by

Tidak Ada Mafia Dalam Kebijakan Edhy Prabowo

“TIDAK ADA MAFIA BENIH LOBSTER. Demo Kamis 16 Juli 2020 besok, demo pertama dalam masa kepemimpinan Edhy Prabowo. Kalau masanya besar. Kalau jadi demo. Tetapi kalau kecil hanya puluhan orang, berarti bukan gerakan ideologi nelayan. Tetapi gerakan pemborong demo.”

Effendy Choilil, Aliansi Nelayan Anti Korupsi

________________

Menyebar meme demonstrasi atas nama GEMAM: Gerakan Anti Mafia,” korlapnya: “Fandi dengan kontak person: “081294447685” Tema rencana aksinya: “Batalkan Izin Produksi Benih Lobster.” Kemudian ditambahkan kalimat dibawahnya; “Bongkar Mafia Benih Lobster.”

Yuk kita analisis, kalau ada kata dan kalimat: “Aksi Jilid II, berarti ada aksi sebelumnya yang telah gagal. Kabarnya, gagal demo pertama karena sudah terima puluhan juta oleh oknum rencana demo pertama.

Kemudian, dari tema lain rencana demo: “Batalkan Izin Produksi Benih Lobster.” Kalau ada kalimat “izin produksi,” itu berarti para pendemo tidak menguasai isu dari hulu ke hilirnya. Karena kata: “produksi” bukan pabrik. Melainkan benih lobster berada dialam. Bukan dipabrikasi atau diproduksi dari mesin.

Pendemo dikenal tidak mengerti atas isu tersebut. Justru pendemo menjadi bagian dari MAFIA demo. Atas nama pelacuran intelektual dan bayaran. Hanya mau dibayar untuk demo.

Sementara dari sisi tuntutan pada rencana demo mereka berisi tiga yakni: Bongkar Mafia Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari sisi bahasa tuntutan, rencana demo dilakukan mahasiswa, kemungkinan berkisar puluhan orang.

Sisi lain, tuntutannya tak memberi dampak apapun, karena kebijakan Edhy Prabowo tidak mengandung unsur monopoli maupun mafia. Isu mafia muncul lebih mengarah pada wajah para politisi yang ikut mendaftarkan perusahaannya untuk mengekspor benih lobster.

Padahal kalau bicara subtansi peraturan menteri, bahwa permen 12 tahun 2020 mengandung tiga hal yakni: Budidaya, Restocking dan Ekspor.

Ini yang harus kita mengerti. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melegalkan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.

Permen itu ditanda tangani Menteri KKP per 4 Mei 2020 dan sudah masuk dalam Lembaran Negara yang disetujui Menteri Hukum dan HAM.

Ekspor hanya sementara waktu, sembari menunggu kesiapan para investor, pengusaha, organisasi lobster untuk kegiatan budidaya.

Ada beberapa catatan penting dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020 tersebut, yakni: Pertama, harga benih bening lobster; nilai harga Benih Bening Lobster sangat ditentukan oleh tingkat permintaan negara tujuan ekspor terutama dari negara pembudidaya lobster (Panulirus, spp) yang tidak memiliki sumber benih.

Nelayan dan pembudidaya; sangat mendukung kebijakan baru ini karena memang nelayan lobster di Indonesia, menginginkan agar penangkapan dan pembudidayaan benih lobster tidak dilarang.

Kebijakan Menteri Edhy Prabowo disambut gembira oleh nelayan dan pembudidaya. Aturan baru ini menyelamatkan ibu rumah tangga nelayan, pengusaha, pembudidaya dan penangkap lobster. Perubahan Peraturan Menteri sangat produktif dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga ekosistem lingkungan.

Artinya Menteri Edhy Prabowo telah melakukan proses partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang bertumpu hidupnya di sektor Kelautan dan Perikanan (KP).

Saat ini muncul pertarungan narasi antara lingkungan versus keberlanjutan ekonomi kesejahteraan nelayan dalam skema pengelolaan lobster. Namun, keributan terjadi karena konsekwensi dari semua orang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan kritik terhadap kebijakan ini terutama melalui media sosial.

Dasar Menteri Edhy Prabowo melakukan revisi regulasi atas keprihatinan terhadap kondisi nelayan, pembudidaya, industri dan keberlanjutan keseimbangan lingkungan ekonomi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perlawanan nelayan lobster atas Permen KP 01 tahun 2015 dan Permen 56 tahun 2016 itu menjadi titik tolak yang paling mendasar bagi Menteri KP yang baru untuk melakukan kajian publik, konsultasi, panggil stakeholder dan menyerap masukan serta dialog.

Konsep Permen 12 tahun 2020 pun sudah mewakili tiga mainstream pertarungan yakni budidaya (mewakili pembudidaya), restocking (mewakili lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya benih lobster dan indukan) dan eksportir benih lobster dan lobster indukan hasil budidaya (mewakili Ekonomi pengusaha, nelayan penangkap, pembudidaya, eksportir dan pendapatan negara – PNBP).

Kalau ukuran, mana lebih untung kebijakannya terhadap nelayan, pembudidaya dan negara? Maka, simulasinya lebih untung regulasi Edhy Prabowo pada Permen 12 tahun 2020. Kebijakannya seimbang antara ekonomi, lingkungan, kesejahteraan dan pengusaha kerja juga.

Karena pada regulasi sebelumnya dinilai merugikan karena tidak pertimbangkan aspek sosial ekonomi, yakni melarang menangkap lobster benih lobster, melarang budidaya dan melarang ekspor lobster.

Selain memberikan kesejahteraan bagi nelayan lanjut Rusdianto, kegiatan penangkapan, pembudidayaan dan eskpor benih lobster juga akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Karena pengekspor benih bening lobster berkewajiban untuk membayar PNBP dengan ketentuan tarif spesifik pelayanan Kekarantinaan Ikan atas ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dengan selisih harga yang bervariatif.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed