pemilu yang akan berlangsung tahun 2018 dan 2019.
“Jika pada saat yang sama juga akan dilaksanakan seleksi terhadap anggota KPU dan Bawaslu yang baru, akan semakin memberatkan tantangan dalam menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,” bebernya.
Menurutnya hal itu hanyalah akan memperumit masalah, karena sulit untuk mencapai konsensus dalam mengambil keputusan dalam membangun kebijakan saat pemilu dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 mendatang.
Roy berpandangan demikian ketika mengutip pernyataan Ditektur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang menyebutkan, jika KPU dan Bawaslu harus punya gagasan untuk melaksanakan rekapitulasi suara langsung ke KPU Kabupaten/Kota dan itu suatu pilihan yang sangat berat dan berpotensi menimbulkan banyak persoalan dalam hal waktu.
“Selain proses rekapitulasi suara berjenjang untuk kemudian meminimalisir potensi resiko kesalahan yang akan langsung bertumpuk di Kabupaten/Kota. maka dengan realitas ini, kendala ketersediaan tempat tentu menjadi hadangan lain kenapa proses rekapitulasi langsung ke kecamatan perlu untuk ditolak,”  jelasnya dan jika waktu pelaksanaan pemilihan anggota Komisioner akan membentur kesemuanya.
Menurut Roy pihak Pansus Pemilu DPR RI berencana akan menambahkan jumlah komisioner di Bawaslu dan KPU masing-masing sebanyak 4 orang anggota komisioner lagi. (jall/pembawa berita)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed