by

MENGAPA SATGAS 115 PERLU DIROMBAK DAN DIKEMBALIKAN KEPADA BAKAMLA

Satgas 115 itu sering dipakai menerima tebusan ditengah laut saat menangkap kapal illegal. KPK Harus panggil mantan menteri KKP dalam dugaan Gratifikasi *MENERIMA TEBUSAN HASIL ILEGAL FISHING*

*Tonton saja, Faktanya, terungkap yang dapat dijadikan bukti baru dan petunjuk pemberantasan tindak pidana Korupsi disektor Kelautan dan Perikanan (KP). Pengakuan Mantan Menteri KKP tersebut, sesuai bunyi pada url video youtube: https://youtu.be/DG-bpDGDbsM pada menit 30:40 – 30:53, bahwa: “Nah persoalannya kalau kapal di lelang. Ya dilelang paling dijual 1 miliar. Hasil mereka nyolong 2 minggu sampai 1 bulan kurang lebih 2 sampai 3 miliar. Mereka rombongan 20 kapal. Kami tidak mungkin tangkap semua, paling ditangkap 1 – 2 kapal, dilepas ditebus 2 miliar, mereka balik lagi. tidak pernah Jera.”*

Mengingat pada tahun 2018 dan 2019 Koalisi Organisasi Sektor Kelautan dan Perikanan (KOSKP) melaporkan Menteri KKP Periode 2014 – 2019 tentang pembukaan Vessel Monitoring System (VMS) pada tahun 2017 bekerjasama dengan konsorsium Global Fishing Watch (GFW) yang mempublikasikan VMS melalui jasa berbayar yakni: Skytrut, Google dan Oceana yang dibayar oleh negara memakai APBN via Leonardo D’Caprio.

Kesalahan paradigma ketika VMS dipublikasikan yang merupakan data kapal Indonesia, dianggap kebutuhan masyarakat dunia. Apa pentingnya masyarakat dunia mengakses data kapal Indonesia?. Tidak penting.

Sementara kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak pakai VMS tetapi AIS (Automatic Identification System). Sudah jelas berbeda antara VMS dengan AIS dari sisi jangkauan radar dan data yang diperoleh. Inilah yang memicu banyaknya ilegal fishing diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) karena tidak terintegrasinya data antara VMS dan AIS.

Publikasi data sistem pemantauan kapal yang memakai VMS melalui Global Fishing Watch (GFW) bukan bentuk keterbukaan informasi publik, tetapi membebani keuangan negara yang harus bayar Aplikasi Global Fishing Watch (GFW) via Yayasan Leonardo D’caprio.i

Beberapa ketentuan dijadikan pertimbangan dalam kerjasama publikasi sebagai legalitas untuk kerjasama, seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UUD 1945 Pasal 28F, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 42 Tahun 2015 Pasal 26 ayat (1), bahwa: data VMS adalah data yang dikelola dan dimiliki oleh KKP cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Dengan demikian, sebenarnya KKP tidak memiliki kewenangan penuh atas publikasi penggunaan data VMS dalam bentuk kerjasama apapun secara global dengan lembaga nirlaba maupun profit asing. KKP hanya di ijinkan oleh UU Perikanan kerjasama dengan institusi negara seperti Bakamla, TNI, POLRI, KPK, dan Kejaksaan Agung. Sudah jelas KKP melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memperhatikan kepentingan umum masyarakat yang dimaksud.

Dampak dari pembukaan VMS tersebut, yakni terjadinya dugaan Black Fishing (tangkapan ilegal), Black Market (Pasar Gelap ikan hasil tangkapan) dan Black Royalti (tebus). Maksudnya: membuka VMS itu melegalkan sekitar 1.647 – 2000-an kapal ikan asing lakukan pencurian ikan diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Indikator terjadinya ilegal fishing tersebut, pertama: pembatasan gross ton kapal ikan Indonesia yang ditambah pemberatan syarat harus memakai VMS dan AIS bagi kapal nelayan Indonesia. Sehingga berdampak pada sulitnya nelayan melaut ke wilayah ZEEI. Tentu membuat kapal asing berseliweran mencuri ikan di wilayah ZEEI, seperti Natuna, Arafura dan lainnya.

Nah, dari sisi mana terjadi Black Royaltie tersebut, ketika Kapal Ikan Asing (KIA) masuk perairan ZEE Indonesia dengan aktivitas melakukan penangkapan ikan. Kemudian kapal pengawas dan/atau kapal aparat keamanan datang menangkap. Kapal tersebut tidak serta merta disita dan dibawa ke Pelabuhan terdekat guna penegakan hukum.

Namun, justru di duga ada transaksi ilegal ditengah laut, sebagaimana disebut Black Royaltie atau uang tebus agar kapal tersebut tidak diproses hukum dan dikembalikan kepada negaranya. Dengan modus saling konprontasi, padahal sebelumnya sudah berkomunikasi untuk saling tebus.

Faktanya, terungkap yang dapat dijadikan bukti baru dan petunjuk pemberantasan tindak pidana Korupsi disektor Kelautan dan Perikanan (KP). Pengakuan Mantan Menteri KKP tersebut, sesuai bunyi pada url video youtube: https://youtu.be/DG-bpDGDbsM pada menit 30:40 – 30:53, bahwa: “Nah persoalannya kalau kapal di lelang. Ya dilelang paling dijual 1 miliar. Hasil mereka nyolong 2 minggu sampai 1 bulan kurang lebih 2 sampai 3 miliar. Mereka rombongan 20 kapal. Kami tidak mungkin tangkap semua, paling ditangkap 1 – 2 kapal, dilepas ditebus 2 miliar, mereka balik lagi. tidak pernah Jera.”

Inilah yang dimaksud bahwa kasus gratifikasi dan korupsi seperti ini sangat sulit terungkap. Berantas illegal fishing selama era mantan Menteri KKP Periode 2014 – 2019 ada tebus menebus ditengah laut. Makanya banyak kapal setelah ditangkap lalu dilepas lagi karena tebusan. Sebagaimana fakta diatas, sesuai pengakuan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Periode 2014 – 2019 pada acara “Ngopi Bareng Presiden PKS” di Kantor DPP PKS Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan pada Senen, 20 Januari 2020.

Gratifikasi dan korupsi model seperti ini ada beberapa kemungkinan modusnya, sesuai analisis yakni: pertama: menerima tebusan ditengah laut pada pagi hari, malam hari dan siang hari. Sesuai komunikasi antara kapal yang akan ditangkap dengan kapal pengawas perikanan dan/atau kapal penindakan aparat.

Kedua: menerima tebusan diluar negeri dalam bentuk mata uang dollar baik diterima langsung maupun tidak langsung via kurir. Ketiga: Menerima tebusan dalam bentuk transfer via rekening Bank mengatas namakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada rekening tujuan. Pola pencairannya dengan sistem pembagian. Keempat: melalui badan resmi kerjasama antar suatu perusahaan dalam negeri Indonesia dengan perusahaan pemilik Kapal Asing tersebut.

Sejak Vessel Monitoring System (VMS) itu dibuka, ada bentuk korupsi baru. Mengapa? karena: Pertama, KKP menggunakan APBN yang tidak tertera dalam RPJMN harus membiayai Global Fishing Watch (GFW) yang merupakan konsorsium terdiri dari Google Earth Outreach, Sky Truth, dan Oceana yang menyediakan perangkat visualisasi aktivitas pergerakan kapal global berbasis Automatic Identification System (AIS).

Kedua: Menerima sesuatu diluar hukum peraturan perundang-undangan. Sesuai UU Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada pasal 93 ayat 2 bahwa “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Kemudian, ayat 4 bahwa: “setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Maka atas indikasi diatas sesuai bunyi pasal 93 itu dipakai untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan melepaskan kapal-kapal yang sudah ditangkap ditengah laut dengan menerima tebusan, tentu sudah jelas melanggar pasal-pasal Undang – Undang Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada pasal 93 ayat 2 dan 4. Maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Selain itu juga melanggar ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK Perubahan atas UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diubah kembali ke UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

Begitu pun menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 bahwa pemberian tebusan atas dilepasnya kapal ilegal fishing yang ditangkap lalu dilepas kembali dengan syarat uang tebusan, maka termasuk kategori gratifikasi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selama ini uang tebusan bisa dikecualikan apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun selama ini tidak pernah dilaporkan uang tebusan yang disebut oleh Mantan Menteri KKP periode 2014 – 2019 dalam video tersebut: https://youtu.be/DG-bpDGDbsM pada menit 30:40 – 30:53, bahwa: “Nah persoalannya kalau kapal di lelang. Ya dilelang paling dijual 1 miliar. Sementara hasil mereka nyolong 2 minggu sampai 1 bulan kurang lebih 2 sampai 3 miliar. Mereka rombongan 20 kapal. Kami tidak mungkin tangkap 20 kapal, paling tangkap 1 – 2 kapal, dilepas ditebus 2 miliar, mereka balik lagi. Ngak pernah Jera.”

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Pasal 12 UU No. 20/2001, bahwa: didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001, bahwa: pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed