by

Lembaga Bantuan Hukum “Sosio Legal” Layangkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Kapolri, Komisi 3 DPR RI, Kompolnas dan Ombudsman RI

BEKASI-Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Sosio Legal”, Konsultasi dan Bantuan Hukum, Martin Iskandar, SH, Juliani, SH, MH dan Apriano S Butar Butar, SH, bertindak sebagai Kuasa Hukum Aan Wardanita.

“Kita bertindak sebagai kuasa Aan Wardanita, dalam perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/2034/K/IX/2019/PMJ/Res Depok, tanggal 17 September 2019 dalam perkara pemalsuan dokumen dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilaporkan Rahman Arip, SH (Kuasa Hukum terdahulu) Klienny Aan Wardanita dengan terlapor Junia Usin yang saat ini telah dihentikan proses penyelidikannya penyidik Polres Metro Depok,” kata Martin Iskandar, SH, di Pesona Metropolitan Jl. Metropolitan Raya Ruko Gardenia Blok RB No.16 / Ruko Botania Blok A1 No.06, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

Lanjutnya, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sosio Legal, Konsultasi dan Bantuan Hukum, telah melayangkan surat dengan No : 10/LBH-SL/Pdn/VI/2020, pada 4 Juni 2020, kepada Kapolri, Waka Polri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Polri, Ka Polda Metro Jaya, Waka Polda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kepala Kepolisian Resort Metro Depok, Komisi 3 DPR RI Kompolnas RI dan Ombudsman RI.

“Klien Kami Aan Wardanita, lahir di Jakarta, (10/6/1964), beralamat di Cibubur Indah V BLK.S.I No. 08 Rt/Rw 007/007 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur,” ujar Martin Iskandar, SH.

Martin Iskandar, SH, menerangkan, bahwa Kliennya, Aan Wardanita adalah sebagai pencari keadilan yang telah melakukan upaya hukum dengan membuat Laporan Polisi di Polres Depok melalui Rahman Arif , SH (Kuasa hukum terdahulu) hingga kedudukannya sebagai pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/2034/K/IX/2019/PMJ/Resta Depok, tanggal 17 September 2019 dalam perkara pemalsuan dokumen dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sesuai dengan Pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP yang ditangani oleh penyidik Unit Kamneg Sat Reskrim Polres Depok.

Lanjutnya, bahwa perkara yang dilaporkan tersebut adalah terhadap adanya Surat Keterangsn Ahli Waris, tertanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani Ny Junia Rinaldi, Ratu Bionika Widyasari, Ratu Indira Mayangsari dan Ratu Legina Kartikasari yang turut disaksikan RT dan RW setempat serta telah dicatatkan/diagendakan oleh Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat.

Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut intinya berisikan/menyebutkan bahwa Ny Junia Rinaldi, Ratu Bionika Widyasari, Ratu Indira Mayangsari dan Ratu Legina Kartikasari adalah ahli waris yang sah dari almarhum H Maris Rinaldi M Si serta tidak ada ahli waris yang lainnya

“Sedangkan fakta hukum nyata terdapat ahli waris yang lain almarhum H Maris Rinaldi M Si yaitu Klien kami Aan Wardanita dan saudaranya seayah dan sekandung yang masing-masing bernama Hj Pudjiastuti, Hj Sri Bulan S dan Evi Sari Wulan,” sambungnya.

Kemudian untuk melindungi hak waris Klien kami Aan Wardanita, bersama-sama dengan saudaranya yaitu Hj Pudji Astuti, Hj Sri Bulan S dan Evi Sari Wulan yang jelas dan nyata sebagai saudara-saudara sekandung dan seayah dari almarhum H. Maris Rinaldi, MSi dan memiliki hak waris sebagai ahli waris dari almarhum H Maris Rinaldi, M Si, maka beralasan hukum sebagai pihak pelapor kami keberatan / tidak menerima dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 31 Juli 2017 tersebut dan Penetapan Nomor : 0207/Pdt.P/2017/PA.Dpk tanggal 6 September 2017 oleh Pengadilan Agama Depok.

Karena nyata Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Juli 2017 tersebut dan Penetapan Nomor : 0207/Pdt.P/2017/PA.Dpk tanggal 6 September 2017 oleh Pengadilan Agama Depok, berpotensi menghilangkan hak waris yang menjadi hak waris Klien kami Aan Wardanita dan Hak Waris saudaranya dari harta-harta peninggalan Alm H Maris Rinaldi, M Si dan/atau harta-harta peninggalan Alm. Drs H Suhaibin Sidi, MBA dan Almh. Hj Mariam S.

Bahwa karena dalam Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 31 Juli 2017 dan Penetapan Nomor : 0207/Pdt.P/2017/PA.Dpk tanggal 6 September 2017 tersebut atas nama Ny Junia Rinaldi binti Usin Dkk, maka Klien kami Aan Wardanita menduga adanya tindak pidana tersebut sehingga melalui Rshman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) melaporkan Ny Junia Rinaldi binti USIN, Dkk.

Bahwa sedangkan jelas dan nyata Laporan Polisi yang dibuat Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) telah berdasarkan hukum dan bukti yang nyata, sebagaimana yang menjadi dasar hukumnya adalah bahwa kedudukan Aan Wardanita bersama-sama saudara saudara sekandung dan se ayah dari almarhum H Maris Rinaldi, M.Si, sebagaimana ketentuan Hukum Waris Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

“SAUDARA LAKI-LAKI/PEREMPUAN SEKANDUNG, JIKA PEWARIS PUNYA ANAK PEREMPUAN, MAKA DAPAT BAGIAN ASHOBAH MA’AL GHOIR (MEWARISI SISA SETELAH DIKURANGI BAGIAN FUDHUL MUWADDARAH);

Bahwa dalam Hukum Waris Islam menurut semua kitab faraid, bila terdapat saudara perempuan sekandung (Ukhtun Syaqiqah) bersama anak perempuan bagian warisnya adalah Ashobah Ma’al Ghair.

Ashobah Ma’al Ghair adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa, apabila ahli waris tersebut tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (al-furudl al-muqaddarah).

Yang berhak menerima bagian Ashobah Ma’al Ghair tersebut antara lain adalah saudara sekandung (seorang atau lebih) bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki, dan saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

Hadis-hadis tentang bagian waris saudari perempuan ketika masih ada anak perempuan kandung dari si mayit :

“Nabi menetapkan bagi anak perempuan dan cucu perempuan dari jalan laki-laki 1/6 sebagai penyempurna 2/3 (dua pertiga) dan sisanya adalah untuk saudari”

AlBukhariy, al-Jami’al-Shahih al-Mukhtashar, (Bairut: Dar Ibnu Kasir,1987), Jilid VI : hlm 2477

“Rasulullah SAW bersabda; Jadikanlah saudari-saudari bersama anak-anak perempuan sebagai ‘ashabah.”

Bahwa pada dasarnya jelas dan nyata yang menjadi dasar pembagian waris (faraid) untuk orang-orang yang beragama Islam adalah Al-quran dan Sunnah/Hadis, dan Indonesia belum memiliki dasar hukum yang menjadi hukum Positif yang menjadi dasar hukum/pijakan dalam pembagian waris untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam selain Al-Quran dan Sunah/Hadis tersebut;

Bahwa dengan demikian secara hukum tentunya Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 31 Juli 2017 tersebut, intinya berisikan/menyebutkan bahwa hanya “Ny Junia Rinaldi, Ratu Bionika Widyasari, Ratu Indira Mayangsari dan Ratu Legina Kartikasari adalah ahli waris yang sah dari almarhum H Maris Rinaldi M Si serta tidak ada ahli waris yang lainnya”.

Tentunya hal tersebut tidak benar, karena memuat keterangan yang tidak benar dan terindikasi sebagai keterangan palsu, karena senyatanya masih ada ahli waris yang lain yang tidak diikut sertakan dalam surat keterangan waris tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUH Pidana dan 266 KUH Pidana, selain itu Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 31 Juli 2017 tersebut telah digunakan untuk mengajukan permohonan penetapan waris dan telah keluar Penetapan Nomor : 0207/Pdt.P/2017/PA.Dpk tanggal 6 September 2017 oleh Pengadilan Agama Depok.

Bahwa Klien kami melalui Rahman Arip SH (Kuasa hukum terdahulu) membuat Laporan Polisi tersebut tanggal 17 September 2019 dan ditangani Unit Kamneg Sat Reskrim Polres Metro Depok serta telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menurut penyidik Polres Metro Depok sudah 6 kali memberikan SP2HP.
Namun hanya 5 SP2HP yang diterima dan 1 SP2HP belum diterima, begitupun Klien kami dan Rahmn Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) tidak menerimanya.

SP2HP yang diterima terlampir, masing-masing : SP2HP ke-1 tertanggal 21 September 2019, SP2HP ke-2, tertanggal 20 Oktober 2019, SP2HP ke-3 tertanggal 10 Desember 2019, SP2HP ke-4 tertanggal 04 Mei 2020, SP2HP ke-6 tertanggal 02 Juni 2020.

“Untuk SP2HP ke-5 Klien kami tidak menerima dan Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) pun juga tidak menerima dan pernah ditanyakan Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) kepada penyidiknya BRIPKA Sigit Prasetyo,” katanya.

“Sudah saya kirimkan nanti saya kirimkan tanda terimannya” (percakapan/chat by WhatsApp dengaan Rahman Arip).

Bahwa menurut keterangan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 4 Nomor : B/1112/V/2020/Reskrim tanggal 04 Mei 2020, pada intinya menerangkan berdasarkan hasil gelar yang dilakukan, perkara belum bisa naik status dari Lidik ke Sidik masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk dimintakan keterangannya ke Saksi Ahli Pidana dan Saksi Ahli Waris Hukum Islam.

Kemudian menurut keterangan dalam SP2HP ke-6 tanggal 2 Juni 2020, pada butir 3 menerangkan : Setelah dilakukan gelar perkara dan hasil para peserta gelar perkara menyimpulkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Sementara pihak kami masih menyiapkan saksi ahli nya tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kami ternyata sudah 4 orang saksi ahli yang sudah diambil keterangannya dalam waktu yang singkat hal tersebut kami tahu dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 6 (enam) Nomor : B/1351/VI/2020/Reskrim tanggal 02 Juni 2020.

Bahwa berkaitan dengan ahli yang telah diambil keterangannya dalam proses Penyelidikan tersebut, tentunya tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pihak Penyelidik Polres Metro Depok untuk menghentikan proses penyelidikan, karena pihak kami mendapati hal-hal yang bersifat tidak objektif yang melukai rasa ketidakadilan yang diperoleh hingga Klien kami tidak diberi kesempatan untuk mengajukan ahli.

Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 4 Nomor : B/1112/V/2020/Reskrim tanggal 04 Mei 2020 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 6 tanggal 2 Juni 2020, pada point No. 2. Dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa laporan yang saudara laporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Polresta Depok tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan atau Memalsukan keterangan palsu ke dalam suatau Akta Otentik yang diduga dilakukan oleh Hj Junia Usin.

Pada point ini kami melaporkan memasukkan keterangan palsu, bukan memalsukan keterangan palsu?

Bahwa Selain SP2HP ke-6 tertanggal 2 Juni 2020, Polres Kota Depok, lebih dahulu mengeluarkan Surat Prrintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2LIDIK / 292 / V / RES.1.9 /2020/Reskrim tertanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani PS Kasat Rrskrim Komisaris Polisi Deddy Kurniawan, SH, SIK, MM, M Si, NRP 84051741, selaku atas nama Kepala Kepolisian Resort Kota Depok, yang pada intinya menerangkan :

Menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/2406/K/XI/20019/PMJ/Resta Depok tanggal 05 Noveber 2019 atas nama Pelapor Rahman Arip, SH
Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2020 penyelidikannya dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana.

Jadi kami berkesimpulan bahwa yang dihentikan penyelidikannya adalah perkara lain bukan Laporan Polisi Nomor : LP/2034/K/IX/2019/PMJ/Resta Depok tanggal 17 September 2019.

Bahwa Surat Ketetapan Nomor SP. TAP/292/V/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan tidak diperhatikan kembali dalam penulisan angka, huruf dan romawi pada SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN, karena pada dasar ketetapan penghentian penyelidikan

Point No. 4 Surat Perintah Penyelidikan : SP-Lidik/2059/XI/RES.1.9/2019/Res Depok tanggal 17 September 2019, pada hal tersebut romawi XI tapi tanggal 17 September 2019.

Pada Point. Memutuskan : Menghentikan penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/2034/K/IX/2019/PMJ/Resta Depok tanggal 19 September 2019, padahal Laporan Polisi yang kami buat tanggal 17 September 2019.

Dasar penghentian penyelidikan perkara yang kami laporkan yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/2034/K/IX/2019/PMJ/Resta Depok tanggal 17 September 2019 adalah :

“ Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP ” berbunyi : Mengadakan penghentian penyidikan..“Pasal 109 ayat (2) KUHAP ” berbunyi : Jika ternyata dari hasil penyidikan tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

“ Pasal 16 ayat (1) huruf h UU RI No.2 Th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ” berbunyi : Mengadakan penghentian penyidikan”.

Dari ke 3 dasar penghentian penyelidikan tersebut diatas bahwa tidak ada yang menyebutkan penghentian penyelidikan, semuanya menyebutkan penghentian penyidikan bukan penyelidikan Sehingga sangat lah aneh dan tidak mendasar/tidak berdasarkan hukum.!

Karena yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan KUHAP tidak mengatur adanya Penghentian Penyelidikan, sementara SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN Nomor : SP2LIDIK/292/V/RES.1.9/2020/Reskrim tertanggal 27 Mei 2020 dan SURAT KETETAPAN Nomor SP. TAP/292/V/2020/Reskrim tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN yang mendasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dikeluarkan Polres Metro Depok terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/2034/K/IX/2019/PMJ/Resta Depok, tanggal 17 September 2019 tersebut dikeluarkan dengan sewenang wenang, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Dalam hal penghentian penyelidikan yang bertanda tangan pada SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN Nomor SP2 LIDIK/292/V/RES 1.9/2020/Reskrim dan SURAT KETETAPAN Nomor SP. TAP/292/V/2020/Reskrim tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN adalah Komisaris Polisi Deddy Kurniawan, SH, SIK, MM, MSi selaku yang bertanggung jawab dalam perkara ini.

Namun demikian dalam kedua surat tersebut ada perbedaan jabatan Komisaris Polisi Deddy Kurniawan, SH, SIK, MSi, MSi,nyaitu pada SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN Nomor SP2 LIDIK/292/V/RES 1.9/2020/Reskrim sebagai Kasat Reskrim.

Sedangkan pada SURAT KETETAPAN Nomor SP. TAP/292/V/2020/Reskrim tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN sebagai PS. Kasat Reskrim “ Sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam perkara ini apakah tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan tanda tangan, karena dengan ditandatanganinya surat-surat dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan nasib seseorang“

Bahwa kami sangat keberatan terhadap tindakan Polres Metro Depok dalam menangani perkara tersebut, karena menurut kami sangat jelas dan nyata terdapat kejanggalan dan kekeliruan yang tentunya cenderung disengaja yang melanggar hukum yang dilakukan para penyidik yang menangani perkara tersebut, yang sampai dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan terhadap laporan tersebut

Bahwa peristiwa ketidakadilan yang Klien kami alami mengenai waris tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa pada mulanya dalam proses berjalannya laporan yang masih dalam proses penyelidikan tersebut, Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) bercerita bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik yang menangani menyampaikan perihal saksi ahli yang diperlukan dimintai keterangannya mengenai materi perkara tersebut.

Kemudian, Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) berkordinasi dengan Saksi Ahli mengenai Waris Agama Islam yang akan dimintai keterangannya yang bernama Dr Izzatul Mardhiah, S Ag, MA, dari Universitas Negeri Jakarta yang mana kemudian Rahman Arip SH (Kuasa hukum terdahulu) menyampaikan kesiapan saksi ahli Dr. Izzatul Mardhiah, S Ag, MA, kepada Kanit Kamneg AKP Nirwan S Pohan, SH dan penyidik BRIPKA Sigit Prasetyo.

Namun, entah bagaimana menurut Rahman Arip SH (Kuasa hukum terdahulu) setelah Biodata Saksi Ahli tersebut diterima penyidik dan pihak penyidik dapat langsung berkomunikasi/berkoordinasi dengan saksi ahli tersebut, tanpa alasan yang jelas saksi ahli yang hendak kami ajukan tersebut mengundurkan diri/tidak mau melanjutkan untuk memberikaan keterangan sesuai keahliannya dalam perkara tersebut.

Hari Senin tanggal 27 April 2020, Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) pernah ke Polres Metro Depok untuk menemui penyidik yang menangani perkara tersebut, ingin menanyakan perkembangan perkara dan saksi ahli yang akan diperiksa, Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) bertemu di ruang Wakasat Reskrim dengan Kanit Kamneg AKP Niwan S Pohan SH, Wakasat Reskrim AKP Bambang Purwanto, SH dan Kasat Komisaris Polisi Deddy Kurniawan, SH, SIK, MSi,

Pada kesempatan itu Rahman Arip, SH (kuasa hukum terdahulu) menyampaikan tidak akan mengajukan saksi ahli dari Pelapor, guna obyektifitas dan netral menyerahkan soal saksi ahli tersebut kepada pihak Penyidik Polres Metro Depok, dan pada saat itu AKP Nirwan S Pohan, SH menyampaikan telah menyampaikan surat permintaan Saksi Ahli Hukum Islam yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Islam Universitas Syarif Hidayatullah.

Yang tentunya pada saat itu kami berharap ahli yang akan ditunjuk oleh Universitas Syarif Hidayatullah akan bersikap netral daan obyektif dalam menyampaikan keterangan keahliannya.

Namun ternyata ketika Rshman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu) menanyakan langsung kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, yang bernama Dr Tolabi bahwa telah menunjuk dan memberi tugas kepada saksi ahli yang bernama Yayan Sofyan, SH, M Ag, MH

Yang masih menurut Dekan Dr Tolabi, pihak Terlapor sudah berkoordinasi dengan Yayan Sofyan, SH, M Ag, MH, sehingga Yayan Sofyan, SH, M Ag, MH, tidak bisa lagi ditemui/berkoordinasi dengan Rahman Arip, SH (Kuasa hukum terdahulu), sehingga dapat dipastikan keterangan Ahli Yayan Sofyan, SH, M Ag, MH dan/atau saksi-saksi ahli yang lain tidak obyektif dan/atau tidak netral.

Bahwa dengan peristiwa tersebut kami sangat kecewa pada penyidik Polres Metro Depok yang menangani perkara tersebu, kami merasakan ada ketidak jujuran, kesewenang-wenangan, tidak profesional dan tidak netral.

Menurut kami proses penghentian penyelidikan laporan tersebut terlalu terburu-buru dan sangat tidak teliti dalam menerbitkan surat penghentian penyelidikan dengan mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan, dan dengan ketidak telitian penyidik tersebut kami menduga ada unsur keberpihakan penyidik terhadap pihak terlapor Junia Usin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, sebagai kuasa hukum korban kami berkesimpulan bahwa kasat reskrim tidak mampu melakukan pengawasan secara benar dan maksimal terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/2034/K/IX/2019/PMJ/Resta Depok tanggal 17 September 2019 dalam perkara pemalsuan dokumen dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sesuai dengan pasal 263 KUHP dan atau 266 KUHP yang kami laporkan, menurut kami penyidik tidak hati-hati dan telah melakukan kesalahan besar dalam administrasi penyidikan serta sangat memalukan yang membuat proses Penghentian Penyelidikannya tidak SAH, menurut kami proses penyelidikan harus dibuka kembali atau dilanjutkan prosesnya

Maka atas dasar alasan-alasan yang telah terurai tersebut beserta bukti-bukti surat terlampir, sebagai kuasa hukum korban mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan memohon keadilan supaya laporan tersebut untuk dibuka kembali dan dilanjutkan proses penyelidikannya.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk menjadi bahan perhatian dan pertimbangan agar perkara yang kami laporkan dibuka kembali dan dilanjutkan proses penyelidikannya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Kuasa Hukum
AAN WARDANITA

MARTIN ISKANDAR, SH, JULIANI, SH MH
Dan PRIANO S BUTAR BUTAR, SH

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed