by

KPK Harus Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi di Sektor Perikanan Budidaya, Jangan Biarkan Ngendap

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk fokus meningkatkan sektor perikanan budidaya guna menopang perekonomian nasional. Namun sejak beberapa tahun terakhir sektor ini terendus aroma tak sedap mengenai sarat adanya dugaan korupsi.

Sektor yang dikelola dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) itu kini menjadi sorotan aparat penegak hukum, setelah munculnya Colaborator Justice (CJ) dari internal DJPB sendiri yang memberi laporan kepada KPK RI pada bulan April 2020 lalu terkait dugaan adanya transaksi seputar khusus fee proyek Keramba Jaring Apung (KJA) mangkrak.

Dimana kasus korupsi ini, bermula dari proyek pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa dan beberapa daerah lainnya, sedikit demi sedikit tabir korupsi mulai terbuka di direktorat jenderal yang dipimpin oleh Slamet Soebjakto tersebut.

Redaksi Samuderanesia mencoba menelusuri informasi yang diperoleh dari salah satu Colaborator Justice (CJ) sebagai sumber dipercaya, kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh DJPB pada 2016 – 2017 dengan nilai Rp47 miliar masih meninggalkan borok yang belum terungkap.

Diduga proyek tersebut tidak terealisasi seutuhnya alias mangkrak, sehingga mendapat keuntungan yang tidak sesuai kaidah hukum dan melanggar karena beberapa hari terakhir ini ada transaksi demi transaksi masih berjalan hingga sekarang, buah hasil keuntungan dari puluhan rentetan proyek pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut.

Sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat sesuai laporan salah satu Colaborator Justice (CJ) untuk memberantas akar korupsi di sektor perikanan budidaya tersebut.

Sebelum gejala ini semakin akut, maka KPK perlu tindak lanjuti laporan salah satu Colaborator Justice (CJ) untuk memeriksa seputar pejabat berwenang di Perikanan Budidaya guna dimintai keterangan bersangkutan yang di duga terlibat transaksi diseputar Jakarta tersebut. Yah, oknum-oknum dibalik layar proyek pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) Effendy Cholil, melalui sambungan telepon secara terpisah, “kalau ada dari internal DJPB sendiri Minggu lalu, melaporkan proyek Keramba Jaring Apung (KJA) dengan fee 47 miliar tersebut, berarti yang bersangkutan (pelapor – Colaborator Justice (CJ) itu sangat mengetahui isi dalam internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan memiliki bukti kuat.” kata Effendy saat dimintai pendapat oleh redaksi Samudranesia melalui sambungan telepon, Kamis (21/5/2020).

“KPK sebaiknya proses laporan tersebut. Jangan diamkan laporan, harus bertindak. KPK kok bisa tidak bertindak, adanya laporan dari bersangkutan (pelapor – Colaborator Justice (CJ) yag itu sangat tau isi dalam internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan memiliki bukti kuat. Mestinya KPK langsung bertindak.” Kata Effendy

Lanjutnya, memang masalah dugaan itu sudah sangat lama sejak 2017 hingga sekarang masih berlangsung. Kasus tersebut tampak sekali sejak era menteri sebelumnya.

“Hal itu terbukti adanya penetapan beberapa tersangka oleh Kejati Aceh, salah satunya ialah eks Dirut PT Perikanan Nusantara.” kata Effendy

“Itu baru KJA Offshore di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa dan beberapa daerah lainnya. Belum lagi di daerah-daerah lain seperti Sulawesi Selatan. Kemungkina masih banyak yang mangkrak kok Keramba Jaring Apungnya,” tutup Effendy kepada Samudranesia lewat sambungan telpon, Kamis (21/5/2020).

Proyek tersebut, diketahui di internal DJPB beraroma tak sedap, sehingga yang bersangkutan (pelapor – Colaborator Justice (CJ) itu sangat mengetahui isi dalam internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Tentu kalau internal yang melaporkan, lebih bagus dengan bukti dukungan yang kuat.

Terbongkarnya kasus korupsi KJA Sabang bermula dari adanya dokumen DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pakan dan Obat Ikan tahun anggaran 2017 terdapat kegiatan pengadaan budidaya lepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar.

Sementara proyek tersebut dikerjakan oleh PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 45.585.100.000 yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.

KKP sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp131,451 miliar dalam proyek pembangunan KJA di tiga lokasi yakni Sabang (Aceh), Pangandaran (Jawa Barat), dan Karimunjawa (Jawa Tengah).

Anggaran itu digunakan untuk pengadaan KJA; feed barge (gudang pakan dan ruang kontrol); kapal kerja; sistem pemberian pakan terintegrasi; sistem pemantauan KJA (camera system); dan rubber boat. Tetapi dugaan pembagian fee proyek dilakukan hingga sekarang ini.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed