by

Meskipun Ditolak, Pelaut KPI Tetap Akan Sambangi KPI Sebagai Rumah Besar Pelaut Indonesia

JAKARTA-Ketika komunitas Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) akan memulai rapat konsolidasi berkenaan dengan rencana akan sambangi kantor KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat pada hari Jum’at lusa, tanggal 17 Juli 2020, jam 14.00 WIB.

Rapat konsolidasi yang diadakan pada hari Rabu, 15 Juli 2020, jam 13.30 WIB. di graha markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310, dihadiri 16 aktivis pelaut KPI dari eks Holland America Lines (HAL) dan Shell Tankers BV, kedatangan kurir pembawa surat dari Pimpinan Pusat (PP) KPI yang dibuat Presiden KPI Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. tertanggal 14 Juli 2020 bernomor DN. 140/PPKPI/IX/VII/2020 yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat di Jakarta, dengan tembusan Kapolda Metro Jaya, Kapolsek Menteng, serta Tonny Pangaribuan dkk. Tonny Pangaribuan adalah Koordinator Eksekutif Pelaut KPI yang terima surat tembusan Presiden KPI, perihal tanggapan atas permintaan audiensi Tonny Pangaribuan dkk.

Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri setelah membaca atas seijin Koordinator Eksekutif Tonny Pangaribuan, oleh yang hadir mempersilahkan untuk Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri mengomentari atas surat bersifat tembusan dari Presiden KPI.

Usai rapat konsolidasi yang secara sepakat tetap datang untuk sambangi kantor KPI Pusat Cikini karena jauh hari sebelumnya, hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, surat resmi Pelaut KPI sudah dikirimkan semuanya mulai ke Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat, serta Dirjen Hubla Kemenhub, Dirjen Binapenta Kemenaker, dan kepada PP KPI sendiri yang bersifat tembusan. Perihalnya adalah pemberitahuan dan mohon dimediasi para pihak yang dikirim surat tersebut untuk dipertemukan dengan PP KPI, terutama Presiden KPI, dan bukan permintaan audiensi seperti perihal pada pokok suratnya KPI yang diterima oleh Tonny Pangaribuan dkk.

Menurut Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI, saat sambangi kantor KPI Pusat Cikini pada hari Jum’at, 19 Juni 2020 lalu itu bukan tidak berkirim surat sebelumnya kepada PP KPI. Meskipun sifatnya agar pengurus tahu perihal pemberitahuan dan mohon difasilitasi oleh para pihak yang berwajib dan berkompeten, pada realitanya surat yang diantarkan oleh pelaut dari HAL, Arifin Simbolon ke KPI itu ditolaknya. Dari darisini saja, Presiden KPI Mathias Tambing jelas berbohong.

Disurat KPI yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat menyatakan menolak dengan tegas dengan huruf tebal adanya audiensi (padahal tak minta audiensi), dengan alasan mereka (Tonny Pangaribuan dkk) bukan merupakan pengurus dan anggota KPI, sehingga mereka (Tonny Pangaribuan dkk) tidak memiliki hubungan serta kepentingan apapun dengan KPI.

Jika dibilang bukan merupakan pengurus, memang bukan pengurus. Tapi jika bukan merupakan anggota KPI, ini alasan usang dan klise Mathias Tambing selama ini. Sudah jelas di ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) bab keanggotaan yang menyatakan, keanggotaan berhenti jika ada permintaan tertulis untuk minta berhenti, baru disebut bukan merupakan anggota KPI lagi.

Jika mengacu pada ketentuan UU SP/SB, jelas pengakuan Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri, belum pernah minta berhenti secara tertulis untuk tidak menjadi anggota KPI lagi. Diandaikan alasannya tertuang oada AD/ART yang dibuat sarat rekayasa itu, sangat tidak adil alias mendzholimi. Mereka (PP KPI) hanya mengejar kewajiban pelaut untuk membayar iuran, yang jika tidak dibayar selama 12 bulan atau 1 tahun, sudah dianggap bukan lagi anggota. Ini kan sewenang-wenang.

Sebab hak pelaut untuk memperoleh bukti adanya kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan dari organisasi KPI, terutama untuk kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya, sama sekali tidak pernah PP KPI laksanakan.

Padahal hak pelaut sudah tertuang secara eksplisit dalam kontens Collective Bargaining Agreement (CBA) dipasal kontribusi antara KPI dan perusahaan. Perusahaan wajib setor kontribusi sebesar 4 persen dari gaji pokok seorang pelaut ke KPI, yang digunakan untuk kegiatan sosial serta kesejahteraan pelaut dan keluarganya. Tanpa ada klausul untuk digunakan untuk kegiatan sosial serta kesejahteraan pelaut dan keluarganya, mustahil pihak perusahaan menyetorkan kontribusi ke KPI. Hak pelaut ini yang dibonsai oleh PP KPI, mereka hanya mengejar kewajiban pelaut untuk bayar iuran. Padahal uang iuran itu tidak seberapa, tapi setoran kontribusi dengan hitungan 4 persen dari gaji pokok seorang pelaut perbulannya, itu sangat jauh hitungannya.

Jika kalkulasi uang iuran yang dikejar sebagai kewajiban pelaut ke KPI, apakah bisa sebesar hitungan setoran kontribusi perusahaan ke KPI yang outputnya untuk pelaut, tentu sangat jomplang. Hitungan pendapatan setoran kontribusi sejak Mei 2001 pasca Munaslub KPI sampai Desember 2017 jelang KLB KPI, itu diperkirakan mencapai US$ 80 juta setara dengan Rp. 1 trilyun lebih. Jika kewajiban iuran yang dikejarnya itu, paling selama 16 tahun dari 2001 ke 2017 menghasilkan pemasukan beberapa milyar saja.

“Presiden KPI Mathias Tambing lebih menyudutkan kewajiban pelaut untuk bayar iuran, tapi Mathias Tambing pura-pura tidak tahu jika ada hak pelaut untuk mendapatkan setoran kontribusi dari pihak perusahaan. Mathias Tambing yang profesor doktor itu sangat ironis punya sikap narkis sampai bilang Pelaut KPI tidak memiliki hubungan serta kepentingan apapun dengan KPI, padahal KPI adalah Rumah Besar Pelauta Indonesia dan bukan rumah besar pengurus KPI, apalagi Presiden KPI Mathias Tambing itu bukan pelaut”, kata Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri tegas.

Dipoin lain Presiden KPI Mathias Tambing nyatakan jika tindakan-tindakan yang dilakukan Sdr. Tonny Pangaribuan dkk terhadap Perkumpulan KPI telah mengganggu kenyamanan perkumpulan KPI. Ini amat sangat merendahkan dan melecehkan para pendiri KPI, yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia sebagai organisasi serikat pekerja profesional pelaut, seperti union-union pelaut lain di luar negeri, bukan perkumpulan. Ini menghina, kok disebut perkumpulan KPI, ini benar-benar gagal paham dan sesat pikir.

Diandaikan pihak Kapolres menelan begitu saja tanggapan atas permintaan audiensi yang sebenarnya bukan itu oleh Presiden KPI Mathias Tambing, yah itu merupakan policy dari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Hanya sebagai warga negara Indonesia yang berhimpun di Pelaut KPI atas pertimbangan tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undangnya, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat, itu yang Pelaut KPI harapkan. Bukan polisinya KPI, apalagi polisinya Mathias Tambing. Tapi polisi rakyat untuk menjaga kamtibmas dan untuk penegakan hukum.

“Kami dalam Rapat Konsolidasi akan tetap jalan sesuai surat-surat resmi Pelaut KPI baik kepada pihak kepolisian dari tingkat Kapolri sampai Kapolsek maupun kepada pihak Pemerintah yang berkompeten sebagai Pembina KPI eks officio. Kami datang bukan untuk audiensi. Kami datang untuk bacakan dan sampaikan Mosi Pelaut KPI 17 Juli 2020 yang intinya PP KPI dituntut mundur dan pihak Pemerintah yang berkompeten agendakan forum Munaslub KPI dalam waktu tidak lama yang diselenggarakan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud UU SP/SB. Dengan demikian gedung KPI Cikini diminta untuk dikosongkan, dengan memohon pihak aparat kepolisian untuk mempolisi-lines gedung KPI Cikini tersebut. Semoga bijak, karena mau diplintir apapun, KPI itu Rumah Besar Pelaut Indonesia dan bukan rumah kelompok KPI yang begitu otoriter menampilkan jatidirinya seperti yang tetuang dalam suratnya itu. Jadi, mohon ijin,” pungkas Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri.

(TS66)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed