by

Tuntutan Pelaut KPI Mereformasi Pengurus Melalui Munaslub Tak Bisa Ditoleransi Lagi

JAKARTA-Setelah semua surat-surat resmi Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) perihal pemberitahuan dan mohon dimediasi sudah dikirimkan kepada Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat, Dirjen Hubla Kemenhub, Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker, dan tembusan kepada Pengurus Pusat (PP) KPI. Maka tuntutan Pelaut KPI dalam memperjuangkan misi menyelamatkan organisasi KPI melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menandakan sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

Dari posko komunitas Pelaut KPI yang berada di markas Yake (Yayasan Karya Enam-enam) berlokasi di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310, Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri dalam keterangannya kepada pers (13/7/2020) menegaskan yang namanya Presiden KPI Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. sejak jadi Sekjen rangkap Bendahara KPI pasca Munaslub tahun 2001 memang sudah menaruh ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap pelaut manula yang terdahulu disebutnya demikian. Namun Mathias Tambing konon untuk mengusir kumpulan pelaut manula terutama yang senang bertemu di kantor KPI Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara dan dengan menggunakan kekerasan menampilkan preman-preman suruhan dan bayaran yang dikoordinir dan dikondisikan oleh Wakil Sekjen KPI dari Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2017 Sonny Pattiselano, bukan lagi menjadi rahasia umum.

Menurut Teddy Syamsuri yang Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI, beda jauh saat PP KPI terdahulu mulai periode 1992-1997 dengan Ketua Umum Capt. Azwar Nadlar, yang namanya pelaut manula begitu disambut baik dan dijamu oleh Sekretaris Umumnya S.S. Harahap. Atau saat Ketua KPI Cabang Tanjung Priok Barce Pinontoan dalam mengurusi organisasi serikat pekerja pelaut Indonesia satu-satunya waktu itu, begitu pintu terbuka untuk gedungnya menjadi tempat ngumpul pelaut manula KPI.

Berikutnya soal legal standing organisasi KPI, sama sekali Mathias Tambing keeampingkan dan konon sejak kepengurusan pasca Munaslub KPI tahun 2001 sampai pasca KLB KPI tahun 2017 dan hingga sekarang ini sepertinya terus diabaikan. Apalagi pasca Kongres VII KPI tahun 2009, jelas tidak mungkin bisa menunjukkan legal standingnya karena deadlock dan tidak ada pemilihan PP KPI yang baru untuk periode 2009-2014.

Adalah Koordinator Lapangan Pelaut KPI Hasoloan Siregar atau Solo yang namanya telah menjadi alamat tujuan surat resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dalam rilisnya menceritakan bukti perlawanan Mathias Tambing terhadap aturan hukum yang berlaku untuk serikat pekerja memperoleh legitimasi dari pihak Pemerintah.

Saat itu komunitas Pelaut Senior, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2015, melayangkan surat-surat resmi keberbagai pihak terkait dan yang berkompeten, salah satunya dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, yang perihalnya momohon klarifikasi keabsahan keberadaan dan atau kedudukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPI periode 2014-2019 hasil Kongres VIII KPI dan meskipun di AD/ART tidak ada komposisi jabatan Presiden Eksekutif KPI tapi diadakan yang bukan merupakan hasil kongres.

Surat Pelaut Senior yang ditandatangani Hasoloan Siregar yang aktivis KAPPI Angkatan 66 Rajon PGT adalah dalam rangka menggulirkan Petisi Pelaut Indonesia dan surat yang dikirimkan kepada Menkumham Yasonna H Laoly, pada 29 Oktober 2017 diterima balasannya dari Direktur Data Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Daulat Pandapotan Silitonga, SH. MHum. bernomor AHU.2.UM.01.01.889.

Isi surat balasan dari Kemenkumham adalah menginformasikan, bahwa setelah dilakukan pengecekan di arsip data base perkumpulan yang berbadan hukum pada Subdit Badan Hukum Dit Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, ternyata tidak terdaftar nama Kesatuan Pelaut Indonesia.

Hal pelecehan terhadap segala aturan dan atau perintah dari pihak Pemerintah terutama dari Pembina KPI eks officio, sepertinya juga tak segan-segan Mathias Tambing lakukan. Bahkan surat resmi berbentuk fisik dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) Ditjen Hubla Kemenhub Capt. Abdul Rochman tertanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada Teddy Syamsuri pada posisi sebagai Jurubicara Pelaut Senior saat itu, baru diketahui saat Teddy Syamsuri buka website Dirkapel belakangan ini.

Surat Dirkapel Capt. Abdul Rochman bernomor UM.002/62/ll/2017 yang tembusannya disampaikan kepada Menko Maritim saat itu Luhut B Panjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menaker M Hanif Dhakiri waktu itu, Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker dan Dirjen Hubla, adalah menjawab surat resmi komunitas Pelaut Senior tertanggal 5 September 2017 perihal Mohon Negara Hadir Benahi Organisasi KPI Melalui KLB.

“Disurat Dirkapel Capt. Abdul Rochman 29 September 2017 menyatakan bahwa Dirkapel telah mencatat pandangan dan aspirasi yang disampaikan Pelaut Senior (waktu itu dan sekarang berganti nama Pelaut KPI), dan akan ditindaklanjutinya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini jelas saat digelarnya KLB KPI akhir bulan Desember 2017 di Hotel Sari Pan Pacific di Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat, adalah dalam rangka Pembina KPI eks officio memenuhi permintaan komunitas Pelaut Senior”, ungkap Teddy Syamsuri tandas.

Tapi apa yang terjadi? Disamping surat resmi balasan dari Dirkapel tidak diterima fisiknya, datangnya pesan singkat (sms) dari oknum pelaut pecundangnya Mathias Tambing hanya memberitahukan jika Pelaut Senior ingin hadir di KLB KPI tersebut silahkan datang ke kantor PP KPI Cikini. Ini kan sangat kurang ajar, sebab yang minta KLB adalah Pelaut Senior tapi tidak dilibatkan, malah cukup diberitahukan pada konteks yang kesannya tidak mengakui jika KLB KPI itu yang memintanya adalah Pelaut Senior.

Memang datang saat hari pertama, hari pembukaan KLB KPI tanpa ada kartu identitas apapun, karena memang kedatangannya hanya untuk memantau jalannya kongres tersebut.

Duduk diloby Hotel Sari Pan Pacific dan temui perwakilan dari KPI Cabang Bali yang menjadi peserta KLB. Mempertanyakan kehadiran pelaut dari Bali di KLB KPI, dijawabnya diundang maka datang.

“Mereka ternyata tidak tahu apa itu forum KLB, yang diadakan karena situasi genting yang memaksa yang bisa menghancurkan organisasi KPI. Mereka sama sekali tidak paham dan mengerti apa definisi diadakannya forum KLB? Dan, konon diruang sidang yang jadi peserta justru ada banyak dari pimpinan atau yang mewakili perusahaan manning agent. Sehingga makin tidak jelas, dan menunjukkan begitu kentalnya rekayasa yang kasat mata dibuat oleh Mathias Tambing cs”, ungkap Hasoloan Siregar yang datang untuk memantau bersama Teddy Syamsuri, M Amin Nabu, dan Djoko Saliyono. Bahkan ada pelaut senior dari Semarang, Subagyo, yang datang juga ingin memantau.

“Jika demikian semakin memperkuat semangat kita, Pelaut KPI, dalam rangka perjuangan mengemban misi menyelamatkan organisasi KPI harga mati sudah tidak ada lagi toleransi, kompromi atau tawar-menawar. Jika benar, pantang layar yang sudah terkembang kemudian mudah untuk digulung. Tidak!!!”, pungkas Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri yang didampingi Koordinator Lapangan Hasoloan Siregar (Solo) dan bersama Penasehat Binsar Effendi Hutabarat.

(TS66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed