by

Mendukung Kebijakan Edhy Prabowo Merevisi Seluruh Regulasi

Penulis; Rusdianto Samawa, Ketua Umum Koordinator Nasional Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)

__________________

Mendukung kebijakan Edhy Prabowo merevisi seluruh Peraturan Menteri dan Kepmen, yang bertentangan dengan nasib nelayan dan masyarakat perikanan Indonesia. Selama ini, peraturan masa-masa menteri sebelumnya, sangat mencekik para nelayan.

Karena itu, kebijakan Edhy Prabowo dari berbagai sudut pandang, konsultasi publik dianggap sudah memenuhi kepercayaan dan amanat nelayan seluruh Indonesia, bahkan dunia.

Edhy Prabowo telah melakukan proses partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan / penyusunan peraturan perundang -undangan yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang bertumpu hidupnya di sektor Kelautan dan Perikanan (KP).

Ditengah isu Benih Lobster dan Cantrang, yang berdampak mendelegitimasi leadershipnya Edhy Prabowo. Maka perlu dijelaskan, bahwa pertarungan isu lingkungan versus keberlanjutan ekonomi kesejahteraan nelayan di skema pengelolaan lobster menuai keributan.

Sesungguhnya, keributan terjadi karena semua tidak memahami apa yang terjadi. Ini konsekwensi semua orang berpartisipasi dalam memberikan kritik terhadap kebijakan melalui media sosial.

Yang perlu diketahui, zaman menteri KKP Susi Pudjiastuti lebih sering menuduh nelayan melakukan Ilegal, Destructive dan Over Fishing. Akhirnya, menerbitkan Peraturan Menteri yang tidak berpihak pada nelayan, termasuk Permen 01 tahun 2015 dan Permen 56 tahun 2016 tentang pelarangan menangkap benih lobster, larangan menangkap induk Lobster, melarang Budidaya dan juga melarang ekspor lobster.

Nah, produk kebijakan Susi Pudjiastuti itu tidak memberikan manfaat apapun, baik kepada nelayan, pembudidaya dan negara. Bahkan, produk regulasi tersebut memperkaya penyelundupan.

Tentu, muncul masalah tersebut tidak secara kebetulan. Seiring pergantian Menteri kepada Edhy Prabowo yang kemudian melakukan revisi terhadap sejumlah Peraturan Menteri.

Dasar Edhy Prabowo melakukan revisi regulasi atas keprihatinan terhadap kondisi nelayan, pembudidaya, industri dan keberlanjutan keseimbangan lingkungan ekonomi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perlawanan Nelayan Lobster atas Permen KP 01 tahun 2015 dan permen 56 tahun 2016 itu menjadi titik tolak yang paling mendasar bagi Edhy Prabowo melakukan Kajian Publik, konsultasi, panggil stakeholder dan menyerap masukan serta dialog.

Sehingga Edhy Prabowo Berhasil melakukan revisi; terbit permen 12 tahun 2020. Konsep Permen 12 tahun 2020 pun sudah mewakili tiga mainstream pertarungan yakni: Budidaya (mewakili pembudidaya), Restocking (mewakili lingkungan dan keberlanjutan Sumberdaya Benih lobster dan indukan) dan Eksportir Benih Lobster dan Lobster Indukan hasil budidaya (mewakili Ekonomi pengusaha, nelayan penangkap, pembudidaya, eksportir dan pendapatan negara – PNBP).

Kalau ukuran, mana lebih untung kebijakannya terhadap nelayan, pembudidaya dan negaa?. Maka, simulasinya lebih untung regulasi Edhy Prabowo Permen 12 tahun 2020. Kebijakannya seimbang antara ekonomi, lingkungan, kesejahteraan dan pengusaha kerja juga).

Kemudian, regulasi peraturan zaman Susi Pudjiastuti lebih merugikan dengan tidak pertimbangkan aspek sosial ekonomi, yakni: melarang nangkap lobster induk, melarang budidaya dan melarang ekspor lobster.

Bahkan masalah yang paling krusial zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti, membuat Peraturan dan/atau kebijakan tanpa ada kajian akademik, tanpa ada dialog pakar, ahli dan meminta pendapat masyarakat.

Zaman Edhy Prabowo: membuat kebijakan yang sangat baik dan disambut gegap gempita oleh oara stakeholders kelautan dan Perikanan. Melalui Instruksi Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang kajian terhadap peraturan bidang Kelautan dan Perikanan. Tentu, proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi publik dengan sentral kegiatan konsultasi.

Selama 8 bulan ini, Edhy Prabowo Menteri KKP berhasil menggelar kegiatan konsultasi Publik berdurasi puluhan kali dalam 8 bulan ini. Dalam kegiatan konsultasi publik itu: mengundang para pakar untuk ikut memberi masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah. Sebab, yakini para pakar merupakan pihak yang lebih tahu soal kebijakan yang bisa bermanfaat.

Tetapi, pada periode lalu, mantan Menteri KKP Periode 2014 – 2019 mengambil kebijakan sangat “koboy policy”. Saya menyebut “Koboy Policy” sebagai gambaran bahwa proses pengambil kebijakan dan keputusan membuat peraturan itu tanpa ada konsultasi publik, tanpa meminta pendapat para ahli, tanpa memanggil nelayan sebagai perasa akibat peraturan dan tanpa bertabayyun kepada pengusaha perikanan.

Praktek “Koboy Policy” banyak disukai oleh netizein, tetapi secara fakta dan meluas mematikan dunia usaha kelautan dan perikanan. Bahkan, sekarang netijen dan kelompok media pro mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti meributkan sesuatu yang belum jelas substansinya.

Maka patut mendukung dan memuji langkah Edhy Prabowo yang memberikan nilai tambah bagi pemahaman masyarakat nelayan dan bisa berpartisipasi menentukan arah masa depannya.

Periode Edhy Prabowo: usaha-usaha pengambilan keputusan tidak aur-auran, yang benar dilanjutkan dan yang lemah diperbaiki serta yang salah diluruskan. Para pakar-pakar dilibatkan sehingga nelayan dapat manfaat dan nilai tambah dari kebijakan.

Konsultasi publik yang bangkitkan oleh Edhy Prabowo sangatlah beragam. Secara umum instruksi untuk kajian-kajian tentang peraturan sebelumnya, baru sekarang ditemukan dari sudut pandang relasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan masyarakat.

Proses pembangkitan budaya Konsultasi publik itu sendiri diartikan sebagai cara, mekanisme, dan proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Jalan metodologi Edhy Prabowo dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan publik, sudah dinilai benar. Namun, ini bukan berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menetapkan kebijakan tanpa sepengetahuan stakeholders: nekayan, masyarajat dan pengusaha.

Semangat instruksi menteri Edhy Prabowo memaknai bahwa publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Bahkan, jika dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang sangat kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menjelaskannya diberbagai ruang media massa.

Di sini, peran penting asosiasi nelayan dan para pemangku kepentingan lain yang diakui oleh pemerintah. Konsultasi publik yang dilakukan pemerintah untuk melibatkan stakeholders dalam merumuskan sebuah kebijakan atau peraturan yang akan membangun terjadinya hubungan dua arah antara pemerintah dan nelayan.

Periode Menteri Edhy Prabowo sangat rasional, terbuka dan objektif. Hampir tidak ada ruang untuk menentukan keputusan sendiri, selalu melibatkan masyarakat: nelayan, pengusaha dan pesisir disektor kelautan dan Perikanan. Artinya tidak ada lagi “KOBOY POLICY atau kebijakan semau e dewe.”[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed