by

POTENSI GRATIFIKASI ATAS PENERIMAAN DANA SWASTA UNTUK OPERASIONAL SATGAS 115


“Dana Satgas 115 sebesar 45 Miliar, belum jelas sumbernya: apakah swasta ataukah APBN dari 4 lembaga negara. Apakah benar? dana itu masuk dalam skema anggaran operasional Satgas 115. Dugaannya berpotensi Gratifikasi dan Pencucian Uang. Bagaimana bisa?.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

_________________

Dari struktur kelembagaan Satgas 115 dan personilnya, sudah jelas memiliki mekanisme penganggaran. Karena jelas sekali, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) pada Bab III tentang Pendanaan, Pasal 9 bahwa: “segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Namun, per 21 November 2019, saat rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa terbukanya anggaran Satgas 115 sebesar 45 Miliar. Padahal sebelumnya selama 3 tahun lalu, anggaran Satgas 115 ini sangat misterius.

Namun, permintaan anggaran tersebut dialihkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tidak memberikan laporan pertanggungjawaban apapun kepada DPR atau lembaga pihak lain yang berwenang mengetahui realisasi anggaran APBN. Karenanya, dana Satgas 115 sebesar Rp 45 miliar disarankan agar dialokasikan ke pos yang lain.

Ada pesan politik anggaran dalam rapat kerja KKP dengan Komisi IV bahwa keterbukaan informasi anggaran di KKP sangatlah minim. Artinya, selama ini KKP secara kelembagaan dalam pemakaian anggaran sering mendapat tantangan, tertutup hingga Disclaimers dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apalagi selama ini, Satgas 115 mendapat pembiayaan dari sejumlah instansi, baik swasta maupun pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Pertamina, TNI Angkatan Laut (AL), Kejaksaan Agung, hingga Bakamla. Mungkin saja patokan sebesar 45 miliar itu pembagian untuk patungan keempat lembaga tersebut.

Memang dalam Pasal 9 bahwa: “segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Tentu sumber sah anggarannya dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan sumber lain yang sah tidak mengikat, seperti Polri, Kejaksaan, Bakamla dan Pertamina.

Kalau dalam perjalanan kegiatan Satgas 115 ada campur tangan swasta dalam pembiayaan kegiatan berantas Ilegal Fishing, maka bisa menjadi satu kesalahan yang fatal karena dari persfektif peraturan perundang-undangan tidak membolehkan swasta dalam kegiatan resmi negara. Apalagi Satgas 115 dibentuk oleh Peraturan Presiden dan terdapatnya mekanisme anggaran operasional sehingga harus jelas.

Yang menambah heran-heran, justru ada disebut perolehan sebagian anggaran operasional Satgas 115 ada juga berasal dari swasta. Tentu swasta yang dimaksud: pengusaha kapal ikan, pengusaha Industri Lobster, perusahaan gelondongan ekspor impor, Lembaga-lembaga swasta internasional yang bergerak dibidang lingkungan hidup maupun yang lainnya.

Selain itu, dugaan penerimaan operasional dari swasta ini melanggar banyak peraturan perundang-undangan, seperti: 1). Permen KKP 37 Th 2017 Tentang SOP Satgas 115; 2). UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. KUUHP; 3). UU No. 16 Th 1992 tentang Karantina; 4). UU No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tipikor telah diubah UU No. 20 Th 2001 dan diubah kembali ke UU No. 19 th 2019 tentang KPK;

5). UU No. 21 Th 2007 tentang Pemberantasan TPPO: 6). UU No. 6 Th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah ke UU No. 16 Th 2009; 7). UU No. 10 Th 1995 tentang Kepabeanan telah diubah ke UU No. 17 Th 2006 dan diubah kembali ke UU No. 17 Th 2008 tentang Pelayaran; 8). UU No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9). UU No. 31 Th 2004 tentang Perikanan telah diubah ke UU No. 45 Th 2009; 10). UU No. 8 Th 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU; 11). UU No. 6 Th 2011 tentang Keimigrasian.

Itu sederet peraturan perundang-undangan, apabila menerima dana dari swasta untuk membiayai operasional kegiatan Satgas 115 yang merupakan kegiatan negara dalam melindungi kedaulatan negara. Sehingga bisa dikatakan dugaan potensi Gratifikasi dan Korupsi apabila benar-benar menerima untuk membiayai kegiatan negara oleh swasta.

Setelah diketahui secara substansi bahwa penerima anggaran operasional dari swasta bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, maka dugaan atas unsur-unsur potensial gratifikasi dan korupsi sangat mungkin terjadi. Maka, kedepan sala satu rekomendasi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat yakni membubarkan Satgas 115.

Lebih jauh, apa itu gratifikasi?, pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas pribadi dibiayai negara, uang swasta dipakai operasional lembaga dan lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan gunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dan/atau menerima langsung.

Secara umum pengertian gratifikasi seperti diatas, namun ada pengecualian dalam persfektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal beberapa kali dengan nilai jumlah tertentu.

Berdasarkan peraturan yang mengatur Gratifikasi, bahwa: Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, berbunyi: “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Sedangkan Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, berbunyi: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Dalam penjelasan aturan hukum yang mengatur Gratifikasi yakni: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, berbunyi: “didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Kita bisa baca kembali dalam BAB VI tentang anggaran Satgas 115 dalam rangka pelaksanaan tugas diperlukan dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian, mekanisme pengusulan anggaran di lingkup Satgas 115 yakni:

1). pada tanggal 1 bulan April setiap tahunnya, Kepala Sekretariat mengirimkan memorandum kepada Direktur Operasi, Direktur Yustisi,
Koordinator Staf Khusus, dan Koordinator Tim Ahli untuk memulai penyusunan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

2). Usulan anggaran yang dibuat oleh Direktur Operasi, Direktur Yustisi, Koordinator Staf Khusus, dan Koordinator Tim Ahli wajib diserahkan kepada Kepala Sekretariat pada tanggal 31 bulan Mei setiap tahunnya.

3). Kepala Sekretariat menyampaikan usulan anggaran kepada Pimpinan Satgas 115 dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan Juni setiap tahunnya.

4). Pimpinan Satgas 115, Kepala Sekretariat Satgas 115, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pembahasan terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud
pada angka 3;

5). Usulan sebagaimana dimaksud pada poin 4 wajib selesai dibahas dan ditetapkan menjadi usulan akhir pada tanggal 20 bulan Juli setiap
tahunnya.

6). Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memasukan usulan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 5 ke dalam usulan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dibahas dalam rapat penyusunan APBN tahun anggaran berikutnya.

Susunan mekanisme permohonan anggaran untuk Satgas 115 bersumber dari anggaran PSDKP. Namun, apabila diperiksa laporan keuangan PSDKP tidak ada yang mencantumkan laporan keuangan Satgas 115 dalam unsur pengawasan yang dilakukannya. Apalagi membuat laporan sendiri, tidak ada. Padahal peraturan presiden sangat jelas metode laporannya yang satgas 115 harus lakukan.

Begitupun, apabila mendapat realisasi dari pembagian anggaran dari unsur-unsur lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI AL, Bakamla dan Pertamina. Mestinya laporan akhir tahunan dikeluarga sehingga pos-pos apa saja yang telah dikeluarkannya.

Lalu, kira-kira dari manakah anggaran Satgas 115 sebesar 45 Miliar setiap tahunnya. Kemanakah laporan pertanggungjawaban atas pemakaian anggaran tersebut. Hal inilah yang perlu diketahui masyarakat agar mengetahui kemana arah realisasi anggaran. Jadi sangat wajar rakyat menuntut transfaransinya itu.

Demi kepentingan nasional masyarakat, maka sebaiknya semua data tentang Satgas 115 harus dibuka dan harapannya tidak ada intervensi. Sehingga masalah yang menjadi dugaan pikiran masyarakat bisa terjawab.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed