by

Sejak Awal 2016 PPI Sudah Tuntut Munaslub KPI

JAKARTA-Chief James Talakua yang Ketua Umum Forkami (Forum komunikasi antar masyarakat maritim) beberapa kali mengundang Pelaut Senior (sekarang Pelaut KPI) yang berposko di Markas Yake di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310, untuk membicarakan gerakan aksi damai yang mengatasnamakan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) ke kantor KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat.

Namun karena Teddy Syamsuri, Djoko Saliyono, Hasoloan Siregar, Kusnadi dan M Amin Nabu sedang sibuk mempersiapkan panggilan dari Polres Metro Jakarta Pusat yang waktu itu masih beralamat di Jl. Kramat Raya, maka hanya bisa kirim pesan dan dukungan sepenuhnya atas rencana aksi damai PPI.

Dua kali pertemuan di Taman Kebon Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara, akhirnya PPI dibentuk dengan kesepakatan bersama antara organisasi Forkami dengan Aliansi Pelaut Reformasi (APR) yang dipimpin Andri Sanusi. Termasuk untuk menjadi nakhoda aksi damai disepakati untuk dipimpin Andri Sanusi, yang dalam aksi damai tersebut mengangkat tema yang intinya menuntut Pengurus Pusat (PP) KPI lengser dan segera digelar Kongres Luar Biasa (KLB) KPI yang demokratis.

Saat aksi damai perdana PPI pada 27 April 2016, bertepatan jadwal pemeriksaan Teddy Syamsuri dan Djoko Saliyono di Polres Metro Jakarta Pusat yang dimulai sejak pagi hari sampai siang hari.

Selepas pemeriksaan, Teddy Syamsuri dan Djoko Saliyono bergegas meluncur ke taman Monas pintu barat laut dekat Istana Merdeka. Rupanya sekitar 200 pelaut PPI yang aksi damai sudah selesai diterima oleh Staf Sekretaris Presiden, dan sebelumnya sudah ditemui oleh Dirkapel Ditjen Hubla Kemenhub Ir. Sugeng Wibowo. Dan mengikuti dari belakang rombongan kendaraan aksi damai PPI menuju ke Kantor KPI Pusat Cikini.

Dalam rilisnya kepada pers (13/7/2020), Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri menegaskan jika tuntutan KLB atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) KPI memang bergulir sejak awal tahun 2016 dan disuarakan secara lantang oleh para sahabat pelaut PPI.

Adapun trigernya menurut kisah Teddy Syamsuri yang Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI adalah karena edaran copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada Hasoloan Siregar atasnama dan atau yang mewakili penandatangan Petisi Pelaut Indonesia 6 Oktober 2015, yang disebarkan ke basis pelaut ngumpul di Tanjung Priok.

Dari edaran surat Kemenkumham tertanggal 29 Oktober 2015, yang secara tegas menyatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan di arsip data base perkumpulan yang berbadan hukum pada Subdit Badan Hukum Dit Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, ternyata tidak terdaftar nama KPI. Ini yang menjadi penyulut atau pemicu organisasi Forkami dan Aliansi Pelaut Reformasi bergabung membentuk PPI sebagai sarana perjuangan untuk melengserkan PP KPI yang tidak punya legal standingnya itu di Kemenkumham.

Saat delegasi PPI berdialog dengan PP KPI saat aksi damai perdana pada 27 April 2016 itu, terdapat Presiden Eksekutif KPI Hanafi Rustandi, Sekjen rangkap Bendahara Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. Wakil Sekjen Sonny Pattiselano dan Perwakilan ITF di Jakarta. Dialog itu menghasilkan kekecewaan, alasannya Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan sedang keluar negeri dinas organisasi KPI. Jadi, diminta bisa datang lagi dan akan dikonfirmasi jadwalnya oleh PP KPI saat ada Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan.

Ditunggu seminggu, konfirmasi untuk PPI datang lagi ke kantor KPI Pusat Cikini karena ada Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan, tidak pernah ada. Maka untuk kedua kalinya sambil menagih janji bisa bertemu Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan, pada 12 Mei 2016 dengan jumlah massa pelaut PPI sekitar 500 orang menggeruduk kantor KPI Pusat Cikini.

Dari aksi damai kedua kali ini tanpa ada pergerakan anarkhis, tiba-tiba ada yang menyulut kekisruhan. Entah siapa yang membuat provokasi itu, yang pastinya tiba-tiba tembakan gas air mata berhamburan dan aksi damai pun menjadi kurang kondusif.

Teddy Syamsuri yang bersama Djoko Saliyono datang lebih dulu, memang merasa aneh. Yang akan datang itu aksi damai pelaut, yang mau geruduk rumahnya pelaut sendiri karena dijanjikan seminggu ada konfirmasi tapi dibohongi oleh PP KPI. Tapi diluar gedung KPI diarea Pusat Perkantoran Cikini itu sudah standby mobil watercanon, mobil baracuda dan dua truk untuk angkut perusuh. Bahkan didengar ada informasi jika Wakapolda Metro Jaya ada didalam kantor PP KPI.

Luar biasa. Sementara saat aksi damai di Kemenhub dan di depan Istana Merdeka, aparat polisi tidak sebanyak di luar gedung KPI termasuk persoalan yang distandbykan.

Dalam perkembangannya aksi damai PPI bisa disebut gagal. Bahkan para pimpinannya ikut saran Dirkapel Ir. Sugeng Wibowo untuk sebaiknya membentuk organisasi sendiri, dan PPI yang semula dijadikan sarana perjuangan moral untuk menuntut lengsernya PP KPI melalui KLB menjadi sebuah memori yang meskipun gagal, tapi baru kali itu dengan massa cukup besar ada pelaut yang gelar demo.

“Catatan tersebut meskipun khabarnya PPI juga berbentuk serikat pekerja dan kami, yang kini bernama Pelaut KPI, tetap bersahabat. Sebab paling tidak ada catatan Pelaut Senior ikut serta mendampingi PPI saat hearing dengan DPR RI. Dan, bicara tuntutan Munaslub KPI memang sudah digulirkan sejak awal tahun 2016, bukan cuma saat ini dalam perjuangan Pelaut KPI mengemban misi menyelamatkan organisasi KPI”, pungkas Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri.

(TS66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed