by

Membedah Setoran Kontribusi Berdasarkan CBA dan Dalil Keanggotaan Organisasi KPI, Dimanipulasi Untuk Pelaut Ketahui

JAKARTA-Pada pertemuan lanjutan Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) pada 2 Juli lalu di markas Yake di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310. Adalah seorang pelaut senior eks Holland America Lines (HAL) Andi Muslich yang ingin menuntut visi organisasi KPI soal kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya.

“Setelah istirahat dari HAL dan ditengah pandemi Covid-19 yang sangat membutuhkan dukungan bantuan sosial dari organisasi KPI. Menuntut visi organisasi KPI terhadap kesejahteraan pelaut dan keluarganya menjadi cukup layak dipertanyakan dan diperjuangkan”, ucap Andi Muslich brrsemangat.

Pada hari Sabtu, 4 Juli 2020, seorang pelaut yang berlayar sejak tahun 1997 dan sampai saat ini berjamaah Muhammad Hartono, merasa masih bingung dengan tujuan dan manfaat dari KPI. Ia akui jika berdiskusi dengan Pengurus Pusat (PP) KPI, akunya selalu dipertanyakan apakah dirinya anggota KPI atau bukan?

Masih tercatat di memori jika saat Presiden KPI Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. menghadap Dirjen Hubla Kemenhub yang didampingi Dirkapel pada 28 Juni 2019 tahun lalu. Dihadapan Dirjen Hubla dan Dirkapel, Mathias Tambing menjelaskan tidak mengenal yang namanya komunitas Pelaut Senior yang kemudian ditanggalkan untuk berganti nama Pelaut KPI. Karena Mathias Tambing katakan tidak jelas statusnya. Bahkan Mathias Tambing yang bukan pelaut itu menegaskan dihadapan Dirjen Hubla dan Dirkapel jika dirinya siap menghadapi siapapun yang ingin mengganggu dan mengacaukan KPI yang dipimpinnya.

Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri merasa perlu untuk sekedar memberikan penjelasan agar para sahabat pelaut Indonesia bisa mengetahui, memahami dan menjadi mengerti duduk persoalannya.

Bersama Koordinator Eksekutif Tonny Pangaribuan, Koordinator Lapangan Hasoloan Siregar (Solo), Penasehat Binsar Effendi Hutabarat dan tokoh pelaut eks Shell Tankers BV H. Aang Yance. Teddy Syamsuri yang juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI melalui rilisnya kepada pers (6/7/2020) kemudian menyampaikan penjelasannya.

Dimulai dengan adanya sebutan Collective Bargaining Agreement (CBA) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara organisasi KPI sebagai serikat pekerjanya profesi pelaut Indonesia dengan perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dan diketahui oleh Dirjen Hubla. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

Kemudian dengan mengutip CBA/KKB antara KPI dan Shell International Manning Service (SIMS) bertanggal 31 Desember 1999 sebagai persandingan. Di Artikel 14 angka 2 tertuang bunyi bahwa perusahaan (SIMS) berjanji memberikan setoran kontribusi setiap bulannya sebesar US$ 25 untuk seorang crewmember (pelaut selaku awak kapal Shell Tankers) di kapal dan saat istirahat untuk tidak bekerja di kapal serta bersama keluarganya untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan yang langsung berhubungan dengan organisasi KPI untuk segera menanggungnya.

Kemudian dari sebuah artikel tentang kontribusi berdasarkan CBA/KKB antara organisasi KPI Tanjung Priok dengan Samudera Indonesia (Samin) yang berkedudukan di Singapore, didapat frasa perusahaan wajib menyetorkan kontribusi kepada organisasi KPI sebesar 4 persen dari gaji pokok seorang crewmember (Samin) setiap bulannya untuk dipergunakan bagi kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya.

Jika dihubungkan dengan tuntutan Andi Muslich, pelaut eks HAL, tentang visi organisasi KPI terhadap kesejahteraan pelaut. Maka sudah bisa dipahami hal kesejahteraan sudah menjadi hak pelaut untuk memintanya, atau kewajiban organisasi KPI untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam aturan CBA/KKB antara organisasi KPI dan perusahaan soal kontribusi.

Berikutnya jika dihubungkan dengan pengaduan seorang pelaut bernama Muhammad Hartono, Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri hendaknya merujuk pada UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB). Dimana dalam BAB IV Keanggotaan di Pasal 17 ayat (1) UU SP/SB yang berbunyi bahwa pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota SP/SB dengan pernyataan tertulis. UU SP/SB adalah payung hukum dari terbentuknya organisasi KPI sebagai serikat pekerjanya profesi pelaut Indonesia, yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia sendiri.

Jika hanya gegara pelaut saat of kemudian tidak bayar uang iuran selama 1 tahun lalu dinyatakan bukan anggota KPI lagi dengan acuan AD/ART KPI. Pelaut KPI menyatakan soal klem bukan anggota lagi atau dianggap tidak jelas statusnya, merupakan dalil PP KPI yang manipulatif. Dan AD/ART KPI yang tidak bersesuaian dengan ketentuan UU SP/SB, jelas melanggar hukum yang sudah mengikat serta berlaku bagi setiap SP/SB atau organisasi KPI, dan berlaku juga bagi anggota SP/SB atau bagi pelaut anggota.

Jika PP KPI bersikukuh terhadap AD/ART KPI, di AD/ART KPI hasil Kongres VI KPI tahun 2004 jelas tidak ada jabatan Wakil Presiden KPI. Tapi pada PP KPI periode 2004-2009 terbukti ada jabatan Wakil Presiden KPI. Di AD/ART KPI hasil Kongres VIII KPI tahun 2014 tidak ada jabatan Presiden Eksekutif KPI, tapi pada PP KPI periode 2014-2019 (dipotong karena digelar KLB KPI tahun 2017) terbukti ada jabatan Presiden Eksekutif KPI.

Sementara itu Mathias Tambing itu jelas bukan berstatus pelaut. Seniornya dari AIPI Makasar menceritakan secara detil tentang Mathias Tambing yang pernah ikut prola tapi tidak melanjutkan atau bisa disebut tidak lulus. Pertanyaannya, apakah yang bukan pelaut bisa jadi anggota KPI?

Selanjutnya apakah Mathias Tambing jika karena hasil rekayasa kemudian memegang kartu anggota KPI, pertanyaannya, apakah Mathias Tambing berkontribusi terhadap organisasi KPI? Jika karena gengsi atas titelnya sekelas dewa, Mathias Tambing mengaku berkontribusi terhadap organisasi KPI.

Pertanyaan terakhirnya, apakah Mathias Tambing sudah bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri yang ber-CBA perusahaannya dengan organisasi KPI?

Ini perlu ada penjelasan jujur dari Presiden KPI Mathias Tambing untuk tidak membuat pelaut terus menerus dihantui oleh pertanyaan PP KPI, apakah menjadi anggota atau bukan.

“Jika Mathias Tambing dihadapan Dirjen Hubla dan Dirkapel sempat melontarkan kesombongan siap menghadapi siapapun yang ingin mengganggu dan mengacaukan KPI yang dipimpinnya. Kok waktu Pelaut KPI sambangi kantor KPI Pusat Cikini sebagai Rumah Besar Pelaut Indonesia untuk menemui Mathias Tambing sebagai Presiden KPI dengan itikad baik, pada tanggal 19 Juni 2020 lalu. Kenapa Mathias Tambing tidak mau menghadapinya? Kenapa justru polisi Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat yang kesannya membentengi kantor KPI Pusat Cikini itu dan yang secara normatif menyatakan untuj tugas kamtibmas, Mathias Tambing korbankan aparat sebagai polisi rakyat itu untuk berhadapan dengan Pelaut KPI yang sifatnya berurusan internal, urusan rumah tangganya sendiri. Katanya sesumbar siap menghadapi, tapi sampai saat ini pesan Pelaut KPI melalui Wakapolsek Metro Menteng agar Mathias Tambing harus menerima kedatangan Pelaut KPI dalam waktu tidak lama, toh tidak terkonfirmasi sampai saat ini. Siapa yang banci, siapa pula yang omong doang, silahkan sahabat pelaut Indonesia menilainya”, pungkas Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri yang bersedia dihubungi oleh para pelaut jika masih belum jelas di kontak person 081212229578 atau WA di nomor 087775763890.

(TS66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed