by

Tempo dan Susi Pudjiastuti Menuduh Pocong Alat Tangkap Benih Lobster Melanggar Ekologi Lingkungan dan Over Ilegal Destructive Fishing

“Padahal Pocong ini luar biasa, alat yang hanya diam ditempat, tidak bergerak, dan tidak eksploitatif (statis). Mereka tega sekali katakan merusak lingkungan. Menjustifikasi membahayakan ekologi. Tempo framing narasi yang dibangun Susi Pudjiastuti, bahwa penangkapan benih lobster dengan alat tangkap Pocong melanggar ekologi lingkungan dan Over Ilegal Destructive Fishing.”

Penulis: M. Fitrah Pelopor, Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI)

_________________

Keputusan membuka ekspor benih bening Lobster menuai pro kontra. Namun, diaras media jarang membicarakan substansi peraturan menteri 12 tahun 2020. Media menampilkan wajah politisi berbisnis benih lobster. Menuduh Parpol tertentu memonopoli eksport benih bening lobster.

Selain itu, alat tangkap benih bening lobster juga menjadi sasaran amukan media sosial dan pandangan negatif. Bahkan beberapa tahun lalu, alat tangkap benih bernama Pocong itu dibakar oleh aparat setiap hari karena dianggap ilegal.

Padahal alat tangkap Lobster yang bernama “Pocong” ini panjangnya berkisar 6 meter, lebarnya 1 meter dan ditempelkan bahan berbentuk kipas yang terbuat dari karung bekas sak semen. Sementara bahan dasarnya terbuat dari jaring vilamen halus.

Sejarah alat tangkap Pocong ini ditemukan dan dikembangkan oleh nelayan Lombok Tengah Dusun Awang Desa Mertaq. Penemuan bentuk alat tangkap Pocong ini dianggap sangat ekonomis dan tidak membutuhkan biaya sama sekali. Bahkan, alat ini tidak bergerak, bersifat statis dan tidak eksploitatif. Alat ini menunggu benih lobster itu nyangkut.

Cara operasional alat tangkap Pocong dalam posisi berdiri dalam air. Ujung bawahnya di ikat kemudian disertakan pemberat (Jangkar) seperti batu timah yang berukuran kurang lebih berdiameter 10 centimeter.

Lalu, ujung atasnya memiliki tali selambar yang terikat dengan alat bantu pengapung, berukuran 1 hm- 3 meter. Alat tangkap ini yang dimaksud Tempo dan Susi Pudjiastuti merusak lingkungan. Padahal lobster itu habitatnya di tanah lumpur atau pasir.

“Alat tangkap Pocong ini luar biasa, alat yang hanya diam ditempat, tidak bergerak, dan tidak eksploitatif (statis). Mereka tega sekali katakan merusak lingkungan. Tuduhan membahayakan ekologi. Tempo framing narasi yang dibangun Susi Pudjiastuti sejak Menteri 2014 – 2019, bahwa penangkapan benih lobster dengan alat tangkap Pocong melanggar ekologi lingkungan dan Over Ilegal Destructive Fishing,” tega sekali tuduhannya.

Padahal, kriteria merusak lingkungan itu kalau alat tangkap bergerak dan tidak dikontrol maupun tidak diatur. Mestinya, peraturan menteri masa Susi Pudjiastuti tidak melarang, tetapi mengatur.

Namun, dilapangan atas terbitnya permen ini, aparat menangkap secara beringas. Di NTB saja ada ratusan ribu alat tangkap Pocong dibakar. Daerah Baya’ Banten Lebak nelayan BBL membakar kantor Polsek Baya’ karena aparat menangkap tidak secara manusiawi, yakni menangkap nelayan dengan cara menabrak mobilnya ke nelayan.

Itu catatan sejarah pelanggaran HAM akibat Peraturan Menteri 56 tahun 2016 yang sangat tidak seimbang dengan hasil riset tentang lobster.

Pada masa, KKP dibawah mantan menteri Susi Pudjiastuti semakin tidak jelas konsepnya dan merusak visi misi poros maritim pemerintahan Jokowi – JK.

Belum lagi tempo saat ini mendelegitimasi leadership Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang meminta Jokowi untuk mencopotnya. Hanya karena Edhy Prabowo membuka kembali pintu ekspor benih bening lobster alias benur Tempimo menganggap kebijakan yang sungguh keliru.

Tempo dan Susi Pudjiastuti tak hanya tuduhan monopoli kepada Edhy Prabowo, tetapi menyeret Edhy Prabowo dalam fitnah memfitnah soal negara kehilangan potensi devisa dari sektor Lobster yang menggiurkan itu. Tuduhan Tempo menduga keputusan Edhy Prabowo patut diduga hanya menguntungkan segelintir pihak yang kebetulan dekat dengan sang Menteri.

Kemudian, tempo secara gamblang meminta Edhy Prabowo harus secepatnya membatalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang terbit pada 5 Mei lalu.

Pendapat Tempo meminta Edhy Prabowo mundur dari Jabatannya dan membatalkan permen 12 tahun 2020 itu merupakan pelanggaran terhadap kode etik jurnalisme. Karena tempo telah terjebak pada kampanye black campaign terhadap pesaing politik Susi Pudjiastuti.

Tempo tidak objektif dalam pemberitaannya. Dalam berita tempo yang dimuat berjudul; “Politik Benur Jatah Kroni” terbit 10 Juli 2020, bahwa; Tempo menilai Susi Pudjiastuti lebih baik ketimbang Edhy Prabowo. Tempo sangat satire, menganggap kebijakan Susi Pudjiastuti terbaik. Apa tempo buta terhadap demonstrasi nelayan sejak 2015 – 2019 selama 4 tahun, hampir setiap bulan nelayan demo.

Bukankah? Nelayan demonstrasi pertanda sebuah kebijakan itu tidak dibenarkan oleh masyarakat nelayan dan pesisir. Mengapa tempo masih membela Susi Pudjiastuti yang gagal itu?. Aneh.

Tempo menyalahkan secara babi buta terhadap kebijakan Edhy Prabowo, tanpa ada kajian ilmiah sama sekali dari tempo. Masih mending MetroTV tahun 2017 – 2018 melakukan Uji Petik bersama Emmy Hafied dan akademisi IPB yang keliling pulau Jawa, melakukan riset terhadap operasional alat tangkap Cantrang.

Walaupun hasil Uji Petik tersebut tidak terima oleh Susi Pudjiastuti. Namun, upaya nelayan Cantrang membuktikan bahwa mereka tidak merusak lingkungan. Namun, apa yang dilakukan tempo! sebagai intisari, ikhtisar dan makna dari kritiknya.

Sudahkah Tempo melakukan Uji Petik terhadap alat tangkap Pocong sebelum menjustifikasi merusak ekologi ?. Tempo termasuk media sumbuh pendek, berorientasi ongkos-ongkos kecil dan tidak mendasar investigasinya. Hanya mendengar koncoannya.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed