by

Pelaut KPI Akan Usut Keuangan Organisasi, Selama Ini Tidak Dilaporkan Pertanggungjawabannya Oleh Pengurus

JAKARTA-Merujuk ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) yang berbunyi keuangan SP/SB salah satunya bersumber dari hasil usaha yang sah memang dijadikan pegangan untuk serikat pekerja pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia). Oleh sebab dari usaha yang sah itulah KPI menjadi serikat pekerja yang terkaya ketimbang serikat pekerja di lapangan pekerjaan yang lainnya.

Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, yang di Pasal 1 angka 4 merupakan sumber usaha yang sah KPI. Dimana dari Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) antara KPI dan perusahaan principal atau operator kapal, setoran kontribusi dari pihak perusahaan itulah usaha yang sah KPI yang mana CBA dengan perusahaan di approved oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) Ditjen Hubla Kemenhub.

Setoran kontribusi sebesar 4 persen dari gaji pokok seorang pelaut yang dipekerjakan di kapal asing di luar negeri milik perusahaan yang ber-CBA dengan KPI, adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan setiap bulannya dan ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh KPI atas kesepakatan bersama perusahaan.

Kewajiban menyetor kontribusi ke KPI oleh karena perusahaan lebih memperhatikan kegunaan uang kontribusi itu sebagaimana ditetapkan pada CBA, yaitu untuk kegiatan sosial seperti kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya. Jika karena tidak ada kegunaan seperti itu, pastinya pihak perusahaan tidak mungkin akan memenuhi kewajibannya menyetorkan kontribusi ke KPI.

Jadi keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI bukanlah dihandalkan dari uang iuran pelaut, yang jika satu tahun tidak bayar maka disanksi keluar dari keanggotaan KPI. Sementara uang pemasukan setoran kontribusi yang wajib digunakan untuk kegiatan sosial dan kesejahteraan pelaut tidak pernah PP KPI pertanggungjawabkan. Kewajiban pelaut yang dikejar, tapi hak pelaut dibungkam.

Dan sampai saat ini ketika Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. menjadi Sekjen rangkap Bendahara KPI dalam Munaslub KPI tahun 2001 sampai pasca KLB tahun 2017 yang menjadikannya sebagai Presiden KPI hingga saat ini, belum juga bersedia membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dari bulan Mei 2001 sampai akhir Desember 2018 saja diperhitungkan dari pemasukan setoran kontribusi dari pihak perusahaan bisa mencapai US$ 70 juta.

Rusaknya keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI diakibatkan karena jabatan Sekjen yang pengguna anggaran belanja rangkap jabatan Bendahara yang pengelola anggaran pendapatan. Ini sudah jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 32 UU SP/SB yang menetapkan keuangan dan harta kekayaan SP/SB harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurusnya.

Sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU SP/SB agar PP KPI bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI, tidak akan pernah bersedia bertanggungjawab karena rangkap jabatan tersebut.

Begitu juga kewajiban PP KPI memuat pembukuan keuangan serta laporan secara berkala sangat tidak mungkin ada pembukuannya sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) UU SP/SB, oleh karena keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI tidak bisa terpisah akibat jabatan Sekjen merangkap jabatan Bendahara KPI.

Untuk menutup tranparansi soal keuangan, uang KPI ditempatkan di 2 bank swasta dan 1 bank BUMN. Yang menurut almarhum mantan Presiden KPI Hanafi Rustandi, yang tahu ketiga bank tersebut hanya Mathias Tambing, Sonny Pattiselano dan Rosita Tampubolon. Bahkan menurut almarhum Hanafi Rustandi, diperkirakan selama 16 tahun dari tahun 2001 ke 2017, keuangan KPI bisa mencapai lebih dari US$ 80 juta atau setara lebih dari Rp. 1 trilyun.

Namun karena Wakil Sekjen KPI dari KLB KPI tahun 2017 sudah dipecat karena diduga nilep uang organisasi KPI sekitar Rp. 10 milyar dan Rosita Tampubolon pun tak terdengar lagi apa masih kerja di KPI.

Maka yang tahu nama-nama masing-masing bank saat ini hanya tinggal Mathias Tambing. Almarhum Hanafi Rustandi membuka kisah tersebut, mengingat bersama Mathias Tambing pernah menggunakan Bank Universal Cabang Cinere, Jakarta Selatan. Padahal saat KPI ber-CBA dengan Foreign Shipowners Employeer Association (FSEA) sampai era Ketua Umum KPI Capt. Azwar Nadlar, rekening bank KPI yang disepakati dan ditunjuk KPI hanya 1 bank, yaitu Bankok Bank di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Ini harus diusut sebab saat serah terima keuangan dari Sekjen rangkap Bendahara KPI Mathias Tambing yang jadi Presiden KPI ke Sekjen rangkap Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase itu hanya sebesar Rp. 138 milyar saja.

Penggunaan keuangan organisasi KPI juga tidak jelas seperti dikeluarkan anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) tahun 2019 sebesar Rp. 500 juta yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang tidak jelas. Bahkan ada informasi diberikan juga kepada beberapa orang paranormal.

Namun demikian Pelaut KPI akan mengutamakan lebih dulu soal menyelamatkan organisasi KPI melalui forum Munaslub yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab. Urusan keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI, dalam laporan pertanggungjawaban PP KPI di forum Munaslub akan diminta pembukuan keuangannya berdasarkan audit independen.

“Menyelamatkan organisasi KPI akan difokuskan lebih dulu, baru menyusul untuk mengusut tuntas hal keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI tanpa ada settlement atau perdamaian. Jika ternyata dikorupsi, pastinya harus diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi sebagai tanggungjawabnya memporakporandakan keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI”, tutur Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri yang sedang berkumpul bersama Koordinator Eksekutif Tonny Pangaribuan, Koordinator Lapangan Hasoloan Siregar (Solo), Penasehat Binsar Effendi Hutabarat, tokoh pelaut eks Shell Tankers BV H Aang Yance, Arifin Simbolon, Herman Abimayu dan Atjeng Suhendar di posko Pelaut KPI di Markas Yake di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310.

(TS66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed