by

Pengawasan Kegiatan Pengelolaan Ekspor Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya Atas Komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan Sesuai Permen 12 Tahun 2020

“Aparat penegak hukum harus tangkap nelayan tidak terdaftar, pengusaha penyelundup dan eksportir yang monopoli kuota ekspor beserta pejabat pemberi rekomendasi apabila menemukan dugaan suap untuk mendapatkan kuota dan penentuan perusahaan eksportir.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

__________________

Sebagai bentuk pengawasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki hak kewenangan dan tanggungjawab atas kebijakannya dalam pengawasan terhadap kegiatan perjanjian kerja penangkapan, pembudidayaan, dan ekspor hasil perikanan pada komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya, BKIPM, PSDKP, Satgas 115 dan Komnas Kajiskan harus mampu memberi pengawasan yang ketat atas perjanjian kerja kegiatan ekspor pada komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Bagi pihak Bakamla, Kepolisian, lantanal, Syahbandar, KSOP Perhubungan laut serta pelayanan Cargo pesawat dalam ekspor komoditas hasil perikanan harus berani mengawasi, mengecek, menangkap dan menghukum bagi nelayan, pengusaha maupun eksportir yang menyalahkan gunakan kuota ekspor yang telah ditentukan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1, bahwa: “bentuk pengawasan terhadap: penangkapan, budidaya dan distribusi komoditas Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster Muda, Lobster (Panulirus spp.), Lobster Pasir (Panulirus homarus), lobster jenis lainnya, Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.). Tentu pengawasan apabila ada diatribusi diluar instalasi karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, dilakukan oleh Menteri dan gubernur sesuai kewenangan secara bersama-sama yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan.”

Tentu pengawasan dilakukan untuk menjaga kelangsungan dari pemanfaatan tangkapan komoditas benih bening lobster, Lobster, Kepiting dan Rajungan untuk budidaya. Hal itu harus berdasarkan pengaturan ekspor. Selain itu, penting dilakukan pengawasan pada pola penangkapan sesuai kuota yang telah ditentukan dalam rekomendasinya.

Jelas, harus perhatikan metode penangkapan, pemakaian alat tangkap yang baik dan sesuai, waktu penangkapan, sistem buka tutup, penentuan calon pembudidaya, penentuan dan pembatasan calon eksportir, kewajiban eksportir, kelayakan sosial dan ekonomi usaha budidaya. Kemudian, kewajiban eksportir harus diatur melalui mekanisme yang ditentukan selanjutnya agar tidak terjadi kelangkaan atas komoditas Lobster, kepiting dan Rajungan.

Sementara itu, Pasal 11 ayat 2 juga menjelaskan bahwa: “Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster, Lobster Muda, Lobster, Lobster Pasir, lobster jenis lainnya, Kepiting, dan Rajungan, dengan cara memeriksa: kesesuaian kuota penangkapan yang ditetapkan; dokumen penetapan sebagai nelayan kecil yang diizinkan menangkap lobster, kepiting, dan rajungan; jenis lobster, kepiting, dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap; kesesuaian ukuran dan berat lobster, kepiting dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap; kesesuaian alat penangkapan ikan yang digunakan; kesesuaian lokasi penangkapan; dan dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di Wilayah Negara Republik Indonesia.”

Kemudian bentuk pengawasan pada kegiatan budidaya oleh eksportir harus memenuhi semua syarat. Sesuai Pasal 11 ayat 3 bahwa: “Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan Pembudidayaan Benih Bening Lobster, Lobster Muda, Lobster, Lobster Pasir, lobster jenis lainnya, dan Kepiting, dengan cara memeriksa: kesesuaian asal benih; area budidaya; dokumen perizinan; jumlah lobster yang dilepas-liarkan; jenis pakan; dan jenis obat yang digunakan.”

Terakhir, bentuk kegiatan pengawasan terhadap kegiatan distribusi komoditas Benih Bening Lobster, Lobster Muda, Lobster, Lobster Pasir, lobster jenis lainnya, Kepiting, dan Rajungan, di luar instalasi karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dengan cara memeriksa: dokumen perizinan; jenis komoditas yang akan dikeluarkan; kondisi komoditas yang akan dikeluarkan (bertelur atau tidak); dan kesesuaian ukuran yang ditentukan.

Selain itu, pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK RI, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengawasi seluruh produk regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khusus yang mengatur lalu lintas transaksi pembayaran PNBP dan Pajak perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk mendapatkan kuota ekspor.

Karena, terdapat kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak per satuan ekor pada stadia Benih Bening Lobster (atau disebut stadia puerulus) akan diterapkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Khusus terhadap pengeluaran benih bening lobster (puerulus) dari wilayah negara republik Indonesia. Begitu juga dengan Kepiting dan Rajungan.

Penerapan PNBP khusus bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.), kepiting dan Rajungan di Indonesia.

Tentu skema pengawasan pada faktor: kegiatan penangkapan, budidaya, rekomendasi kuota, Surat Keterangan Asal, dan proses ekspor, dan Penerimaan Bukan Pajak yang harus tepat pembayarannya.

Diharapkan melalui pengawasan atas pemanfaatan benih bening lobster, Lobster Muda, Kepiting dan Rajungan, maka negara mendapatkan manfaat ekonomi dari ekspor berupa pajak ekspor yang menambah nilai devisa.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed