by

Penambangan & Penebangan Ilegal di Desa Manumpak – B Pengamat Hukum : Pelaku Dijerat UU Lingkungan Hidup dan Tipikor

Deli Serdang – Polemik Penambangan Batu dan Penebangan Hutan Lindung di Dusun I, Desa Manumpak – B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga melibatkan PT Adiguna Makmur, Pemerintahan Desa dan kecamatan setempat, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deli Serdang, terus bergulir.
Dalam perkembangannya, praktik haram tersebut sudah diselidiki Polisi, baik Unit IV Subdit IV/Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) maupun Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Deli Serdang.
Dalam penanganan kasus itu, Pengamat Hukum Sumatera Utara (Sumut), Rinto Maha, yang dimintai keterangannya oleh wartawan, Senin (06/07/2020), menerangkan Pelaku Penambangan dan Penebangan ilegal tersebut bisa dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup dan UU Tindak Pidana Korupsi (TPK).
“Penyelidikan kasus Tambang ilegal bisa displit menjadi dua. Pertama, Pidana Lingkungan Hidup dan kedua kerugian Negara secara terstruktur akibat penambangan itu. Baik kerugian negara dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan kerugian Negara dalam eksploitasi hasil tambangnya.
Untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan, tidaklah sulit. Mau pakai UU Lingkungan Hidup dan UU Tindak Pidana Korupsi, bisa semua,” terangnya.

Bahkan, sambung pengacara yang beracara di sidang-sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, kasus tersebut bisa diambil oleh kejaksaan, selaku Pengacara Negara. “Asintel Kejatisu dan Aspidsus, mereka Pengacara Negara. Sangat berwenang melindungi Aset Negara. Mereka bisa ambil alih jika masih lidik (penyelidikan),” imbuhnya.
Lanjutnya, kalau menyangkut aset (Lahan Hutan Lindung atau Aset Tanah Negara), maka seyogyanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) harus turun tangan, tanpa dibuatkan delik aduan. “Karena ini bersifat delik umum dan Pengacara Negara wajib melindungi aset negara. Supervisinya Kejatisu, jadi penyidik kepolisian diawasi mereka. Ingat, Polisi itu alat penindak bukan Pengacara Negara. Yang tugasnya melindungi aset negara adalah jaksa,” bebernya.
Ditanya, siapa saja yang harus bertanggungjawab dan menjalani proses hukum, apakah termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, Rinto yang menjadi Kuasa Hukum sejumlah anggota DPRD Sumut dalam pusaran kasus suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut itu, menegaskan siapapun yang menerbitkan izin kepada perusahaan dan oknum-oknum untuk mengeruk hasil bumi tersebut mesti diperiksa dan dimintai keterangan. “Siapa yang terbitkan izin Penambangan harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban, baik UU Lingkungan Hidup dan UU TPK,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Unit IV Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut dan Satreskrim Polresta Deli Serdang, ‘rebutan’ tangani kasus-kasus Penambangan Batu dan Penebangan Kayu ilegal di Dusun I, Desa Gunung Manumpak – B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang.
Setelah penyidik Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut turun langsung ke lokasi melakukan penyelidikan, giliran penyidik Satreskrim Polresta Deli Serdang yang akan memeriksa manajemen PT Adiguna Makmur dan Kepala Desa (Kades) Manumpak – B, Jhonmedi Abraham Saragih serta instansi terkait lainnya pada pekan depan. “Karena masih penyelidikan, maka sifatnya kita undang mereka untuk dimintai keterangan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Firdaus yang dikonfirmasi wartawan, Sabtu siang (04/07/2020).
Kepala Unit (Kanit) IV Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Marodof Oktavianus Sitinjak, mengakui pihaknya sudah mengonfirmasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumut. Dan dalam konfirmasi itu, PT Adiguna Makmur dinyatakan tidak memiliki izin penambangan.
Ketiadaan izin tersebut, juga dibenarkan Staf Bagian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumatera Utara (Sumut), Rinto Lumban Tobing. (LG)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed