by

PERTEMUAN DPP FBTPI DENGAN PIHAK KEMENAKERTRANS, PIHAK PERUSAHAAN BATALKAN PHK

JAKARTA-Pertemuan dari  DPP Federasi Buruh Tranportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Kamis (6/7), sekitar puku 10.30 sampai 12.05 Wib, di Gedung B lantai 8 Kemenakertrans RI Jl Jend Gatot Subroto Setiabudi Jaksel.
Pertemuan perwakikan massa pekerja transportasi dengan Pimpinan  PT Patra Niaga Diterima  Dir Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial PPHI), Jhon Daniel Saragih, Dir Pengawasan Norma Kerja, Bernawan Sinaga dan Kasudinakertrans Jakut, Dwiantara, Kombes Pol Iwan Kurniawan Kapolres dan AKBP Efendi Sirait Kasat IK mendampingi di lokasi Pertemuan termasuk Kasubdit 2.
Hadir saat itu, Ilhamsyah FBTPI, Nur Atino AMT, Ronald M, Anwar Jamal, Galuh Nur FBTPI, Busyairi AMT, Sunhaji AMT, Erwansyah Amin AMT, Rudi Santoso AMT Satu Tegal, Agus Permana AMT.
Seterusnya, Tisno AMT, Radityo W KBUMN, T Hermansyah PPN, Los Rohani PPN, Hernovian GUN, R Siregar Kasi P & K Jakut, Wadi A AMT, Shinta KBUMN, Diki Disnakertrans Jakut, Novianto DIT BPHK, Yeni A DIT PNKJ, Chandra DIT BPK dan  Dyanti PNKJ
Mumudian, Retno PNKJ, Efil K PPHI,  Faisal DIT PPHI,  Oloan K DIT PPHI, Ario DIT PPHI, Yesi DIT PPHI,  Asep Idiris AMT, Ace Firdaus AMT, Dwi Untoro, Kasudinakertrans Jakut, Bernawan Sinaga Dir PNKJ
Disampaikan Birnawan Sinaga (Dir PNKJ), hak normatif harus dilaksanakan,  sudah dijanjikan dengan PT tersebut yang berbentuk lembur dan pensiunan. Maka itu diminta batalkan PHK sepihak, kalaupun memang ingin di PHK tetapi masih sebagai pegawai.
“Dari nota ada 20 item yang salah satunya persoalan status pekerjaan. Untuk permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu usia pensiun yang ada di Plumpang 50 dan Banyuwangi 11, lembur serta PHK 219 orang. Sekarang mungkin kita fokus saja dalam mempekerjakan kembali,” pungkasnya.
Kemudian Dwi Untoro (Kasudinakertrans Jakut) menyampaikan jika dilihat yang ingin dikerjakan kembali dari 219 hanya 150 orang yang dapat bisa di pekerjakan lagi. Coba lah untuk 150 orang ini untuk dipekerjakan kembali pada PT Patra Niaga, akan tetapi jangan terlalu lama juga untuk mengambil keputusan.
Lanjutnya, penyelesaian secara formal itu pada posisi PT. Pertamina Patra Niaga bukan PT. Gun. Kalau kedua perusahaan tadi harus mengangkat kerja kembali itu sangat positif.
“Jika kami bisa melalukan pemaksaan kita bisa saja tetapi kami tidak mau melalukan itu, karena kita tidak mau menekan dan membebani manajer dan GM. Kami dalam hal ini hanya. Saya akan memimpin bila ada jalan keluar guna mempermudah jika ingin dikembalikan kembali dengan membuat nota mempekerjakan kembali 300 orang,” jelasnya.
Kemudian, Hernovian (GM PT Gun) menjelaskan, sekitar 300 lebih yang ingin dikerjakan kembali. ” Itu bukan dari kita, karena kita sudah sesuai prosedur jadi kami tidak bisa, karena harus dibicarakan di level direksi,” tersngnya.
Masih di tempat yang sama, T Hermansyah (PPN) menjelaskan memang dari dlu sudah sering terjadi karena kurang nya biaya. “Akan tetapi bisa dari bawah sampai atas di atur dengan program nya bila ingin mempekerjakan kembali yang sebanyak 150 orang. Jika kawan-kawan ingin dimediasi itu bagus,” bebernya,
Terakhir, Ilham AMT menambahkan, sejak dia berhubungan dengan Patra belum pernah adanya uang lembur dan hanya UMP saja ini sama saja perbudakan. UMP ini dalam undang-undang nya bekerja hanya 8 jam tidak lebih.
” Kita ini adalah supir yang terlatih yang ada kursus nya. Kali ini ada lagi Gaji belum dibayarkan serta ada THR belum diberikan. Tiap bulan kami sudah dipotong untuk BPJS akan tetapi dalam bentuk fisik belum diterima. Sekrang sudah jelas bahwa dari PT GUN dan Patra tidak ada penjelasan maka ini harus diselesaikan di Kementerian,” tukasnya.
Kesimpulan dari pertemuan tersebut, pihak PT. Pertamina Patra Niaga diminta agar melaksanakan nota pemeriksaan Sudinakertrans Jakut dengan No. 4750/-1838 tanggal 26 September 2016 dan nota pemeriksaan khusus No. 1941/-1838 tanggal 5 Mei 2017
Menteri Ketanagakerjaan diharapkan agar turun langsung terkait penanganan permasalahan ketenagakerjaan Crew AMT, kemudian Dalam mendapatkan kepastian hukum penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan Crew AMT diharapkan kedua belah pihak menempuh mekanisme UU No. 2 tahun 2004 dan terakhir, terkait pelanggaran normatif Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan  Sudinakertrans  akan melakukan pemeriksaan kembali. (anhar R)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed