by

Pelaut Senior Siap Penuhi Undangan Polres Metro Jakarta Pusat Hadapi Laporan PP KPI

JAKARTA-Di tengah dengan kesadaran diri terus mengikuti diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersabar diam dirumah saja dan jika sekali-kali keluar karena ada kepentingan atau urusan juga selalu mengikuti aturan protokol kesehatan untuk physical distancing dengan jaga jarak dan menghindari kerumunan dengan ketulusikhlasan, mengingat komunitas Pelaut Senior rata-rata berusia diatas 65 tahun yang rentan terdampak wabah pandemi Covid-19.

Adalah Tonny Pangaribuan yang juga salah satu pengurus di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dinakhodai Andi Nena Wea yang merupakan konfederasi serikat pekerja pendukung kuat Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 lalu, dan juga mantan salah satu ketua Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) periode 2004-2009 yang dinakhodai almarhum H. Hanafi Rustandi saat membuka wibesite organisasi KPI Pusat yang beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Jakarta Pusat, ada postingan yang memberitakan jika nama Tonny Pangaribuan, Hasoloan Siregar (Koordinator Komunitas Pelaut Senior) dan Teddy Syamsuri (Jurubicara Pelaut Senior) dilaporkan oleh PP KPI yang dikendalikan oleh Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MH. kepada Polres Metro Jakarta Pusat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan berita bohong (hoax).

Dengan demikian kembali Mathias Tambing dengan kekuasaannya yang merupakan pimpinan Lembaga Hukum atasnamanya dan numpang berkantor di PP KPI Cikini itu, anakbuahnya kemungkinan besar yang mengajukan laporan tersebut. Sehingga tidaklah keliru jika anggapan adanya kantor pengacara di kantor PP KPI pusat tujuannya terkandung untuk membungkam pelaut yang kritis dan atau guna menakut-nakuti, tidaklah salah, karena untuk melaporkan komunitas Pelaut Senior sudah yang kedua kalinya dengan tuduhan yang sama.

Berita PP KPI Cikini yang dishare oleh Tonny Pangaribuan kepada Koordinator Komunitas Pelaut Senior Hasoloan Siregar atau Solo yang juga aktivis KAPPI Angkatan 66 Rajon PGT. Kemudian Solo mengirimkan WA dari Tonny kepada Jurubicara Pelaut Senior Teddy Syamsuri yang juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI, menjadi mengusik ketenangan ketiganya.

Koordinator Komunitas Pelaut Senior Solo telah memperoleh konfirmasi dari para sahabat pelaut generasi penerus yang berbasis di Tanjung Priok akan siap mendampingi Pelaut Senior jika memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Pusat atas laporan PP KPI Cikini. Mereka akan membuka baju organisasinya untuk memberikan dukungan, mengingat saat mereka geruduk kantor PP KPI Cikini Mei 2016 dulu yang namanya komunitas Pelaut Senior juga turut serta malah ikut menghadiri dialognya dengan PP KPI meskipun hasilnya gagal.

Jurubicara Pelaut Senior Teddy Syamsuri yang ikut namanya dilaporkan yah merasa siap meskipun merasa jengkel, kenapa laporannya tidak menunggu PSBB selesai. Ini kan tidak ada hati yang bersifat empati dan rasa kemanusiaan ditengah-tengah kita semua sedang giat-giatnya melawan wabah Covid-19.

Namun sebagai warga negara, pihak komunitas Pelaut Senior baik Tonny, Solo dan Teddy merasa siap dan akan memenuhi undangan Polres Metro Jakarta Pusat jika surat resminya sudah diterima.

Laporan yang klise seperti laporan mereka di bulan Maret 2016 terdahulu, saat Polres Metro Jakarta Pusat masih di Jl. Kramat Raya. Menjadi sangat paradoks, mengingat sangat tidak mungkin komunitas Pelaut Senior yang anggota KPI dan yang telah berkontribusi menebarkan pencemaran nama baik organisasi KPI yang kantornya merupakan Rumah Besar Pelaut Indonesia tersebut dan hasil dari kontribusinya saat masih aktif berlayar di kapal-kapal asing di luar negeri.

Kemudian adanya dugaan berita hoax, ini juga paradoks. Sebab yang ada di berita media online yang menayangkan rilis Pelaut Senior untuk membuka segala sesuatu yang tidak amanah dilakukan oleh PP KPI sejak tahun 2001 sampai saat ini, adalah realita yang justru perlu diperdebatkan dan bukan malah mereka melaporkan sebagai berita bohong.

Untuk aparat penegak hukum di Polres Metro Jakarta Pusat jika benar ada atau masuk laporan PP KPI untuk tiga orang komunitas Pelaut Senior, tanpa mengurangi rasa hormat dan siap memenuhi undangannya.

Ijinkan untuk mohon dipertimbangkan oleh penyelidik hal ihwal modus operandi laporan PP KPI itu. Pasalnya jika mereka sebut ketiga nama yang dilaporkan bukan lagi anggota KPI, mohon dibaca aturan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB).

Dimana hal keanggotaan SP/SB yang jika tidak berstatus anggota lagi apabila pelaut anggota secara tertulis menyampaikan permohonan untuk kelaur dan/atau berhenti dari keanggotaan KPI sebagai serikat pekerja pelaut Indonesia. Jika itu dipertanyakan kepada ketiga nama Pelaut Senior itu, jawabannya dipastikan tidak pernah membuat surat resmi untuk kelaur atau berhenti dari keanggotaan KPI, kendati sudah purnalayar. Adanya aturan di AD/ART KPI itu berada dibawah undang-undang (UU SP/SB) dan maksudnya juga kabur.

Dan, ijinkan untuk memohon pihak penyelidik mempertanyakan legal standingnya terutama Presiden KPI Mathias Tambing. Dia adalah PP KPI yang berkuasa unlimited sejak Munaslub 2001, KLB 2017, hingga saat ini dengan jabatan sebagai Sekjen merangkap Bendahara KPI selama 16 tahun dan jadi Presiden KPI baru 3 tahun ini, total kekuasaannya selama 19 tahun.

Pertanyakan kepada Presiden KPI Mathias Tambing, apakah status dia adalah pelaut? Jika ngaku-ngaku pelaut dan jadi pengurus inti selama 19 tahun, apakah memegang Kartu Anggota KPI? Jika ngaku-ngaku juga anggota KPI, apakah dia berkontribusi terhadap organisasi KPI? Jika diakui juga, pertanyaan pamungkasnya, apakah pernah berlayar di kapal-kapal asing di luar negeri dan bekerja dikapal tersebut berdasarkan CBA (Collective Bargaining Agreement) antara KPI dan perusahaan yang dikukuhkan oleh pejabat Direktorat Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)?

Jika pertanyaannya itu dibalikkan kepada ketiga nama komunitas Pelaut Senior yang mereka laporkan, pasti dijawabnya dengan benar. Baik berstatus pelaut, anggota KPI, bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri, dan berkontribusi terhadap organisasi KPI. Sebaliknya terhadap diri Mathias, pastinya bukan status pelaut, kapan jadi anggota KPI, kapan kerja di kapal-kapal asing di luar negeri, dan dimana kontribusinya? Ini agar adil, karena sejatinya hukum itu untuk keadilan yang hakiki.

Bagi komunitas Pelaut Senior sangat mengerti dan memahami modus operandi PP KPI yang kembali melaporkan atas pencemaran nama baik dan berita bohong tersebut. Pasalnya keuangan dan harta kekayaan organisasi yang menjadi aset organisasi KPI hanya mereka yang pegang, yang kendalikan, yang bisa jadi ATM, yang bisa dijadikan bancakan sampai bisa sewa oknum yang enggak jelas untuk back up mereka di kantor PP KPI. Sebab itu, sangat dimaklumi dan ketiga nama komunitas Pelaut Senior itu menyatakan siap untuk datang jika resmi diundang.

Di era digital ssat ini, sangatlah buruk muka jika cara-cara dengan gunakan modus operandi seperti jaman kuda gigit besi masih dijadikan senjata untuk mengucilkan orang lain.

Padahal sebenarnya justru mereka sendiri yang tidak amanah dalam melaksanakan fungsinya untuk mengurus organisasi KPI secara benar. Saat banyak pelaut Indonesia disandera teroris Abu Sayaf di Philipina selatan, mereka tak pernah berusaha membela, yang ada hanya statement bahwa pelaut yang disandera itu bukan anggota KPI.

Belakangan kasus dilarungkannya jenasah ABK Indonesia dikapal ikan China di perairan Busan Korea Selatan dari akibat dipekerjakan dengan cara-cara perbudakan. KPI juga absen menyuarakan pembelaannya.

Di Tanjung Priok makin banyak ABK yang turun kapal karena wabah Covid-19 dan ekonomi sosialnya terdampak. Apakah organisasi KPI yang harta kekayaannya paling kaya ketimbang serikat pekerja lainnya, apakah menaruh empati untuk mengeluarkan dana untuk dijadikan sembako dan dibagikan sebagai bansos kepada para pelaut yang didarat dan terdampak Covid-19 tersebut? Mohon pihak penyelidik Polres Metro Jakarta Pusat juga bisa mengklarifikasi kenapa organisasi KPI yang mereka pimpin itu miskin untuk melakukan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta untuk kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya. Kenapa?

Bagaimanapun pelaut yang berhimpun di komunitas Pelaut Senior, adalah komunitas yang punya hak kedaulatan di organisasi KPI dan dijamin oleh konstitusi. Mohon untuk menjadi pertimbangan Polres Metro Jakarta Pusat dalam menyikapi laporan PP KPI yang justru merekalah yang seharusnya dilaporkan oleh pelaut karena telah menjadikan organisasi KPI bak perusahaan milik mereka.

“Mereka juga yang menutup rapat-rapat kran regenerasi untuk mengurus organisasi KPI ke depan. Mereka telah membonsai organisasi KPI tidak bisa bebas, terbuka, mandiri demokratis, dan bertanggungjawab sebagai serikat pekerjanya profesi pelaut yang harusnya profesional seperti union-union pelaut bangsa-bangsa lain di dunia. Ini agar tidak menimbulkan kontraproduktif ketika Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan PP KPI tersebut”, ujar Penasehat Pelaut Senior Binsar Effendi Hutabarat menyudahi rilis komunitas Pelaut Senior kepada pers (3/5/2020) dari markasnya di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jakarta Timur 13310.

(tS66)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed