by

Akan Disampaikan Mosi Pelaut KPI Dalam Misi Menyelamatkan Organisasi Dengan Mereformasi Pengurusnya Tidak Amanah

Jakarta-Para aktivis pelaut Indonesia antara lain Capt. Dwi Soeyono, Capt. Farhan Kambey, Capt. Sartono, Tonny Pangaribuan, Hasoloan Siregar (Solo), Arifin Simbolon, Teddy Syamsuri dan Binsar Effendi Hutabarat dalam perbincangan santai di markas Yake di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310 yang juga dijadikan posko komunitas Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia), telah menghasilkan beberapa point strategis untuk menindaklanjuti misi perjuangan menyelamatkan organisasi KPI harga mati.

Salah satunya disepakati jadwal menyambangi Pengurus Pusat (PP) yang direncanakan pada hari Jum’at, tanggal 17 Juli 2020, jam 14.00 WIB sampai dengan selesai.

Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri dalam rilisnya kepada pers (8/7/2020) menjelaskan bahwa jadwal menyambangi Kantor KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat tetap pada konteks untuk maksud itikad baik.

“Jika pada hari Jum’at tanggal 19 Juni lalu, kami tidak bisa bertemu Presiden KPI Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. Semoga untuk kedua kalinya dengan mohon bantuan pihak aparat kepolisian agar bisa mengapeal untuk bisa bertemu dengan Presiden KPI, tentunya sekaligus melayangkan surat pemberitahuan perihal untuk kami, delegasi Pelaut KPI berjumlah 12 orang untuk menyambangi untuk kedua kalinya pada hari Jum’at, 17 Juli 2020 jam 14.00 WIB. Jika tidak mau ditemui lagi, mungkin langkah berikutnya atau opsi kedua akan kami lakukan, tentunya atas seijin pihak kepolisian yang menjaga kamtibmasnya”, ujar Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI tegas.

Menurutnya Presiden KPI Mathias Tambing itu konon melalui orang-orangnya pernah suruh kirim pesan singkat (sms) via ponsel kepada handphone Teddy Syamsuri, agar bisa datang ke Kantor KPI Pusat Cikini. Kalau tidak berarti banci dan bacot doang, itu pesan singkat dari orang-orang Mathias Tambing. Dan, kali keduanya akan sambangi lagi, apakah Mathias Tambing juga ngeles lagi.

Untuk kepentingan tersebut, juga disepakati konsep Mosi Pelaut KPI yang akan dibacakan didepan Presiden KPI Mathias Tambing apabila dia tidak banci atau banyak bacot doang seperti yang orang-orangnya pernah membully Pelaut KPI.

Adapun isi mosi Pelaut KPI tertuang seperti dibawah ini.

Mosi Pelaut KPI : “Selamatkan Organisasi KPI Harga Mati”

Dengan Berkat Dan Rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Kami Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dengan nafas satu hati, satu jiwa, dalam satu semangat dan ruh suasana kebatinan yang bersatu padu.

Mengingat :

1. Bahwa Pengurus Pusat (PP) KPI yang saat sekarang ini berkuasa dari forum KLB (Kongres Luar Biasa) KPI tahun 2017, merupakan kepengurusan yang tidak lepas dari turunan pengganti PP KPI hasil Kongres VIII KPI tahun 2014 dan kepengurusan turunan sebelumnya sebagai pengganti PP KPI dari forum Kongres VII KPI tahun 2009, adalah kepengurusan PP KPI illegal.

2. Bahwa Kongres VII KPI tahun 2009 terjadi dead lock, tidak terdapat pemilihan PP KPI baru untuk periode 2009-2014, tidak pernah ada SK (Surat Keputusan) tentang Penetapan dan Pengesahan PP KPI dari Pimpinan Kongres VII KPI, merupakan produk forum kongres yang gagal, dan peserta bubar sebelum ada penutupan, dengan mengangkat dirinya sendiri sebagai PP KPI periode 2009-2014 setelah sebelumnya lebih dulu demissioner, adalah kepengurusan PP KPI yang tidak memiliki legal standing, dan oleh karena itu PP KPI berikutnya (periode 2014-2017 dan periode 2017 sampai saat ini), adalah kepengurusan PP KPI yang produk cacat hukum dan atau illegal.

Menimbang :

1. Bahwa dalam forum Kongres VII KPI tahun 2009 dari Laporan Pertanggungjawaban PP KPI periode 2004-2009 sebelum menjadi kepengurusan demissioner, terdapat 8 unsur dari peserta kongres berjumlah 129 orang terdiri dari 3 unsur (Cabang Makasar, Cabang Tanjung Priok, dan Perwakilan Holland America Lines/HAL atau Kelompok 27) menolak laporan pertanggungjawaban, 4 unsur (Cabang Ambon, Cabang Bali, Cabang Balikpapan, dan Perwakilan Perusahaan atau Kelompok 23) menolak dengan catatan, serta 1 unsur Cabang Bitung yang menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan PP KPI periode 2004-2009, merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI yang sampai saat ini tahun 2020 tidak pernah sama sekali dilakukan audit internal dan independen, merupakan perbuatan tindak yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh PP KPI illegal sejak Kongres VII KPI tahun 2009 sampai pasca KLB KPI tahun 2017 hingga saat ini, wajib diusut secara tuntas.

2. Bahwa PP KPI dari forum KLB tahun 2017 dimana Sekjen rangkap Bendahara terpilih menjadi Presiden KPI dan Wakil Ketua terpilih menjadi Sekjen rangkap Bendahara KPI, saat serah terima keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI tahun 2018, terjadi silang kemarut dan atau komplain dari Sekjen rangkap Bendahara KPI kepada Presiden KPI dengan meminta untuk diaudit tapi gagal, karena kuatnya kekuasaan sifat otoriterian yang digunakan oleh Presiden KPI dengan menolak permintaan audit dari Sekjen rangkap Bendahara KPI. Dalam perkembangannya di tahun 2019 terjadi prahara dugaan penilepan keuangan organisasi KPI milyaran rupiah yang diduga digelapkan oleh Wakil Sekjen KPI dan yang oleh Presiden KPI sempat mempolisikan tapi dicabut kembali karena diancam Wakil Sekjen yang siap membuka borok-borok Presiden KPI, kemudian dicukupi dengan memberikan sanksi pemecatan dari jabatan Wakil Sekjen KPI, merupakan bentuk kesengajaan Presiden KPI yang bertitel master hukum tapi mengabaikan untuk menggunakan ranah hukum yang semestinya harus ditegakkan walaupun langit harus runtuh, telah terjadi kerugian keuangan organisasi KPI yang diduga di korupsi oleh Wakil Sekjen tapi oleh Presiden KPI dengan sengaja menutup kasus tersebut membuat kerusakan parah atas keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI babak belur, wajib diusut sampai tuntas.

Memperhatikan :

1. Bahwa dengan kekuasaan PP KPI illegal sejak Kongres VII KPI tahun 2009 dari kekuasaan yang illegal berlaku unlimited sampai terjadi PP KPI dari KLB KPI tahun 2017 dan sampai saat ini yang merupakan turunannya yang juga illegal dan atau cscat hukum, dipandang perlu untuk tidak lagi dipertahankan, dilanjutkan, dan harus segera dihentikan.

2. Bahwa dengan kekuasaan Presiden KPI yang otoriter dari sejak KLB KPI tahun 2017 yang merupakan turunan kekuasaan illegal sejak masih menjabat Sekjen rangkap Bendahara KPI dari sejak Kongres VII KPI tahun 2009 yang dead lock dan tidak mempunyai legal standing, dipandang perlu untuk diminta bertanggungjawab sepenuhnya sampai tuntas dari akibat kerusakan parah atas keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI melalui ranah hukum yang berlaku di Indonesia yang negara hukum.

Dengan mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, serta memperhatikan dan seterusnya. Ijinkan kami, Pelaut KPI, bersama ini hendak menyampaikan mosi yang menjadi misi perjuangan kami, baik demi tegaknya keadilan dan kebenaran, maupun demi kembalinya khittah jatidiri KPI sebagai serikat pekerjanya profesi pelaut Indonesia yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia. Serta demi menjadi sarana untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan yang layak bagi pelaut dan keluarganya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan payung dan atau dasar hukum dibentuknya organisasi KPI, dengan mosi sebagai berikut :

Pertama :

Selamatkan organisasi KPI sekaligus mereformasi kepengurusan KPI untuk memenuhi tuntutan regenerasi sebagai suatu keniscayaan, dengan mendesak Pemerintah terkait sebagai Pembina KPI eks officio untuk dalam waktu segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) KPI. Dan kami siap menyusun Caretaker untuk transisi sebelum terpilih kepengurusan PP KPI definit, serta siap membentuk kepanitian sampai diselenggarakannya Munaslub KPI;

Kedua :

Selamatkan organisasi KPI dengan memohon negara hadir untuk menuntut pengusutan sampai tuntas kerusakan parah atas keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI yang dirusak secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh oknum PP KPI dengan memutuskan hukuman bagi yang terlibat dengan seberat-beratnya dan seadil-adilnya memenuhi harapan pelaut Indonesia umumnya dan kami Pelaut KPI khususnya, yang dengan kerja kerasnya, susah payahnya, dan bercucuran keringat, menghasilkan pemasukan pendapatan bagi organisasi KPI melalui setoran kontribusi dari perusahaan ke organisasi KPI berdasarkan CBA (Collective Bargaining Agreement) yang di approved Dirjen Hubla Kemenhub sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, demi tegaknya hukum di Indonesia yang negara hukum.

Jakarta, Jum’at, 17 Juli 2020.

atasnama dan atau mewakili Pelaut KPI sebagai delegasi,

1). Tonny Pangaribuan.
2). Hasoloan Siregar.
3). Herman Abimayu.
4). Atjeng Suhendar.
5). Binsar Effendi.
6). Teddy Syamsuri.
7). Andi Muslich.
8). Richardo Hutabarat.
9). Sabar Silaen.
10). Rianto Simatupang.
11). Arifin Simbolon.
12). H. Aang Yance.

(ts66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed